Dalam aksi tersebut sejumlah massa aksi mendapat tindakan represifitas oleh aparat keamanan.
Kendati demikian, masa aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta tetap konsisten untuk menyampaikan aspirasinya sebagai berikut;
elemen masyarakat yang peduli akan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan, dengan tegas menyampaikan pernyataan sikap terkait isu-isu yang tengah menjadi sorotan publik" ujarnya.
Lebih lanjut, sederet poin tuntutan dibacakan yang merupakan isu-isu kontroversial dikalangan masyarakat.
"Dalam konteks memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami
menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak Prajurit TNI Aktif Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Kami menolak keras penunjukan prajurit TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet. Hal ini bertentangan dengan prinsip sipil-militer yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme. TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam
politik praktis yang dapat merusak stabilitas demokrasi.
2. Copot Menteri Bermasalah dan Rampingkan Kabinet. Kami mendesak agar menteri-menteri yang masih terkendala masalah dari masa kepemimpinan presiden sebelumnya dicopot dari jabatannya yang sekarang. Selain itu, kabinet yang gemuk dan tidak efisien hanya akan memboroskan anggaran negara (APBN). Kami menyerukan pemerintah untuk merampingkan kabinet, sehingga lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
3. Segera Sahkan RUU Perampasan Aset dan Kembalikan Independensi KPK. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset yang dapat memberantas korupsi secara efektif. Selain itu, kami menginginkan kembalinya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia.
4. Berantas Mafia Pendidikan, Wujudkan Pemerataan Pendidikan dan Sejahterahkan
Tenaga Pendidik. Kami mengecam adanya mafia pendidikan yang menghambat akses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah harus bertindak tegas untuk memberantas praktik tersebut dan mewujudkan pemerataan pendidikan, serta meningkatkankesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung pendidikan bangsa.
5. Segera Perkuat Sistem Perlindungan Data. Dalam era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Kami
mendesak pemerintah untuk segera memperkuat sistem perlindungan data agar
masyarakat merasa aman dan terlindungi dari penyalahgunaan data.
6. Mengecam Upaya Pelaksanaan PSN yang Tidak Ramah Lingkungan dan Tidak
Humanis. Kami mengecam upaya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat terdampak. Proyek pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan rakyat.
7. Mengecam Pernyataan Mengenai Tragedi 1998 dan Penyalahgunaan Kop Surat
Kementerian. Kami dengan tegas mengecam pernyataan yang menyebutkan bahwa tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap sejarah dan pengabaian terhadap hak-hak korban. Selain itu, kami mengecam penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi, yang mencoreng nama baik institusi
pemerintahan, " tegasnya.
Diakhir, massa aksi menyampaikan harapannya kepada pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera meresponi aspriasi yang dibawakan
"Dengan pernyataan ini, kami berharap dapat mendorong pemerintah dan semua pihak
terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi keadilan, transparansi, dan
kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia" pungkasnya
No comments:
Post a Comment