“DPRD dan Gubernur Maluku Utara harus segera menghadap Presiden Jokowi melalui kementerian terkait untuk nikel ini, ekspor ini harus segera dihentikan, ada apa sebenarnya dengan negara ini, kita ketahui bersama bahwa untuk ekspor nikel pajaknya nol persen, sementara bagi kepentingan industry nasional dibebankan pajak sebelas persen. Jelas ini merugikan daerah dan negara, Inikan tidak sesuai dengan semangat Presiden tentang hilirisasi.”
Tahir menambahkan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sangat jelas dan terang kaitannya dengan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Akan tetapi apa yang ada hari ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita.
“Perusahaan ekplorasi sekarang ini sangat mengabaikan kepentingan nasional, ketentuan Undang-Undang minerba inikan sangat jelas, dengan memperhatikan tahapan, mulai dari penelitian, pengolahan dan pengusahaan minerba, cakupannya jelas juga itu, ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemurnian serta kegiatan pasca tambang. Kok ini yang terjadi nikel diekspor semua keluar negeri tanpa pajak, smalther-smalther belum siap 100 persen, surveyornya hanya satu atau dua perushaan yang menguasai seluruh Indonesia, lalu konsep integrasi dengan industry dalam negeri itu dimana?”
Lanjut Tahir, mengacu pada hasil RDP komisi VII DPR RI, kita akhirnya sadar akan mirisnya pengelolaan pertambangan kita, Industri turunan tidak berjalan sesuai harapan. Kami curiga ada pihak-pihak yang mencurangi niat baik Presiden Jokowi. Memanfaatkan kebaik Presiden bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka.
“Regulasinya harus diperjelas, untuk menghasilkan produk pengolahan setengah jadi. yang jelas harus ada pengolahan lanjutan yang terintegrasi dengan memperhatikan dan melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Makro Kecil Menengah kita. Dengan demikian, rantai ekonominya berjalan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dalam menopang ekonomi nasional.”
Untuk itu, Tahir menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah perjuangan Komisi VII DPR RI dalam meperjuangkan kepentingan negara melalui kementerian terkait (KESDM dan Kemenperin) khususnya bagi Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara komprehensif dan holistik demi kepentingan nasional.
“ekspor nikel ini harus di tahan dulu sampai semuanya siap, dari hulu hingga hilir. Sampai semuanya terintegrasi dan menghasilkan barang setengah jadi. Bila perlu barang jadi, Jangan sampai semuanya siap tapi nikelnya sudah keburu habis nanti.
Tahir juga mengajak seluruh pihak, khususnya pemuda dan Mahasiswa daerah penghasil minerba diseluruh Indonesia untuk turut melakukan pengawalan serius terhadap kegiatan pertambangan ini agar kelak tidak meninggalkan duka lingkungan bagi generasi mendatang, perusahaan yang sedang eksplorasi kita hormati hak-haknya, akan tetapi kejujuran dan keterbukaan dalam berbisnis antar negara sangat kami harapkan.
“kita semua harus memahami bahwa, nikel ini sangat terbatas, hanya 10 sampai 11 tahun, bahkan bisa kurang dari itu, jika membaca besaran jumlah ekspor. Perlu diingat bahwa, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini akan pergi. Kami di daerah yang menanggung resikonya, ini tanggung jawab kami selaku warga negara untuk mengawal kepentingan, bangsa dan negara.” tutup Tahir via seluler, Jum’at, 23/6/2023 (Red)
No comments:
Post a Comment