Aksi tersebut adalah aksi yang ke tiga kali, terkait dengan kasus "CADANGAN BERAS PEMERINTAHAN" Kota Tual atau CBP tahun 2016-2017 yang melibatkan Bpk. Adam Rahayaan selaku Walikota Tual.
yang mana gelar sudah melalui tahap penyelidikan maupun penyidikan pada7u tahun 2018 di Polda Maluku, hingga saat ini belum mendapat kepastian hukum, dan hanya ada satu oknum pemerintahan kota tual yang dijadikan Tersangka.
Namun Bpk Adam Rahayaan selaku Walikota Tual yang diduga turutu terlibat dalam kasus tersebut sampai saat ini belum di tindaklanjuti oleh pihak penegak hukum.
Maka dari itu, Koordinator Lapangan "Subandi" menegaskan kepada pihak penegkak hukum yakni Mabes Polri & Komisi Pemerantas Korupsi ( KPK) agar segera mengusut tuntas kasus tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.
sebab tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa "EXTRA ORDINARY CRIME" yang tidak sepatutnya di lakukan dari Pemerinthan Kota Tual itu sendiri.
Kasus korupsi tersebut bukan saja merugikan masyarakat Kota Tual pada umum, namun juga merugikan Negara senilai 1,8 M. berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (BPK RI)
Dalam orasi singkatnya, Subandi selaku Koordinator Lapangan "API BATAVIA atau ALIANSI PERGERAKAN KEI BATAVIA" mengatakan akan terus mengawal kasus ini sampai pada proses penyelidikan & penyidikan oleh Mabes Polri & KPK RI, Pungkas nya.
Jendral Lapangan "Teuku Diran" menilai bahwa ada kongkalikong yang di lakukan dari pemerintahan Kota Tual & Polda Maluku sehingga terjadinya Manggrak Perkara dalam hal status tersangka kepada Walikota Tual yakni Bpk Adam Rahayaan. Teuku Diran pun berharap kepada lembaga penegak hukum yaitu Mabes Polri & KPK RI tidak boleh dijadikan arena politik oleh para Koruptor. Apalagi dalam menjelang momentum pesta Demokrasi tahun 2024, Pungkas nya.(Red)
No comments:
Post a Comment