Ketua Umum GEMPAR, Reinnel, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih dan harus menyentuh semua pihak yang diduga terlibat. “Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa seluruh pihak yang namanya disebut dalam berbagai pemberitaan, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Kapolda Metro Jaya Karyoto. Proses hukum harus berjalan secara profesional dan independen tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” ujar Reinnel (05/03/2025).
Melalui pemberitaan beberapa media, dalam berita acara pemeriksaan, nama Erick Thohir dan Karyoto disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan yang mengelola impor dan oplos BBM. Oleh karena itu, GEMPAR menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus segera memanggil dan memeriksa mereka guna memastikan transparansi serta mengungkap fakta yang sebenarnya.
Selain itu, GEMPAR juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dalam mendukung upaya reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih. “Presiden harus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi yang bersih dan berintegritas harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tambah Reinnel.
GEMPAR menegaskan bahwa kasus ini harus diungkap secara terang benderang tanpa ada intervensi politik ataupun kepentingan tertentu. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum agar tidak ada upaya pelemahan dalam pengungkapan kasus yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah ini.
Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, GEMPAR menekankan bahwa pengusutan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas lembaga hukum serta membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
No comments:
Post a Comment