Pasalnya penerapan asas dominus litis dalam draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini menjadi sorotan.
Karena asas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dalam penegakan hukum di Indonesia antara Kepolisian dan Kejaksaan.
dominus litis dalam hukum pidana itu adalah kewenangan menentukan perkara. Asas dominus litis di Indonesia merupakan konsep hukum yang menempatkan jaksa atau penuntut umum sebagai pemimpin atau pengendali proses penuntutan. Namun, konsep ini telah mengalami perubahan dan perdebatan dalam beberapa tahun terakhir.
*Permasalahan Utama*
Salah satu permasalahan utama terkait asas dominus litis adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa atau penuntut umum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses penuntutan.
Dominus Litis di Indonesia
Penyalahgunaan KekuasaanJaksa atau penuntut umum memiliki kekuasaan yang luas dalam proses penuntutan, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Persoalan ini menjadi perhatian utama dalam konsep Ketidakadilan, Dominus litis dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses penuntutan, karena jaksa atau penuntut umum memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah seseorang harus diadili atau tidak. Dominus litis dapat menyebabkan diskriminasi dalam proses penuntutan, karena jaksa atau penuntut umum dapat memilih untuk tidak menuntut seseorang yang memiliki hubungan dengan pihak berwenang.
Menurut fadhlan "persoalan ini membuat proses hukum menjadi kurang Akuntabilitasnya Dominus litis dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam proses penuntutan, karena jaksa atau penuntut umum tidak selalu bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam proses penuntutan".
tak hanya itu ini menjadi fokus utama dalam
Perlindungan Hak-Hak Terdakwa dalam persidangan, Dominus litis dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses penuntutan, karena jaksa atau penuntut umum memiliki kekuasaan yang luas dalam proses penuntutan.
No comments:
Post a Comment