Ini kasus dugaan mark up pada program bantuan sembako covid-19 Makassar dari kementerian sosial. itu kian di peti Es kan mengingat kasus ini sudah bergulir Kurang lebih 2 Tahun tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan atau penindakan serius yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum ( APH ) terkhusus nya di jajaran Polda Sulawesi Selatan.
“Kami sangat menyayangkan sekali bahwa APH mendiamkan kasus sembako covid-19 Makassar, pengadaan Ikan Kaleng PT. Rajawali dalam program sembako covid-19 itu kami taksir mengalami kerugian negara sebesar 9 M, sesuai hasil audit BPK”,ujarnya.
Lanjut, Ketum AMPRI menegaskan bahwa Kapolda Sul Sel dan Dirkrimsus Polda Sul Sel harus segera menuntaskan Kasus Dugaan Mark Up Sembako COVID-19 Makassar dan transparan dalam perkembangan penyelidikan / Penyidikan kasus mark up sembako covid-19 Makassar agar sentimen publik terhadap APH itu Positif. Jika kasus dugaan mark up sembako covid-19 Makassar itu tidak ditindaklanjuti maka yakin dan percaya kami akan menggelar aksi unjuk rasa Didepan Mabes Polri.(Red)
No comments:
Post a Comment