.png)
KABARMASA.COM, JAKARTA- Gerakan Mahasiswa Pembela Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya dan Kementerian BUMN, menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan BBM oplosan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1.000 triliun. Aksi yang berlangsung tertib ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum GEMPAR, Reinnel Lailossa.
Dalam aksi tersebut, GEMPAR menyampaikan tiga tuntutan utama: pertama, meminta Kapolda Metro Jaya untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum dalam kasus ini dan menjamin transparansi proses hukum. Kedua, mendesak Menteri BUMN untuk mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola BBM serta memperketat pengawasan di lingkungan BUMN sektor energi. Ketiga, mengimbau Presiden RI agar memastikan aparat penegak hukum bekerja secara independen dan profesional tanpa intervensi politik.
Rein menyampaikan bahwa "Kasus BBM oplosan ini sebelumnya telah diungkap oleh Kejaksaan Agung, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun dalam periode 2018–2023. Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, terdiri dari enam pejabat PT Pertamina Patra Niaga dan tiga dari pihak swasta. Namun, GEMPAR menilai masih banyak pihak yang berperan dalam kasus ini dan harus diungkap ke publik" ujarnya, (10/03/2025).
.png)
Lebih lanjut, selain menyoroti transparansi dalam penegakan hukum, GEMPAR juga mengingatkan agar Kejaksaan Agung dan KPK tetap independen dalam menangani kasus ini. Mereka menegaskan bahwa kasus korupsi di sektor energi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada rakyat dalam bentuk harga BBM yang tidak sebanding dengan kualitas dan ketersediaannya.
Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal kasus ini, GEMPAR berencana menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses hukum agar kasus ini benar-benar diusut hingga tuntas.
No comments:
Post a Comment