Hal demikian kemudian mendapat tanggapan serius dari Koordinator Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jakarta Faisal Mahtelu , menyatakan bahwa pemerintahan Presiden jokowi memiliki visi untuk bagaimana menciptakan pemerintahan yang jujur bersih serta adil ,dimana praktek korupsi kolusi dan nepotisme menjadi hal fundamental yang harus di berantas demi kemajuan negara dalam menghadapi tantangan Global 2045.
Terkait dengan adanya dugaan Korupsi anggaran pengadaan alustsista di tubuh kementrian pertahanan republik Indonesia yang dimana saat ini di pimpin oleh Bapak Prabowo Subianto yang kebetulan menjadi sala satu calon Presiden republik Indonesia pada perhelatan politik 2024. Kami meyakini bahwa Bapak Prabowo subianto mempunyai tekad untuk bagaimana memberantas praktek korupsi di Indonesia terkhusus kementrian Pertahanan Republik Indonesia.
Maka kami ,segenap pengurus koordiantor wilayah Ikata Senat Mahasiswa hukum Indonesia (ISMAHI) Jakarta meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera mungkin memanggil dan atau mengusut dugaan Mega korupsi proyek Pengadaan Alustsista di Kementrian pertahanan yang merugikan negara Trliunan rupiah.
“Bahwa,dalam hal memberantas praktek korupsi penegak hukum wajib untuk mengedepankan asas kesamarataan dimata hukum(equality before the law ) sebagai acuan untuk Menegakan hukum tanpa pandang bulu,”Ungkap Faisal Mahtelu Ketua Ismahi Jakarta, Jumat, (01/12/2023).
Faisal mahtelu ketua ismahi Jakarta,
“Oknum-oknum pejabat terkait di Kemenhan yang berwenang dalam proses pengadaan alustsista tersebut harus segera dipanggil dan diperiksa, Terutama pejabat yang menyusun RAB Alustsista kemenhan,harus segera di usut agar tidak menimbulkan opini-opini negatif di masyrakat terhadap kementrian pertahanan republik Indonesia itu sendiri”Ujar Faisal
Kami dari ikatan senat mahasiswa hukum Indonesia (ISMAHI) Jakarta ,berdasarkan keterangan Hasyim Djojohadikusumo di media massa terkait adanya indikasi dugaan mark up alustsista di Kemenhan ,kami memberikan apresiasi penuh atas keberanian beliau dalam mengungkapkan skandal korupsi di kemenhan ke publik, bersama ini kami akan mengambil sikap tegas dan meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar mengintruksikan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Komisi pemberantasan Korupsi(KPK) ,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar segera mungkin mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak terkait yang diduga menjadi dalang/Aktor Mega korupsi pengadaan Proyek Alustsita Kemenhan.
“KPK serta institusi Penegak Hukum lainnya Baik Polri maupun kejaksaan Agung harus merespon cepat atas indikasi dugaan adanya kebocoran uang negara tersebut,Jangan sampai issu ini kemudian menjadi liar dikalangan masyrakat”Tegas Ketua Ismahi Jakarta.
Harapan kami ,bahwa Bapak Prabowo Subianto kemudian harus ikut bekerja sama dengan pihak penegak hukum guna membongkar dan atau membuat terang dugaan korupsi tersebut sehingga tidak muncul dugaan atau tidak terjadi di informasi dikalangan masyarakat lainnya yang itu dapat mengganggu proses pencalonan bapak Prabowo sebagai calon Presiden republik Indonesia pada konstelasi politik 2024 nanti.
Kami percaya Bapak Prabowo subianto merupakan putra terbaik bangsa yang hari ini ikut mencalonkan diri sebagai sala satu calon Presiden dengan semangat nasionalismenya, kami yakin Pak Prabowo punya niat yang sama untuk memberantas para mafia anggaran negara terkhusus di kementrian pertahanan republik indonesia.
Bahwa demi terciptanya sebuah penegakan hukum yang berkeadilan serta berkepastian yang berdasarkan pada undang-undang ,maka kami Ikatan Senat Mahsiswa hukum Indonesia koordinator wilayah Dki-Jakarta sesuai tugas dan peran mahasiswa sebagai agen of Controversi sosial akan terus mengawal serta menyuarakan terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di kementrian pertahanan republik Indonesia saat ini,bahwa pihak penegak hukum harus menunjukan taringnya jangan kemudian malah mendiamkan persoalan ini.
“Dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang diungkap adik kandung Menhan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, harus segera direspons oleh aparat penegak hukum,dan untuk Bapak Hasim Djojohadikusumo kami Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Dki-Jakarta berharap agar ikut membantu penegak hukum dalam membongkar oknum” yang diduga menjadi pembegal uang negara di tubuh kementrian pertahanan (Kemenhan)”
Sebagai upaya dalam hal menjaga nama baik lembaga negara ,keuangan negara serta mentri pertahanan Bapak Prabowo Subianto maka kami ,Koordinator Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI)DKI-Jakarta mendukung Bapak Prabowo untuk segera mencopot secara tidak terhormat Oknum-oknum di internal Menhan yang diduga kuat terlibat dalam Dugaan Korupsi pengadaan Aluststisa di menhan ,hal ini penting untuk dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto demi menjaga nama Baik Lembaga negara dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
sebagaimana yang di sampaikan, Hashim Djojohadikusumo adik kandung Menhan sendiri bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.
Ia mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level “gila”.
Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.
Dari keterangan adik kandung Bapak Prabowo tersebut harusnya menjadi tolak ukur pihak penegak hukum dalam membongkar skandal korupsi di Menhan, jangan sampai informasi yang di sampaikan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan integritas Pak Prabowo mengingat beliau hari ini Disamping sebagai kementrian pertahanan Republik indonesia Pak Prabowo juga ikut mencalonkan diri sebagai calon Presiden republik indonesia pada pesta demokrasi 2024 nanti.
Beberapa pernyataan adik kandung Prabowo Subianto menjadi sebuah pertanyaan paling mendasar ,dimana Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Ia telah menerima laporan terkait Dugaan Korupsi tersebut bahkan sempat melaporkan ke kakanya Bapak Prabowo ,artinya suda ada jalan bagi penegak hukum untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut.
Berdasarkan undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia ,undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Penegak hukum berkewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu dugaan pelanggaran hukum yang diketahui secara publik demi terwujudnya suatu kepastian hukum serta penegakan hukum yang berkemajuan.
Faisal mahtelu
Korwil ismahi Jakarta
No comments:
Post a Comment