KABARMASA.COM, MANADO - Pemaksaan lima nama anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP)
Sulawesi Utara terpilih yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut dinilai dapat
merusak nama baik Gubernur
Olly Dondokambey, baik di Sulut maupun tingkat nasional.
“Jangan rusaki nama baik gubernur dengan memaksakan lima nama anggota KIP yang tidak sesuai proses seleksi
yang objektif,” ujar Frans freddy, SH Ketua Poros Muda Indonesia.
Jika dipaksakan, maka dampaknya selain nama baik gubernur
rusak, imbasnya bisa ke PDIP karena Ketua DPRD dari
PDIP. “Ingat, ini tahun-tahun politik jangan sampai menggelinding
dan berimbas luas,” jelas Frans kepada JurnalPatroliNews.
Mengganti tiba-tiba nama-nama yang sudah disepakati awal sesuai hasil
rapat berdasarkan perengkingan perolehan nilai peserta seleksi menurutnya
adalah suatu skandal besar.
“Masalah penggantian tiba -tiba nama-nama adalah skandal, jangan
dianggap hal biasa,” kata dia.
Ia menambahkan masalah ini bisa terangkat ke tingkat nasional lewat
jaringan penggiat demokrasi jika tetap dipaksakan.
“Bisa merusak nama daerah, apalagi ada jargon kepemimpinan adalah
teladan,” katanya mengingatkan.
Gubernur Sulut, katanya masih dapat mengkaji kembali
usulan DPRD terhadap
nama-nama yang disampaikan lewat rapat paripurna itu.
“Kalau memang ada kejanggalan bisa dilakukan seleksi kembali secara terbuka agar kelihatan objekfifitasnya, sehingga nantinya tidak ada yang disalahkan. Apalagi sampai menyalahkan gubernur,” jelasnya.
No comments:
Post a Comment