Kasus Pencabulan Oleh Oknum DPRD Depok Tak Kunjung Selesai PPK Inisiasi Dialog Publik Untuk Temukan Solusi

KABARMASA.COM, DEPOK— Dugaan kasus pencabulan yang melibatkan seorang anggota DPRD Kota Depok berinisial RK terhadap anak berusia 15 tahun terus menuai sorotan publik. Hingga kini, kasus tersebut belum menunjukkan titik terang, dan belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Aliansi Pemuda Penegak Keadilan (PPK), yang dipimpin oleh Yusril SK, telah menggelar demonstrasi pada 10 Oktober 2024 di Gedung DPRD Kota Depok serta di depan Polres Metro Depok sebagai bentuk protes dan desakan agar kasus ini segera diselesaikan.

Tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, namun hingga aksi lanjutan pada 17 Oktober 2024 di depan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), belum ada perkembangan berarti. PPK menyatakan kekecewaannya terhadap Kapolres Metro Depok dan pimpinan DPRD Kota Depok yang belum memberikan respons atau langkah konkret terhadap tuntutan publik.

Sebagai langkah lanjut, PPK berinisiatif mengadakan Dialog Publik bertema “Jalan Buntu Kekerasan Anak di Kota Depok, Apa Solusinya?” Diskusi ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, tepatnya pada pertengahan November 2024. Dialog ini bertujuan untuk membuka diskusi dan mencari solusi atas kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang terjadi di Kota Depok. Dalam diskusi tersebut, PPK berencana mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas DP3AP2KB Kota Depok, perwakilan pemuda Kota Depok, akademisi, anggota DPRD Kota Depok, Komisioner KPAI, dan Polres Metro Depok.

“Dialog ini merupakan upaya kami untuk mencari jalan keluar bersama, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Kami berharap diskusi ini dapat mempercepat penanganan dan mendorong komitmen seluruh pihak untuk melindungi anak-anak di Kota Depok,” ujar Yusril SK, Koordinator PPK, (02/11/2024).

PPK berharap dialog publik ini bisa menjadi wadah bagi semua pihak untuk saling memberikan masukan dan menemukan solusi konkret. Keterlibatan KPAI, akademisi, dan dinas terkait diharapkan mampu membuka jalan buntu dalam penyelesaian kasus ini, sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan upaya preventif terhadap kasus kekerasan terhadap anak di masa mendatang.

“Masyarakat butuh kepastian hukum, dan sudah saatnya semua pihak menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi hak anak-anak kita. Melalui dialog ini, kami harap bisa mendapat langkah-langkah strategis untuk menangani dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” tambah Yusril.

Dialog Publik yang direncanakan pada pertengahan November ini menjadi salah satu bentuk perjuangan PPK dalam menuntut keadilan dan perlindungan bagi anak-anak di Kota Depok. Aksi mereka mencerminkan kepedulian pemuda terhadap isu sosial dan perlindungan anak, sekaligus menjadi pengingat bagi aparat dan pemerintah untuk serius menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang semakin marak terjadi.

Share: