Di samping dugaan KKN yang terindikasi merajalela selama rezim Darmawan Prasodjo berkuasa, berdasarkan catatan, sistem kelistrikan yang belum sepenuhnya andal, juga menjadi sorotan berbagai pihak. Terburuk adalah ketika terjadi defisit pasokan listrik di Sumatera hingga memicu dua kali _black out_ di Pulau Sumatera.
Terkait hal itu, berbagai spekulasi pun bermunculan, termasuk mengenai isu atas kualitas alat uji dan alat kerja PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS) yang dialokasikan untuk TA 2023-2024 yang tidak sesuai spesifikasi teknis, meski anggarannya mencapai puluhan miliar.
Berdasarkan hasil investigasi yang didapati oleh Hadi Prabowo Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Peduli Anggaran Negara terdapat beberapa paket proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi serta adanya pengaturan proyek sedari awal diantaranya :
1. Proyek pengadaan alat uji dan alat kerja di beberapa titik itu, dikerjakan oleh 6 perusahaan rekanan (vendor), diantaranya:1. Pengadaan alat uji gardu induk pada Oktober 2023 dengan nilai kontrak Rp8 miliar dilaksanakan PT Surya Prima Eltrindo
2. Pengadaan alat kerja PDKB UPT Baturaja pada Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp7 miliar dilaksanakan PT Mandiri Jaya Mok3.
3. Pengadaan alat uji dan alat kerja ULTG Muara Enim pada Agustus 2024 dengan nilai kontrak Rp 12 milyar, dilaksanakan PT Putra Prima Mega Power4.
4. Pengadaan alat kerja PDKB di UPT Baturaja pada September 2024 dengan nilai kontrak Rp10 miliar yang dilaksanakan PT Mandiri Jaya Mok
5. Pengadaan alat uji gardu induk UPT tersebar pada September 2024 dengan nilai kontrak Rp7 miliar, dilaksanakan PT Surya Prima Eltrindo6. ?
6. Pengadaan alat uji dan alat kerja ULTG Muara Enim pada Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp3 miliar, dilaksanakan PT Muara Dua Permai.
Hadi Prabowo menambhakan Sementara PLN selalu mendeklarasikan Listrik Andal di seluruh Nusantara namun kami menilai bahwa hal tersebut tidak pernah terealisasi sama sekali, makanya kami menduga bahwa paket pekerjaan di PLN hanya menjadi ajang Korupsi berjamaah.
Sementara anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa di tubuh PLN terkait 6 pekerjaan tersebut nilainya cukup fantastis yaitu mencapai Rp 40 miliar.
Sementara jika merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No 2 tahun 2023 tentang Tata Kelola BUMN, setiap BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance yaitu melakukan pengelolaan BUMN secara efisien, transparan, akuntabilitas, dan kewajaran secara berkelanjutan.
Seharusnya jika memang paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik, sangat kecil kemungkinan untuk terjadinya pemadaman listrik secara masal (Black out) di wilayah sumatera . Ucap Hadi Prabowo
Kami akan mengumpulkan barang bukti dan informasi terkait dugaan Korupsi mulai dari, Lampung, Palembang, Jambi, dan pekanbaru ketika semua informasi sudah didapatkan akan kami teruskan informasi ini kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
No comments:
Post a Comment