Azzuhri Rauf menyoroti persoalan yang sedang viral diberbagai media lokal dan seluruh masyarakat di Indonesia mengenai kepemilikan harta kekayaan salah satu pejabat bagian umum Ditjen Pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, yang melebihi dari 50 miliyar.
Disamping itu, berdasarkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terdapat 13 ribuan pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya.
Persoalan ini terbongkar karena berawal dari anak RAT yang memamerkan harta kekayaan dan terlibat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (anak pengurus GP Ansor), oleh Mario Dandy Satrio (anak dari Rafael Alun Trisambodo). Selain itu, mobil Rubicon RAT seharga 318 juta diketahui tidak bayar membayar pajak selama 5 tahun. Ditambah lagi, seorang kepala bea cukai Yogyakarta, Eko Darmanto pamer motor gede (moge) dan mobil antik.
Berbagai rentetan masalah seperti fenomena gunung es ini membuat masyarakat dan para netizen geram, dan justru menghasilkan mosi tidak percaya bayar pajak karena dianggap bahwa rakyat bayar pajak bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, bukan untuk subsidi rakyat miskin, tetapi justru rakyat bayar pajak untuk para pejabat berlaku Hedon dan mewah-mewahan.
Menurut Azzuhri Rauf, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik dengan mengedepankan moral dan kepentingan umum, sehingga menghasilkan peradaban adil makmur.
Akan tetapi, fenomena yang muncul dari tubuh Kementrian Keuangan (pajak) ini justru menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani ternyata tidak memiliki power untuk mengawasi dan mengontrol tindak-tanduk para pegawai pajak yang merupakan bidang pertama dibawah organisasi kementrian keuangan.
"Fenomena hari ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani tidak memiliki akses serta sistem intelegen yang memantau, mengetahui, dan mencegah kejahatan dari para pejabat-pejabatnya. Ibu Sri Mulyani juga nampaknya tidak serius dalam menyikapi permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak, dan hanya khawatir jika rakyat tidak bayar pajak karena mosi tidak percaya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain yang perlu diusulkan selain menuntut kepada Sri Mulyani untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak memiliki marwah sebagai seorang pemimpin dan keseriusan dalam menyikapi masalah LHKPN". Jakarta, (28/02/2023).
Sekertaris umum HMI cabang jakarta pusat-utara itu, kemudian menambahkan bahwa selama ini kementrian keuangan sibuk mendesain sistem serta tarif pajak yang tinggi dan ada dimana-mana, untuk dikenakan pada masyarakat Indonesia, tanpa memberikan dasar moral yang tinggi terlebih dahulu kepada para pejabatnya. Pada akhirnya standar etika publik pada Kemenkeu saat ini merosot bahkan keropos karena gaya hidup para pejabatnya yang hedon sehingga rakyat mudah curiga, sinis, dan enggan membayar pajak. Dan hal ini merupakan buntut ketidakseriusan Sri Mulyani dalam menangani permasalahan yang terjadi.
"Ibu Sri Mulyani tidak seharusnya minta maaf kepada korban, dan mengimbau masyarakat untuk tetap bayar pajak, karena itu tidak akan mengembalikan integritas Kemenkeu. Justru Ibu Sri Mulyani harusnya minta maaf pada publik karena gagal menjaga integritas dan moralitas para pegawai pajak. Dan itu merupakan wujud ketidakmampuan dan keseriusannya. Artinya, ia gagal mengolah bagian paling strategis di negara ini yaitu pajak. Lalu kenapa tidak mau mundur? Apa harus menunggu semua pegawai pajak melakukan tindakan kriminal ataupun hedonis lagi? Mumpung belum disuru mundur dengan paksa oleh rakyat Indonesia, sebaiknya mundur sekarang." Tegas Azzuhri Rauf
Diakhir statement pria yang akrab disapa zuhry itu, ia menyampaikan bahwa skandal moral dirjen pajak yang telah ramai dibicarakan publik ini seolah menjadi tontotan memalukan, dimana Kemenkeu sedang melakukan selebrasi kekuasaan yang gagal dengan berbagai fenomena pamer kekayaan para pegawai pajak. Kemenkeu kini telah menjadi institusi hedon. Bahkan sudah kaya, enggan membayar pajak.
Tentu fenomena tersebut membuat rakyat cukup muak dengan wujud ketidakseriusan ini. Seolah-olah mumpung masih menjabat maka para pejabat itu bisa merambok sebanyak-banyaknya dan bahkan ada kesan pembiaran oleh kementerian keuangan maupun direktur jenderal pajak Indonesia, Suryo Otomo.
Azzuhri Rauf menegaskan bahwa jika Ibu Sri Mulyani tidak serius dan tidak mampu menangani permasalahan ini, maka seharusnya ia segera mundur dari jabatan sebagai mentri keuangan. Ia kemudian menambahkan bawah dirinya bersama rekan-rekan aktivis yang lain akan siap mengawal persoalan ini dan juga akan menyoroti direktur jenderal pajak Indonesia, Suryo Otomo. Untuk kemudian meminta pertanggungjawabannya dalam rentetan fenomena skandal moral para pegawai pajak.
"Kami akan mengkonsolidasikan bersama seluruh kawan-kawan Cipayung plus dan juga para BEM Se-jabodetabek untuk turun ke jalan mengawal ibu Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya karena tidak serius dalam menangani permasalahan LHKPN yang tidak menyeluruh terhadap para pegawai pajak. Kami juga akan mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta pertanggungjawaban direktur jenderal pajak Indonesia atas persoalan yang terjadi" Tutupnya. (Red)
No comments:
Post a Comment