KABARMASA.COM, JAKARTA- Koalisi Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jakarta yang terdiri dari PERMAHI JAKTIM dan PERMAHI JAKSEL menyoroti adanya persoalan atas pemecatan Brigend Endar selaku Dirlidik KPK. Hal ini disampaikan saat konferensi pers yang di depan kampus Universitas Nasional, Selasa, (11/04/2023).
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan oleh PERMAHI JAKTIM dan PERMAHI JAKSEL menuntut meminta Presiden RI untuk segera mengusut tuntas kasus pemecatan Brigend Endar.
"Polemik pemcatan brigend Endar sebagai Dirlidik KPK merupakan isu hukum yang sangat krusial di kalangan masyarakat luas. Oleh karenanya polemik ini harus secepat di selesaikan tanpa tarik menarik kepentingan politik dari pihak manapun. Kami dari koalisi permahi Jakarta yang terdiri dari permahi Jakarta Timur dan permahi Jakarta Selatan meminta presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus menindak lanjuti dua lembaga penegak hukum yang menegakan supremasi hukum yang tak lain tak bukan bertanggungjawab dua lembaga penegak hukum ini adalah berakhir di tangan presiden sebagai orang yang melaksanakan politik dan hukum, ujarnya.
Mereka juga menyangkan sikap Presiden yang di anggap belum bersikap tegas untuk menuntaskan kasus tersebut
"Pemecatan pimpinan tertinggi polri dan pimpinan tertinggi KPK adalah sikap ketegasan negarawan dari Presiden Republik Indonesia. Apabila presiden hanya mengomentari tanpa ada tindakan tindakan tegas maka sesungguhnya Presiden lagi sedang mendiami keselahan kendatipun dalam hukum barang siapa yang mendiami keselahan bagian dari keselahan (Solusi Commisa Par Omissiones Commisa), ataukah jangan jangan malah Presiden yang turut terlibat dalam kasus dua lembaga Pimpinan tertinggi penegak hukum" pungkasnya.(Red)
No comments:
Post a Comment