BEM-Nusantara Wilayah DKI Jakarta Bersama Sejumlah Aliansi Evaluasi 10 Tahun Kepemimpinan Rezim Jokowidodo Yang Dinilai Bobrok

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dalam 10 tahun masa pemerintahan presiden Jokowi, terdapat banyak sekali catatan penting yang harus digaris bawahi untuk dievaluasi. BEMNUS DKI Jakarta bersama Gerakan Pembela Rakyat, LBM-UNKRIS, LBK-Kosgoro, ILM-STPI mengadakan diskusi terbuka di Universitas Krisnadwipayana dengan mengangat tema "Rezim Jokowi : Darurat Hukum, Pendidikan dan Kesehatan. Harapan Dibawah Rezim Prabowo." (15/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta mewakili organisasinya menyatakan sikap mereka 

"Kami, BEMNUS DKI Jakarta memfokuskan pandangan pengevaluasian kami, kedalam 3 bidang yakni hukum, pendidikan dan kesehatan. Sampai hari ini, dalam bidang pendidikan masih didapati tenaga pendidik yang tertatih dan tidak sejahterah, pemerataan pendidikan yang tak kunjung tuntas, hingga penyaluran beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran. Dalam bidang hukum, telah terjadi praktek produksi aturan yang memasung dan memperlemah KPK, melahirkan PERPPU CIPTAKER yang menindas kaum lemah, serta terjadi perlambatan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat. Dan dalam bidang kesehatan, mash didapati fasilitas yang minim diseluruh penjuru negeri hingga masalah stunting yang terus melanda generasi bangsa.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut,

Kami menganggap pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ini telah meninggalkan beberapa goresan luka yang sangat menyiksa rakyat. Maka dari itu, Kami Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Wilayah DKI Jakarta, dengan ini menyatakan dengan tegas sikap

kami, yakni :

* Mengutuk dan melawan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan pada masa rezim jokowi yang menindas kaum lemah dan tidak berpihak kepada rakyat.

* Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan peringatan dalam berbagai wujud ekspresi kepada penguasa yang saat ini maupun yang akan datang, bahwa perlawanan akan selalu ada, ketika penindasan merajalela.

* Mengawal dan mengawasi pemerintahan yang baru nantinya presiden prabowo, agar tidak menambah maupun memperdalam goresan luka yang telah diberikan dimasa rezim Jokowi.

* Mengawal dan mengawasi janji-janji manis Prabowo serta meminta mengkaji ulang dan sosialisasikan program makan bergizi secara masif dan bertanggungjawab.

* Meminta Prabowo agar setelah dilantik, harus segera menyelesaikan masalah yang diwariskan Jokowi, dengan cara memenuhi beberapa tuntutan berikut ini:

1. Sejahterahlan tenaga pendidik

2. Wujudkan pemerataan pendidikan

3. Wujudkan penyaluran beasiswa pendidikan yang masif dan tepat sasaran

4. Segera bentuk SATGAS Pemberantas

5. Mafia Pendidikan dengan melibatkan mahasiswa disetiap kampus di seluruh Indonesia

6. Revisi UU, kembalikan independensi dan
perkuat kewenangan KPK

7. Revisi UU Cipta Kerja yang menindas
pekerja/buru

8. Segera sahkan RUU Perampasan Aset

9. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat

10. Tingkatkan fasilitas kesehatan secara menyeluruh diseluruh Indonesia

11. Selesaikan masalah stunting

12. Hentaskan kemiskinan, wujudkan kesejahteraan Rakyat".

Share: