Reformasi Hukum Menyambut Hari Kemerdekaan Dan Pilkada Serentak Di Provinsi Maluku

Oleh : Poyo Sohilauw

(Ketua Bidang PTKP HMI Cab, Ambon 2022-2023)

KABARMASA.COM, AMBON - Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 tahun sebagai pemuda maluku wajib serta mendorong reformasi hukum untuk memperkuat keadilan dan transparansi di Provinsi Maluku. 

Reformasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sistem hukum di bumi raja-raja (Jazirah Al-Mulk) dan memastikan bahwa semua masyarakat maluku mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.

Reformasi hukum tentunya memiliki beberapa keyword, yakni Peningkatan Sistem Peradilan, Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Akses Terhadap Keadilan, Pendidikan Hukum dan Kesadaran Publik.

Saya percaya bahwa reformasi hukum ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku, memperkuat kepercayaan (Trust) publik terhadap sistem hukum, dan dengan tujuan tercipta nya keamanan,ketertiban, dan kesadaran demi mempercepat terwujudnya keadilan sosial.

Seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan, mari kita renungkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan penegakan hukum yang adil. 

Penegakan hukum yang adil ialah aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di Maluku, berbagai tantangan sering terjadi, termasuk masalah korupsi, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan akses yang terbatas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Komitmen terhadap penegakan hukum yang adil berarti memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Ini melibatkan reformasi sistem hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Institusi penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan objektif, bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi.

Selamat datang saya ucapkan kepada bapak Irjen. Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan M.Si sebagai Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Maluku.  

Maluku sebagai provinsi yang terletak di kawasan timur dengan total 11 kabupaten/kota yang terdiri dari pulau-pulau sering mengalami berbagai konflik sosial yang mempengaruhi stabilitas regional. Konflik yang melibatkan kelompok etnis dan agama, serta ketegangan terkait pengelolaan sumber daya alam, telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Tentu hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) sekaligus interval tanggungjawab yang harus dituntaskan. 

Salam Hormat untuk Bapak Irjen. Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan M.Si Sebagai Kapolda yang baru ditugaskan di Provinsi Maluku dengan segudang pengalaman dan lahir dari satuan Reserse, Saya sebagai pemuda maluku berharap  Semoga kehadiran bapak dimaluku dapat memberikan warna baru bagi penegakan hukum sesuai dengan misi besar Kepolisian Republik Indonesia yakni “ Melindungi., Mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapaianya lingkungan hidup berkelanjutan”. 

Besar pula harapan saya sebagai pemuda Maluku kepada Bpk Kapolda untuk dapat mengatasi berbagai problem sosial masyarakat yang terjadi dimaluku antara nya Prostitusi Online, Kekerasan Seksual, judi online, kelalaian KAMTIBMAS dan kasus narkotika yang terhitung dari awal 2024 hingga Mei ada 98 kasus yang berhasil di ungkap oleh polda maluku dibawah kepemimpinan bapak Irjen Pol Lotharia Latif semoga dengan kehadiran bapak dimaluku dapat meningkatkan pencegahan sekaligus menuntaskan problem ini sampai ke akar-akarnya.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Irjen. Pol. Lotharia Latif atas dedikasi dan pengabdiannya kepada seluruh masyarkat maluku selama ini. 

Terkahir dari saya bahwa menjelang momentum Pilkada Serentak 2024 yang merupakan kesempatan penting bagi Maluku untuk menunjukkan kematangan demokrasi dan reformasi hukum. saya berharap bahwa semua pihak – baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat – dapat berperan aktif dalam memastikan proses pilkada yang bersih, adil, dan transparan. karena pilkada akan menjadi indikator kemajuan reformasi hukum dan pemerintahan di Maluku.

Mari kita sambut Hari Kemerdekaan dan Pilkada Serentak dengan tekad untuk terus memperkuat sistem hukum kita, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Maluku.

Share: