KABARMASA.COM, JAKARTA- Gerakan Persatuan Masyarakat OKU DKI Jakarta menduga keterlibatan IT yang diduga dipasangkan oleh oknum LPSE Kab. OKU untuk panitia pengadaan barang dan jasa agar LPSE tidak bisa mengakses saat jadwal upload dokumen pemasaran.
” Kami Menduga pula adanya post bidding pada paket-paket yang dimasuki oleh peserta diluar lelang tidak sesuai arahan yang berlaku” ujar Mahameru selaku korlap (26/09/2023).
KLPP diduga membiarkan adanya perlindungan yang sengaja di berikan kepada beberapa oknum membuat instusi ini tidak memiliki nilai integritas terhadap pemberantasan KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) terhadap para oknum yang terlibat, LKPP yang seharusnya BIJAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Indonesia khususnya di wilayah KAB. OKU Menjadi bahan permainan oleh satu maupun dua oknum yang diduga kuat memiliki hubungan khusus kepada para pemihak bangku kekuasaan terkait. informasi yang kami temui, di KAB. OKU terjadi suap menyuap, pelaporan masyarakat, sidak dprd oku menemukan permainan dengan adanya pertimbangan dan laporan dari masyarakat KAB. OKU.
“Kami yang tergabung dalam GERAKAN PERSATUAN MASYARAKAT OKU JAKARTA mempertanyakan ada apa dibalik semua permainan yang merugikan masyarakat kami LKPP dalam hal ini haruslah tegas MEMBERANTAS MUSUH DALAM SELIMUT yang membuat citra dan marwah KLPP menjadi buruk ” ujar korlap
Terakhir Massa Membacakan tuntutan.
1. TANGKAP OKNUM KLPP YANG DIDUGA KUAT MEMBERIKAN SUAP KEPADA TENAGA AHLI IT (ALADARI)
2. MENGUTUK KERAS AKSI KKN DALAM PROSES PEMENANGAN LELANGDI KAB OKU YANG MEMBUAT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN MERUGIKAN MASYARAKAT
3. MEMINTA KLPP UNTUK MENGUSUT TUNTASKAN OKNUM YANG BERMAIN DALAM PROSES LELANG TENDER DI KAB OKU
No comments:
Post a Comment