Revolusi Caping Desak Pemerintah Menjelang Hari Tani Nasional 2024

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menjelang Hari Tani Nasional 2024, kami dari *Revolusi Caping* ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia terkait berbagai persoalan agraria yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam upaya memperjuangkan hak-hak petani dan mewujudkan keadilan agraria, kami menyoroti beberapa isu krusial yang menjadi dosa besar pemerintahan Jokowi selama dua periode, antara lain:

1. *Konflik Agraria yang Berkepanjangan*  

   Pemerintahan Jokowi gagal menyelesaikan konflik agraria yang terus memanas, mengorbankan hak-hak petani dan masyarakat adat atas tanah mereka.

2. *Proyek Sengsara Nasional*  

   Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, menambah penderitaan rakyat kecil.

3. *Impor Beras yang Masif*  

   Kebijakan impor beras besar-besaran telah melemahkan ketahanan pangan nasional dan menambah beban petani lokal.

4. *Gagal Mengendalikan Harga Pangan*  

   Ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat, terutama para petani.

5. *Menghamba pada Oligarki dan Mafia*  

   Kebijakan pemerintah dinilai lebih memihak pada oligarki dan mafia agraria, yang memperparah ketidakadilan di sektor pertanian.

6. *Pemaksaan Proyek Ibu Kota Negara (IKN)* 

   Pembangunan IKN yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap rakyat.

7. *Hak Guna Usaha (HGU) 190 Tahun*  

   Kebijakan perpanjangan HGU hingga 190 tahun dinilai sebagai bentuk penjajahan terhadap tanah air sendiri, merugikan masyarakat dan petani.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, *Revolusi Caping* dengan tegas mendesak *DPR RI* untuk segera mengambil tindakan, yaitu:

- Mengadili Jokowi dan keluarganya atas berbagai dosa selama 10 tahun menjabat, serta

- Mendesak *KPK* agar segera memeriksa Jokowi sebelum akhir masa jabatannya.

Jika tuntutan kami tidak direspons oleh *DPR* dan *KPK*, kami akan terus melakukan aksi gerakan massa dengan ekskalasi yang lebih besar hingga tuntutan kami terpenuhi.

Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan ini demi keadilan bagi para petani dan rakyat Indonesia. Jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh oligarki dan mafia yang hanya memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat.

Hidup petani, hidup rakyat!

Share: