ATR/BPN PROFINSI JAWA TIMUR DIDUGA CUCI TANGAN TERKAIT SHGB LAUT SIDOARJO

KABARMASA.COM, KABUPATEN SIDOARJO - Akhir-akhir ini masyarakat indonesia khususnya jawa timur digegerkan dengan adanya temuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut wilayah kabupaten sidoarjo lebih tepatnya di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati. Dimana 3 BIdang SHGB itu memiliki luas 656,85 Hektar yang dimiliki oleh 2 PT dengan rincian sebagai berikut : 

1. PT SURYA INTI PERMATA seluas 285,16 Hektar dah 152,36 Hektar

2. PT Semeru Cemerlang seluas 152,36 Hektar 

Sesuai dengan PUTUSAN Mahkamah Konsitusi Nomer 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa laut adalah milik bersama (Common Property dan bersifat Open Access.serta juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR No. 18 Tahun 2021, hanya memperbolehkan penerbitan HGB di wilayah daratan, bukan di laut. 

Dari hasil problematika yang terjadi KETUA UMUM DPM KM UTM dan KETUA UMUM SEMA UINSA melakukan kajian terkait SHGB yang ada di perairan laut Sidoarjo. 

Pada tanggal 3 februari 2025 Ketua DPM KM UTM (Imam Syafii) dan Ketua SEMA UINSA Surabaya (Mahmudin Samin ) melakukan Audiensi terkait SHGB laut di sidorjo terhadap ATR/BPN yang ditemui oleh perwakilan Kanwil provinsi Jawq Timur. 

Namun dalam audiensi ini Ketua DPM KM UTM (imam syafii) dan Ketuq SEMA UINSA SURABAYA (mahmudin Samin) mendapatkan suatu kejanggalan terkait keterbukaan informasi penyelesaian masalah SHGB laut Sidorjo oleh pihak kanwil ATR/BPN 

Dalam audiensi ada fakta yang sangat miris dimana kepala bidang  Sengketa menyampaikan bahwasannya sudqh ada penemuan ABRASI sebagian lahan SHGB tersebut di tahun 2015 , Namun ketika di tanyakan tindak lanjut pada masa itu ATR/BPN berdalih bukan wewenang dari ATR/BPN seolah-olah ingin menutup-nutupi. 

Dan dalam audiensi itu ada kejanggalan dalam penjelasan yang di sampaikan 3 perwakilan ATR/BPB, dimana adanya  penjelasan kontrakdiktif atau bertentangan ketika ditanyakan mengenai Penyelesaian masalah SHGB laut sidoarjo pada tahun 2015 dan tidak transparan terkait data yang dibawa. 

KETUA SEMA UINSA SURABAYA (MAHMUDIN SAMIN) Menyampaikan Ketika audiensi Kita tidak di perbolehkan mengecek data yang ditunjukkan 

KETUA DPM KM UTM (IMAM SYAFII) menambahkan data yang di tunjukkan hanya sekedar di perlihatkan dan tidak di perbolehkan untuk melihat secara detail apalagi memegang. 

dari hal ini banyak sekali kecurigaan yang kami rasakan. 

Dalam hasil audiensi ini kami tidak menemukan titik terang terkait kasus SHGB laut Sidoarjo dan seolah-olah ATR/BPN tidak mengetahui permasalahan yang ada padahal pihak Kanwil Mengakui bahwasannya pernah melakukan pengecekan pada tahun 2015 dan menemukan terjadinya ABRASI pada sebagian lahan SHGB tersebut.

 

Share:

Read More

LSM Mappan Kumpulkan Bukti Terkait Kasus Korupsi di PLN dampak Blackout Sesumatra

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dugaan Kasus Korupsi di balik di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PLN (Persero), mencuat pasca rusaknya jaringan PLN yang menyebabkan mati total (Black Out) untuk wilayah sumatera lebih tepat pada persisnya pada 5 Juni dan 8 Oktober 2024. (4/2/2025)

Di samping dugaan KKN yang terindikasi merajalela selama rezim Darmawan Prasodjo berkuasa, berdasarkan catatan, sistem kelistrikan yang belum sepenuhnya andal, juga menjadi sorotan berbagai pihak. Terburuk adalah ketika terjadi defisit pasokan listrik di Sumatera hingga memicu dua kali _black out_ di Pulau Sumatera.

Terkait hal itu, berbagai spekulasi pun bermunculan, termasuk mengenai isu atas kualitas alat uji dan alat kerja PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS) yang dialokasikan untuk TA 2023-2024 yang tidak sesuai spesifikasi teknis, meski anggarannya mencapai puluhan miliar.

Berdasarkan hasil investigasi yang didapati oleh Hadi Prabowo Sekjen  Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau  Peduli Anggaran Negara terdapat beberapa paket proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi serta adanya pengaturan proyek sedari awal diantaranya  :

1. Proyek pengadaan alat uji dan alat kerja di beberapa titik itu, dikerjakan oleh 6 perusahaan rekanan (vendor), diantaranya:1. Pengadaan alat uji gardu induk pada Oktober 2023 dengan nilai kontrak Rp8 miliar dilaksanakan PT Surya Prima Eltrindo 

2. Pengadaan alat kerja PDKB UPT Baturaja pada Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp7 miliar dilaksanakan PT Mandiri Jaya Mok3. 

3. Pengadaan alat uji dan alat kerja ULTG Muara Enim pada Agustus 2024 dengan nilai kontrak Rp 12 milyar, dilaksanakan PT Putra Prima Mega Power4. 

4. Pengadaan alat kerja PDKB di UPT Baturaja pada September 2024 dengan nilai kontrak Rp10 miliar yang dilaksanakan PT Mandiri Jaya Mok

5. Pengadaan alat uji gardu induk UPT tersebar pada September 2024 dengan nilai kontrak Rp7 miliar, dilaksanakan PT Surya Prima Eltrindo6. ?

6. Pengadaan alat uji dan alat kerja ULTG Muara Enim pada Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp3 miliar, dilaksanakan PT Muara Dua Permai.

Hadi Prabowo menambhakan Sementara PLN selalu mendeklarasikan Listrik Andal di seluruh Nusantara namun kami menilai bahwa hal tersebut  tidak pernah terealisasi sama sekali, makanya kami menduga bahwa paket pekerjaan di PLN hanya menjadi ajang Korupsi berjamaah.

Sementara anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa di tubuh PLN terkait 6 pekerjaan tersebut nilainya cukup fantastis yaitu mencapai  Rp 40 miliar. 

Sementara jika merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No 2 tahun 2023 tentang Tata Kelola BUMN, setiap BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance yaitu melakukan pengelolaan BUMN secara efisien, transparan, akuntabilitas, dan kewajaran secara berkelanjutan.

Seharusnya jika memang paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik, sangat kecil kemungkinan untuk terjadinya pemadaman listrik secara masal (Black out) di wilayah sumatera . Ucap Hadi Prabowo

Kami akan mengumpulkan barang bukti dan informasi terkait dugaan Korupsi mulai dari, Lampung, Palembang, Jambi, dan pekanbaru ketika semua informasi sudah didapatkan akan kami teruskan informasi ini kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Share:

Read More

Demo Di Depan Kantor Pusat PT. TIM, GA-PLH Desak Segera Bertanggung Jawab Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Banjir Di Desa Baliara

KABARMASA.COM, JAKARTA - Aktivitas pertambangan PT. Timah Investasi Mineral (TIM) menuai sorotan banyak pihak, lantaran operasi pertambangannya diduga memicu terjadinya banjir lumpur dan mencemari air laut di desa Baliara, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, Prov. Sultra

Sskelompok  mahasiswa dan pemuda menggelar aksi protes di depan kantor Pusat PT. TIM dan Mabes Polri, diketahui mereka dari berbagai lembaga yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Pemerhati Lingkungan Hidup, salah satu tuntutan mereka yg terpampang di spanduk adalah "Cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)  PT. TIM" (03/02/2025)

Fajrin selaku koordinator lapangan menegaskan agar PT. TIM segera bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir 

"Pada akhir bulan Januari yang lalu Masyarakat kabaena Barat, Bombana Sultra dilanda banjir bandang yang berlumpur, kami duga kuat  bahwa aktivitas pertambangan PT. TIM yang kurang memperhatikan lingkungan turut memperparah situasi, dikarenakan IUP PT. TIM berdekatan dengan desa. Akibat dari  bencana tersebut, puluhan rumah warga dan fasilitas umum seperti sekolah dan kantor desa terendam banjir, oleh karena itu kami mendesak PT. TIM untuk segera bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak" Lantang Fajrin di depan kantor pusat PT. TIM

Dilain sisi orator lainnya menyampaikan bahwa, selain penyebab terjadinya banjir bandang, PT. TIM diduga mencemari air laut yg berpotensi merusak ekosistem laut 

"Pembuangan limbah ke laut tentu berpotensi mencemari air laut, selain merusak ekosistem yang memberikan dampak negative terhadapat  baku mutu air laut, juga memberikan dampak besar terhadap pencaharian Masyarakat desa baliara" ungkap orator lainnya 

Sebelum meninggalkan lokasi aksi, fajrin mengaskan akan kembali menggelar aksi jilid 2 jika tuntutannya tidak di indahkan 

Adapun tuntutan mereka sebagai berikut ; 

1. Mendesak PT. Timah Investasi Mineral (TIM) Untuk Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dan Laut Yang Tercemar Serta Segera Menghentikan Aktivitas Pertambangannya Di Desa Baliara, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, Prov. Sultra

2. Mendesak Bareskrim Mabes Polri dan GAKKUM KLHK Untuk Segera Melakukan Penindakan Terhadap PT. Timah Investasi Mineral (TIM) Atas Dugaan Kejahatan Lingkungan Di Kabaena, Bombana Sultra

3. MENDESAK KEMENTERIAN ESDM UNTUK MENCABUT IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PT. TIM

Share:

Read More

PB HMI Desak Pertamina Segera Atasi Kelangkaan Gas LPG 3Kg yang Meresahkan Rakyat

KABARMASA.COM-Jakarta, [03 Februari 2025] —Kelangkaan gas LPG 3 kg di berbagai daerah semakin meresahkan masyarakat. Antrean panjang dan sulitnya mendapatkan gas subsidi ini telah menimbulkan dampak serius, bahkan ada laporan warga yang meninggal dunia akibat kelelahan saat mengantre.  

Menanggapi kondisi ini, fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) Redza Sutiara Akbar mendesak PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis distribusi LPG 3 kg. Mereka menilai keterlambatan penanganan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi tersebut.  

"Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Ini bukan hanya soal distribusi, tetapi juga soal keadilan bagi rakyat kecil. Apalagi, ada kabar duka warga meninggal dunia akibat kelelahan saat mengantre. Ini tidak boleh dibiarkan," ujar Redza salah satu Ketua Komisi PB HMI-MPO.  

PB HMI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk turun tangan memastikan pasokan gas LPG 3 kg tetap tersedia di pasaran. Mereka menegaskan bahwa kelangkaan ini bisa berdampak luas, termasuk meningkatnya beban ekonomi rumah tangga dan usaha kecil yang bergantung pada LPG bersubsidi.  

"Pertamina harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban dari ketidakmampuan manajemen distribusi energi. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyimpangan," tambahnya.  

Saat ini, masyarakat di berbagai daerah berharap agar pasokan LPG 3 kg segera kembali normal. Pemerintah dan Pertamina dituntut untuk bekerja cepat dan memastikan distribusi berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

Share:

Read More

ITL Trisakti Jakarta Dan Universitas Indonesia Berkolaborasi Dengan Sejumlah Pihak Sukses Menggelar Program Pengabdian Masyarakat Tentang Budidaya Madu

KABARMASA.COM, KLATEN- Kolaborasi Pentahelix Program Pengabdian Kepada Masyarakat antara Institut Transporasi dan Logistik Trisakti, Universitas Indonesia, Kementerian Pertanian, PT Bintang Jaya (Aqua), KAMMUI, UMKM Tahu Sari Dan Pesantren Raudhatul Qur'an I Klaten. (01/02/2025).

Dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumah pemateri yang mengulas tentang Budidaya Lebah dan Potensi Wirausaha dimana diketahui hadir pak Akso Diana, Dr. Rambat Lupiyoadi, Dr. Euis Saribanon dan pak Widodo.

Akso Diana selaku pemateri tentang Usaha Budidaya Lebah Dan Madu menyampaikan "Manfaat yang dapat dirasakan ialah sebagai polinator terbaik, turut serta dalam melestarikan alam dan keindahan, menyediakan madu yang terjamin kemurnian dan kualitas nya, membuka lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan kemudian mudah dilakukan dan ramah lingkungan, selain itu produk turunan dari lebah meliputi madu (trigona dan apis), Bee Polen, Royal Jelly, Bee Swax dan Bee Venom" ujarnya

Lebih lanjut, ia menambahkan akan khasiat dari madu yakni " Madu sangat bermanfaat untuk memperbaiki kondisi jantung, menjadi obat pernafasan dan luka bakar,  mengawetkan daging serta mencegah dan membunuh kuman" tambahnya.

Narasumber berikutnya yakni Dr Rambat Lupioyadi, S.E, M.E dalam kesempatan nya membawakan materi tentang Menumbuhkan Kewirausahaan Santri Berbasis Lebah Madu

Ia menyampaikan bahwasannya "Terdapat 5 M sebagai modal kunci yang harus dimiliki dalam menjejaki dunia wirausaha yakni: Menambah penghasilan,  Menabung, Melunasi/mencicil utang, Memangkas pengeluaran, Mengendalikan gaya hidup" ujarnya 

Berikutnya ungkapan dari Dr. Euis Saribanon selaku pemateri tentang "Integrasi Manajemen Rantai Pasok Dan Kewirausahaan: Studi Kasus Pada Industri Kreatif" dalam penjelasannya bahwa diperlukan strategi integrasi melalui Kolaborasi Rantai Pasok, Penggunaan teknologi dan Supply Chain Resilience atau Resiliensi Rantai Pasok yakni kemampuan beradaptasi dan pulih dari gangguan, menjaga keberlanjutan operasional dan mengurangi resiko" ungkapnya 

Berikutnya ia juga menambahkan bahwa "Contoh kasus misalnya perusahaan A berhasil meningkatkan produksi madu dengan mengimplementasikan teknologi smart beekeeping sehingga adanya efisensi dan pemantauan koloni lebah, adapun perusahaan B  yang menerapkan agribisnis berkelanjutan dengan keterlibatan petani lokal akibatnya meningkat kualitas madu dan kesejahteraan petani "pungkasnya.

Adapun Pak Widodo cenderung menyampaikan Praktek Baik Budidaya Lebah.

Selain penyampaian materi yang telah disebutkan, saat dilapangan ITL Trisakti, memberikan 30 Koloni, Universitas Indonesia memberikan 60 Koloni (sarang Lebah) untuk budidaya Lebah para santri Pesantren Raudhatul Qur'an 1 Klaten.

Share:

Read More