Aluan yang selalu mendampingi Gubernur Ansar tersebut menegaskan jika Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi permasalahan yang sedang terjadi.
“Ngawur berita itu, tendensius dan malah memperuncing persoalan. Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang. Hanya saja beliau yang hanya sebagai anggota dalam tim percepatan Pengembangan Kawasan Rempang tidak selalu mendapatkan informasi tetkait perkembangan di lapangan,” jelas Aluan.
Lebih tegas Aluan mengatakan jika berita yang beredar tersebut menunjukkan jika Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam tipe pemimpin yang suka ‘melempar batu sembunyi tangan’.
“Jika pak Rudi mau Pak Ansar selalu kelihatan bersamanya dalam masalah Rempang ini. Ya libatkan dong. Selalu mengundang dan diberitahu perkembangannya. Jangan mau enaknya saja, tapi ketika masalah sudah timbul seperti sekarang ini dilempar ke orang lain. Itu namanya pemimpin yang suka lempar batu sembunyi tangan,” tegas Aluan.
Sebagai bentuk keseriusan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dalam mendukung rencana investasi di Rempang, lanjut Aluan, Gubernur Kepri telah mengeluarkan keputusan nomor 828 tahun 2023 tentang ‘Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang’ yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.
“Dukungan Gubernur sangat jelas dan beliau langsung yang tanda tangan. Berbeda dengan dukungan Pemko Batam yang hanya ditandatangani oleh Sekda Kota Batam, begitu juga dukungan BP Batam yang hanya ditandatangani oleh Anggota bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi. Kenapa Walikota dan kepala BP tidak mau tanda tangan langsung. Ada apa, ada niat apa sebetulnya dibalik semua ini,” tanya Aluan.
Menurut Aluan, Gubernur Ansar tidak pernah mempermasalahkan ketika dalam tim Pengembangan Kawasan Rempang hanya sebagai anggota. Karena yang terpenting investasi berjalan dan prosesnya bisa dilalui dengan baik secara bertahap.
Bukti keseriusan Gubernur Ansar lainnya juga kata Aluan ditunjukkan ketika selesai Rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta yang dihadiri oleh Mendagri RI Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno.
Dalam forum tersebut, Ansar diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang. Sayangnya setelah pulang dari Jakarta Gubernur tidak diajak koordinasi. Akhirnya Gubernur mengambil inisiatif dengan menghubungi Menteri Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam untuk menggelar rapat koordinasi. Atas inisiasi Gubernur lah kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam ketika itu dan dipimpin langsung oleh Gubernur Ansar.
“Banyak lagi inisiatif-inisiatif Gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang tersebut. Seharusnya inisiatif seperti itu keluar dari ketua tim. Makanya, sangat disayangkan kalo kemudian justru Ansar dibilang tidak kelihatan dalam masalah ini,” pungkas Aluan.
Parahnya lagi, jelas Aluan sambil menghela nafas dalamnya, hasil rapat di BP Batam yang diinisiasi oleh Gubernur Ansar tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di Hotel Harmoni One Batam Center dengan tidak memberi tahu atau mengundang Gubernur sebagai anggota tim.
“Selain Gubernur tidak diberitahu, kita juga sayangkan kenapa sosialisasinya di hotel, kenapa tidak di lokasi, membaur bersama masyarakat Rempang sekalian. Dan di hotel pun yang hadir sebagian besar justru bukan masyarakat Rempang, sehingga sosialisasinya bisa dibilang kurang tepat sasaran,” tegas Aluan.
Alhasil, lanjut Aluan, terjadi demo pada 31 Agustus di depan kantor BP Batam yang lagi-lagi Gubernur Ansar juga tidak mendapatkan informasi dari ketua BP Batam terkait aksi tersebut.
“Sekarang ini setelah beberapa kejadian sebelumnya seolah-olah BP Batam mencari kambing hitam. Pak Ansar dibilang tidak hadir dan sebagainya,” tutupnya.(Red)
No comments:
Post a Comment