KABARMASA.COM, JAKARTA- Isu pembangunan PSN kawasan Eco City di pulau Rempang terus menjadi pembicaraan publik hari ini. Berbagai upaya penolakan dari masyarakat setempat dan langkah pemerintah untuk mencari solusi tengah masih menemui jalan buntu. Tentunya apabila kegaduhan terkait pulau rempang tidak disudahi maka akan mengganggu stabilitas keamanan menjelang pemilu 2024.
Ketua Komando Rakyat Arus Depan Pancasila (KOMRAD Pancasila) Antony Yudha menyampaikan bahwa Kepala BKPM Bahlil Lahadalia gagal menemukan solusi dan menjembatani antara pihak pengembang dan masyarakat setempat.
“ Menteri Bahlil layak untuk dicopot karena gagal menjadi penengah antar pihak terkait konflik rempang sehingga konflik ini terus membara dan menciptakan kegaduhan publik.” Ujarnya.
Antony juga menilai bahwa Bahlil seharusnya berdiri sama rata diantara pihak pengusaha dan warga tetapi yang terjadi malah Bahlil selaku Kepala BKPM lebih Pro terhadap pihak pengembang Eco City Rempang daripada Rakyat.
“ Maka dari Itu Presiden harus turun tangan terkait isu Rempang ini karena kami menilai Bahlil tidak mampu meredam situasi di pulau rempang, kehadiran beliau disana malah menciptakan kegaduhan baru dan akhirnya juga merepotkan Presiden Jokowi lagi. Apalagi sebentar lagi sudah masuk persiapan pemilu jangan sampai isu pulau rempang jadi bahan gorengan politik untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu.”Ujar antony.
Hal senada juga diutarakan oleh ketua umum National Corruption Watch( NCW) Hanifa Sutrisna. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.
“Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat DPP NCW, Jakarta, pada Rabu, 27 September 2023.
Hanifa turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco-City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres.
"Rempang Eco City ini kesannya dipaksakan harus rampung penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing" tutupnya.
No comments:
Post a Comment