KABARMASA.COM, JAKARTA- Aliansi BEMNUS Wilayah DKI Jakarta dan Aliansi BEMSI Kerakyatan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada hari rabu, 10 Juli 2024.
Aksi tersebut dikomandoi langsung oleh 3 Koordinator aliansi yakni Pier Lailossa, Rahmatul Fajrin dan Ahmad Fauzi. Masa pendemo bergerak membawa beberapa poin tuntutan yakni :
1. Mendesak Presiden RI untuk menolak RUU TNI dan POLRI
2. Menolak RUU Penyiaran karena bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Stop komersialisasi pendidikan, menolak kenaikan UKT dan sejahterahkan tenaga pendidik
4. Adili pelaku kriminalisasi masyarakat sipil
5. Copot dan adili Budi Arie sebagai MENKOMINFO
6. Mendesak MENKOPOLHUKAM menyelesaikan masalah judi online secara transparan
7. Menuntut Presiden RI untuk mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para Ketua-ketua BEM atau para Presiden Mahasiswa dari berbagai kampus yang terafiliasi dalam ketiga aliansi tersebut menyampaikan beberapa aspiranya sebagai penjabaran lebih rinci atas poin tuntutan yang disampaikan.
BEMNUS DKI Jakarta dibawa pimpinan Koordinator Daerah yakni Pier Lailossa menyampikan dalam orasinya"Beberapa pembahasan Revisi UU yang sedang dilaksanakan seperti UU POLRI, TNI hingga Penyiaran merupakan rancangan yang sarat akan pasal kontroversial. Oleh sebabnya pembukaan ruang partisipasi bermakna sangat diperlukan untuk membahas secara tuntas beberapa permasalahan seperti : perluasan kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers, pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, perluasan kewenangan POLRI dalam ruang siber, belum adanya kelengkapan aturan penyadapan, hingga perluasan pendudukan jabatan prajurit TNI aktif ke beberapa lembaga negara". ujarnya
Masa aksi lewat orator-oratornya juga menyoroti permasalahan pendidikan Indonesia yang dikomersilkan serta menyuarakan agar tenaga pendidik harus disejahterahkan termasuk nasib para tenaga pendidik honorer yang telah mengabdi lama namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, masalah kriminalisasi masyarakat sipil, masalah pusat data nasional sementara, pemberantasan judi online hingga masalah Tabungan Perumahan Rakyat pun turut disorot oleh masa aksi lewat orator-oratornya.
Akibat dari tidak diresponnya gerakan demonstrasi oleh instansi terkait, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Wilayah DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Pier Lailossa maupun Rahmatul Fajrin serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) Kerakyatan Wilayah Jakarta dibawah komando Ahmad Fauzi membacakan poin tuntutan mereka dan menyatakan sikap untuk terus memperjuangkan poin tuntutannya pada aksi demonstrasi jilid 2 dengan eskalasi masa yang lebih besar.
No comments:
Post a Comment