Mahasiswa Demo Gubernur usut dugaan KKN di BUP Kepri

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Tanjungpinang - Mahasiswa mendesak Gubernur Kepulauan Riau mengusut tuntas dugaan KKN di Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau, pembengkakan biaya operasional di BUP, kerjasama yang menyalahi aturan, dan juga kerugian BUP yang tidak wajar dengan total anggaran 16 Miliar miliar rupiah bersumber dari APBD

Desakan tersebut disuarakan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pengawas Kebijakan pada unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepualaun Riau. Selasa (24/01/2023)

Dalam unjuk rasa tersebut, massa mahasiswa mengusung poster dan membentangkan spanduk tuntutan. yang bertuliskan "BUP Bermasalah Rakyat Rugi, Copot Dirut BUP, Gubernur Gagal" Aksi mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat sejumlah personel Polresta Tanjungpinamg

Soni Jaya Saputra, Koordinator unjuk rasa, dalam menyatakan Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran Rp 15.956.528.797,35 pada laporan Neraca Kas dan Setara kas BUP di Bulan November 2022, dan didalam laporan Laba Rugi BUP bulan November 2022 Total Biaya yang dikeluarkan BUP sebesar Rp.769.462.225 dan total pendapatan BUP Hanya Rp.330.847.545 BUP mengalami kerugian Rp. 438.614.680. Untuk satu bulan nya saja (Sesuai Data)

Bicara hal vital saja BUP tidak mampu apalagi mau mengelola persoalan labu jangkar yang hari ini menjadi fokus kepri untuk meningkatkan PAD Daerah. 

Badan usaha pelabuhan kepri dari tahun ketahun terus mengalami kerugian direktur BUP tidak mampu mengelola BUP. Pak Gubenur Kepri wajib turun tangan membenahi kebobrokan BUP.

Belasan milyar yang dikeluarkan sudah tidak sesuai dengan nawacita berdirinya provinsi kepri memakmurkan negeri ketidak simbangan pengeluaran da pemasukkan terus terjadi tampa ada perbaikan secara 

Di balik ini banyak dampak negatif bagi masyarakat kepulauan riau salah satunya terkhusus di daerah pesisir sendiri dapat menyebabkan sulit nya masyarakat kalangan menengah kebawah untuk bisa mendapatkan akses pelayanan transportasi laut yang juga merupakan sarana kegiatan ekonomi masyarakat, sementara BUP sibuk menikmati uang rakyat. Berpesta pora dengan uang rakyat. tanpa memikirkan nasib rakyat. 

Kita akan terus bergerak, dan kita akan laporkan persoalan BUP ke kejaksaan tinggi dengan data yang kami punya, keadilan harus ditegakkan. Koruptor harus dipenjara, pak Gubernur harus bertanggung jawab persoalan ini.(ZS)

Share: