Jadi Negara Maju, Usia Harapan Hidup Warga Indonesia Tembus 80 Tahun di 2045

 

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menyongsong program Indonesia Emas 2045, dimana RI pada tahun tersebut akan mendapat bonus demografi yakni 70 persen jumlah penduduknya masuk dalam usia produktif (15-64 tahun).

Tak hanya usia produktif, pemerintah juga target meningkatkan usia harapan hidup para lansia hingga 80 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa mengatakan, target itu bisa dicapai lewat skenario optimistis. Sehingga usia harapan hidup masyarakat Indonesia bisa setara dengan negara maju.

"Skenario ini akan kita capai dengan menargetkan usia harapan hidup sebesar 80 tahun, yang sederajat dengan negara-negara maju," ujar Soeharso dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa (16/5/2025).

Lewat skenario tersebut, ia memaparkan, total tingkat kematian atau total mortality rate (TFR) dijaga pada angka 2.0, dan angka kematian bayi (infant mortality rate) mencapai 4.2.

Guna menggapai target itu, Soeharso menilai, pemerintah perlu menerapkan 5 kebijakan/strategi dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi. Pertama, perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Kedua, perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia agar dapat tertutupi. Ketiga, perlu menunjang pertambahan penduduk lansia di masa yang akan datang.

Perpindahan Penduduk

Keempat, perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata. Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan Keluarga Berencana era baru. Kebijakan tersebut perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga," imbuh Soeharso.

Soeharso menekankan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial/ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas.

Selain itu, perlu dipastikan ke depannya pemerintah mengembangkan care economy untuk menyeimbangkan partisipasi kerja per puan dan laki-laki dengan memastikan sistem pengasuhan anak yang baik.

"Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi Keluarga Berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran," pungkas dia.

Sebelumnya, Indonesia saat ini masih menempati posisi ke-4 sebagai negara populasi terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 273,5 juta orang. Angka tersebut bakal terus bertumbuh hingga 50 juta orang lebih sampai 2045.

Namun, Indoneisa nantinya tidak lagi jadi negara terpadat keempat dunia. Posisinya bakal disalip Nigeria dan Pakistan yang tren pertumbuhan penduduknya meroket.

Hal itu dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa, dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa (16/5/2025).

"Hasil proyeksi dengan skenario tren business as usual menunjukan jumlah penduduk pada 2045 akan mencapai 324 juta, atau bertambah 54,42 juta orang dari tahun 2020," kata Soeharso.

Dari hasil perhitungan itu, ia memaparkan, pertumbuhan penduduk periode 2020-2050 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahunnya, atau terus melambat setiap tahun.

Sementara proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,65 persen pada 2020 menjadi 19,61 persen pada 2045. Sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16 persen menjadi 14,61 persen pada 2045.

Soeharso menilai, saat ini perubahan struktur penduduk sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada 2023, ia menyebut India menjadi negara dengan penduduk terbanyak menggantikan China yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif sejak tahun 2021.

"Posisi Indonesia pada 2020 masih jadi keempat penduduk terbesar dunia. Namun pada 2045 posisi Indonesia menurun ke peringkat ke-6. Ini karena pertumbuhan penduduk melambat sejak tahun 2030. Posisi keempat dan kelima akan ditempati oleh Nigeria dan Pakistan," tuturnya.

Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Population Fund (UNFPA) dalam program Leaving No One Behind (LNOB) yang melindungi perempuan dan populasi rentan di Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.

Program LNOB yang didukung Pemerintah Jepang ini berkontribusi terhadap pencapaian target-target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan akses universal.

Terutama dalam memastikan penguatan integrasi layanan kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG), pelayanan kesehatan dan sosial terintegrasi bagi kelompok rentan, serta pengelolaan data terutama pada situasi bencana pandemi Covid-19, dan masa pasca pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa cukup signifikan di seluruh aspek kehidupan dan berpotensi menghasilkan kerentanan. Kita ketahui bahwa perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, sering kali menjadi kelompok paling rentan terefleksi di dalam rencana kerja tahun 2023," tutur Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Taufik Hanafi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).

Kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Jepang sejak April 2021 ini menghasilkan 64 produk pengetahuan dalam merespons dampak Covid-19 pada kelompok rentan.

Produk tersebut dalam bentuk laporan penelitian, standard operational procedure, pedoman, modul pelatihan, video, siniar, selebaran, poster, dan buklet yang ditulis dalam huruf braille, dirancang untuk komunitas tunanetra, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Materi pengetahuan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pelatihan dan sebagai referensi bagi tenaga kesehatan, responden KBG dan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial dan kesehatan selama masa pandemi.

Sebanyak 102.203 orang telah dijangkau melalui pendidikan publik dan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan seksual dan reproduksi, KBG dan pandemi.

"Setiap satu produk membutuhkan satu kolaborasi antar kementerian/lembaga, kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, non-state actors, dan akademisi," terang Taufik.

Dalam melaksanakan program LNOB, UNFPA bekerja sama dengan 15 mitra pemerintah dan nonpemerintah di 76 kabupaten dan kota di 22 provinsi di Indonesia.

 

Share: