Ketua DPD LAKI SULTRA mendesak Pihak berwenang untuk berkoordinasi Kejaksaan Agung RI dan PPATK untuk menelusuri indikasi penerimaan dana pihak syahbandar dari salah satu perusahaan yang ada di konawe selatan.
"Koruptor adalah salah satu musuh Negara Indonesia. Gratifikasi, suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan merupakan bagian atau jenis tindak pidana korupsi" Urainya, Kendari 19/8/24
Kejaksaan Agung RI harus bekerjasama dengan PPATK untuk membongkar indakasi yang ada di tubuh Syahbandar Lapuko dan salah satu perusahaan Pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara," kata Mardin Fahrun, pada media ini.
Massa menyinggung soal viralnya bukti Transfer melalui Livin Mandiri ke salah satu oknum yang diduga orang dekat kepala syahbandar Lapuko beberapa pekan terakhi menjadi isu krusial dikalangan Aktivis Sulawesi Tenggara maupun Nasional, dengan keterangan pada livin tersebut berbunyi Premi Syahbandan pada tahun 2023.
"Beberapa pekan terkhir ini masyarakat dan kalangan generasi muda bahkan aktivis digemparkan dengan adanya Struk Pengiriman melalui Livin Mandiri atas nama Peneriman inisial MD dengan redaksi keterangan Premi syahbandar dengan nilai Rp. 100 juta dan syahbandar januari senilai Rp. 90 juta direkening penerima yang sama dari Pelalu Penambang. Kunci Mardin sapaan akrabnya.
Hingga berita ini tayangkan, pihak media masih berupaya untuk mengkonfirmasi pihak terkait mengenai indikasi tudingan yang dilontarkan oleh DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Laporan Redaksi
No comments:
Post a Comment