Jaringan Aktivis Indonesia Meminta Penegak Hukum Memeriksa Kepala Desa David Djumaifin Beserta Jajarannya Atas Dugaan Korupsi Di Desa Warialau Kota Dobo
DESA menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi.
KABARMASA.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun lalu saja terjadi 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli saja mencapai Rp2,7 miliar. Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW.
- Penggelembungan dana (markup)
- Anggaran untuk urusan pribadi
- Proyek fiktif
- Tidak sesuai volume kegiatan
- Laporan palsu
- Penggelapan
- Minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka.
- Belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran.
- Keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, layanan publik, dan sebagainya.
- Keterbatasan atau ketidaksiapan kepala desa dan pengelola lainnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar.
- Menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa
- Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi
- Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
Tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jaktim berhasil menggagalkan tawuran
KABARMASA.COM, JAKARTA - Tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan gerombolan remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Jl. Rawa Binong Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Pada Minggu (23/06/2024) dini hari.
Sebanyak Dua Pemuda berhasil diamankan Tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jakarta Timur
Kasat Sabhara Polres Metro Jakarta Timur Kompol Capt. Hendra Wijaya mengatakan pengamanan dilakukan saat tim Presisi melakukan patroli di wilayah Jl. Rawa Binong Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.
“Pagi tadi (23/06/24) kegiatan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jaktim mengamankan dua remaja dan dua barang bukti berupa satu buah cobek dan satu buah stik golf dan dua Unit Sepeda Motor,” kata Hendra dalam keterangannya.
”Dua barang bukti berupa satu buah cobek dan satu buah stik golf yang diduga akan digunakan untuk tawuran diamankan tim TP3.,” Ujarnya.
Hendra menambahkan saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Timur.
Lebih lanjut, Kasat Samapta Kompol Hendra menuturkan, pihaknya akan gencar melakukan patroli perintis presisi untuk mencegah tawuran terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur.
Temuan Mabes Polri saat pantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
KABARMASA.COM, NTT - Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri kepada Media menyatakan bahwa tim bersama Polres Manggarai dan Polres Manggarai Barat memantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat NTT. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 18-22 Juni 2024. Tim terdiri dari Hotman Tambunan selaku Ketua Tim, Herbert Nababan selalu Wakil Ketua Tim, dengan beranggotakan Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menambahkan pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara serta memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi.
Herbert Nababan Wakil Ketua Tim yang merupakan mantan Penyidik senior KPK memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan Bupati Manggarai dan Bupati Manggarai Barat beserta jajaran termasuk dihadiri juga dari pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk dan Kelompok Petani. Dalam pertemuan tersebut Herbert Nababan menekankan kembali bahwa jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak. Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pasca penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton (total nilai subsidi sebesar Rp54 Triliun)
Herbert juga mengatakan bahwa Tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stock pupuk dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Hotman tim ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat karena penebusan pupuk bersubsidi di kedua wilayah ini menggunakan 2 (dua) metode penebusan yaitu dengan kartu tani dan KTP dan mengecek bagaimana dinas pertanian melakukan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.
Kemudian, Hotman selaku Ketua tim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim menemukan
1. Di kedua kabupaten tersebut masih banyak petani bahkan mencapai ribuan yg seharusnya secara kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum terdaftar di E-RDKK. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum padu padannya nomor NIK petani dengan data dukcapil dan tidak cukupnya waktu untuk melakukan peng input an data di E-RDKK. Satgassus menyarankan agar segera data NIK petani dipadupadankan dgn data Dukcapil dan kemudian segera mendaftarkan mereka di data Simluhtan dan data E-RDKK. Dalam hal ini juga Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI utk memberi waktu yg cukup pada Kabupaten utk melakukan peng input an data di E-RDKK dan memberi kebebasan pada Dinas Pertanian Kabupaten melakukan perubahan E-RDKK nya dlm batas yg diperbolehkan oleh Permentan menyesuaikan dengan kemampuan pendataan masing2 kabupaten.
2. Sampai dengan Juni 2024, masih banyak kartu tani yg belum disalurkan oleh bank kepada petani sehingga petani tidak bisa menebus jatah pupuk bersubsidinya. Dari hasil pengamatan Satgassus dan berdasarkan persepsi petani di NTT akan kartu tani, maka Satgassus menyarankan untuk tahun depan agar penebusan pupuk bersubsidi di NTT cukup menggunakan satu mekanisme yaitu penebusan dengan menggunakan KTP.
3. Masih belum terdistribusinya secara merata keberadaan kios, bahkan ada petani yg harus menebus pupuk dgn jarak lebih kurang 80km. Untuk itu Satgassus menyarankan pada Kementerian Pertanian RI utk mengatur dalam petunjuk teknis jarak maksimum keberadaan kios dari petani. Satgassus juga menyarankan untuk mempertimbangkan BUMDes dan KUD menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani.
4. Para distributor dan kios masih belum memahami petunjuk teknis penyaluran secara utuh dan untuk itu Satgassus menyarankan agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara intens melakukan sosialisasi akan aturan-aturan teknis penebusan kepada para distributor dan kios di propinsi NTT.
5. Kios dan distributor juga belum memahami kewajiban stok minimum di masing-masing gudang distributor dan kios. Untuk itu diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten untuk mengawasi secara intens keberadaan stok ini dan juga agar PIHC segera memberikan akses jumlah stok di kios dan distributor kepada dinas perdagangan dan dinas pertanian kabupaten sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dan melakukan antisipasi jk stok tidak ada di kios dan distributor.
6. Masih banyaknya penolakan transaksi penebusan oleh Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan karena ketidaklengkapan administrasi. Hal ini sangat merugikan kios jk benar pupuk tersebut sudah disalurkan kepada petani. Untuk itu Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI utk membuat petunjuk verval dimana sebelum transaksi penebusan diverifikasi oleh Tim Verval kecamatan, agar terlebih dahulu transaksi ini di verval oleh Tim PIHC utk memperbaiki dan melengkapi administrasi yg diperlukan sesuai standar yg ada sehingga memastikan tidak adanya lagi penolakan keabsahan transaksi oleh Tim Verval Kecamatan.
Dalam kesempatan ini juga Satgassus mendapatkan keluhan dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bahwa mereka tidak lagi didukung operasional yang memadai ketika melaksanakan tugas pendataan petani dan verifikasi validasi transaksi penebusan pupuk bersubsidi. Pada kesempatan tersebut Satgassus meminta pada Pemerintah kabupaten dan Kementerian Pertanian RI untuk memberikan dukungan operasional yg cukup mengingat strategisnya peran PPL dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi program pupuk bersubsidi ini yg menggunakan metode digitalisasi dalam pendataan, penebusan, serta verifikasi dan validasi transaksi.
Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polda Metro Jaya Gelar Bersih-Bersih Bersama Forkopimda DKI
KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, S.I.K pimpin bersih-bersih bersama Forkopimda DKI dan Bhayangkara Polda Metro Jaya dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024 di Kelurahan Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat. Minggu (23/6/2024).
Kegiatan tersebut di hadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si, Kasdam Jaya Brigjen TNI Tatang Subarna, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Pejabat Utama Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Dandim 0505 Jakarta Timur.
Dalam Sambutannya Irjen Pol. Karyoto Mengatakan kegiatan ini kita laksanakan sebagai bagian dari kegiatan bakti sosial Polda Metro Jaya dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024.
"Untuk itu, saya ucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak dalam kegiatan bakti sosial yang kita selenggarakan hari ini"
Karyoto berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membantu warga yang membutuhkan.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan personel jajaran Polda Metro Jaya untuk bersama-sama Menjadi sosok yang peduli, baik peduli terhadap kesehatan maupun terhadap kebersihan lingkungannya.
"Hari Bhayangkara merupakan momen penting bagi kita semua, khususnya bagi keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab kita dalam melayani dan mengayomi masyarakat" Ungkapnya
Pada kesempatan tersebut Karyoto mengajak mari kita bersama-sama dengan TNI, Polri, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah di agendakan diantaranya, yaitu :
1. Membersihkan lingkungan, kegiatan ini mencakup pembersihan tempat ibadah, fasilitas umum, dan sungai.
2. Pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan.
3. Penanaman pohon yang bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian alam.
tidak hanya itu, Karyoto berharap bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab Polri semata, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat.
"Semoga Kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi Lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian ini terus kita jaga dan tingkatkan di masa-masa mendatang" Pungkasnya.