KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi maka pemerintah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi penduduk Indonesia. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Minggu (05/03/2023)
Pemerintah Melalui kementerian Keuangan Republik Indonesian mengucurkan Anggaran Ratusan Triliun untuk Program Bantuan Sosial. Akan tetapi sangat disayangkan masih ada oknum-oknum di setiap daerah yang meraup keuntungan dari program tersebut.
Hasil Kajian Teman-teman dari Keluarga Mahasiswa Bone Cabang Dki. Jakarta (KMB SAMPARAJAE) membahas tentang Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial di Kab. Bone Sulawesi Selatan
"Kasus korupsi pada program Bansos marak terjadi di Indonesia, khususnya di kab. Bone. Hal tersebut dapat kami buktikan dari data hasil Investigasi dan monitoring yang kami lakukan di kab. Bone, Sulawesi Selatan. Dimana disinyalir ada kejahatan luar biasa / penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pada program sembako bansos yang di duga di lakukan secara berjamaah dan terang terangan oleh Sekda, Eks Korda / TKSK dan Suplyer serta oknum Anggota Dewan Dari Partai Nasdem dan PDIP. Sejak Tahun 2019 hingga 2021 . Namun ironinya Aparat Penegak Hukum seakan di buat tidak berdaya atau di biarkan kejahatan luar biasa tersebut, tumbuh dan subur di tanah adatta bumi arungpalakka Kab. Bone.
Ucap Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta)
Kami Mendesak Dir krimsus Polda Sul - Sel untuk segera bersikap tegas dan menetapkan pelaku penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sembako bansos di kabupaten Bone yang di duga di lakukan oleh sekda, eks korda dan TKSK dan beberapa oknum anggota Dewan yang terlibat dalam merekomendasi / menjadi suplyer di program sembako bansos.
Waktu di mintai keterangan melalui Chat WhatsApp, Yusril Ihza Mahendra (Ketua KMB Cab. Dki Jakarta) menegaskan bahwa mereka sudah mengakomodir Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus untuk melakukan aksi besar besaran di depan Istana Presiden, Mabes Polri dan mendesak pula Komisi VIII DPR. RI untuk Rapar Dengar Pendapat ( RDP ).(Red)
No comments:
Post a Comment