"Sebagai mahasiswa daerah barru yang merantau di Ibukota harus tetap menjadi agent of Control untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah" ujar Munawir (Ketua Aliansi Mahasiswa Hukum Barru Jakarta)
Dalam konferensi Pers tersebut mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait permasalahan yang terjadi di kab. Barru Sulawesi Selatan diantaranya adalah:
1. Pengadaan mobil dinas jabatan bupati barru, mobil toyota landcruiser vxr
dalam Permendagri No.7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasanya kendaraan perorangan dinas dengan jabatan Bupati untuk kendaraan jenis jeep maksimal kapasitas 3.200 cc dan untuk kendaraan jenis sedan maksimal kapasitas 2.500 cc. Sedangkan, Mobil (Toyota Landcruiser VXR) masuk Dalam kategori mobil SUV (perpaduan Sedan dan Jeep) yang ditenderkan oleh PEMDA Kab. Barru memiliki kapasitas 3.346 cc.
2. Ibu hasnah syam yang saat ini memiliki 2 jabatan yaitu sebagai DPR RI dan Ketua PKK (Ex Officio) dinilai riskan untuk double anggaran antara Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan operasional sebagai ketua PKK.
UU MD 3 juga melarang anggota DPR merangkap jabatan pada lembaga yang didanai oleh APBD seperti lembaga PKK.
3. kemudian juga mengenai penyalahgunaan dana insentif imam masjid dan guru mengaji, AMHBJ juga meminta walaupun kasus ini telah menetapkan satu orang tersangka, kasus ini tetaplah harus dikawal bersama dan menjadi pukulan yang berat untuk umat beragama.
"Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia akan mengawal kasus ini sampai Tuntas, kami akan menggelar Aksi besar-besaran pada hari Rabu, 11 Januari 2023 di beberapa tempat di antaranya adalah KPK RI dan Kejagung RI serta pada hari Jum'at, 13 Januari 2023 kami akan menggelar Aksi di Kemendagri RI dan MKD DPR." ( Tegas Bung Anto, Ketua Umum PB JMHI)
No comments:
Post a Comment