KABARMASA.COM, JAKARTA -Ada
nya sebuah ke ganjilan di dalam APBD Pemkot Bekasi yang membuat, kami para
mahasiswa dan pemuda yang turun aksi terkait dengan anggara yang di duga ada
sebagian di markup, di karenakan kota bekasi harusnya memiliki fasilitas kota,
pendidikan yang baik, namun kenyataan nya boborok dari segi pembangunan dan
pendidikan, maka itu kami menggelar aksi di depan Kpk Rabu16 November 2022.
Tujuan
kami adalah pihak kpk dapat melaksanakan tugas nya dengan baik, yaitu melakukan
audit terkait dngan anggaran yang 5,5 triliun, dan juga bukti – bukti, kami
yang kami serahkan untuk menunjang, pemeriksaan tersebut, pemeriksaan dan bukti
– bukti kami sudah berikan kepada pihak kpk dengan nomor surat 2022 A-04217,
yang bertujuan untuk kpk menindak lanjuti dengan mudah terkait dengan bukti –
bukti yang kami kirimkan.
Kami
membakar api perlawan di kpk setelah berkordinansi dengan kepolisian bakar ban, untuk memberikan
tanda bahwa Negara ini tidak baik – baik saja, agar kpk dapat segera memeriksa pemerintah kota bekasi, Oleh karena itu Kami
sebagai mahasiswa harus segera mengambil peran sebagai AGENT OF CONTROL & AGENT OF CHANGE Dalam kasus
ini yaitu anggaran yang tidak masuk akal dan harus di buktikan kebenaran nya,
rakyat harus tahu terkait dengan anggaran yang ada.
Selanjutnya sudah pasti juga banyak problematika yang ada dalam
pemerintah kota Bekasi ini yang harus di usut tuntas, maka dari itu kami laskar
muda nkri tidak henti – hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan
sesuai dengan yang di amanatkan di undang – undang dasar 1945.
Adapun aksi ini adalah aksi yang mengatas namakan keadilan kemurnian hati nurani dan perlunya perombakan struktural dalam pemkot bekasi tersebut, harus ada pelayanan yang transparan dalam hal tersebut, pemkot bukan lah raja yang arogan yang tidak bisa di intervensi, namun pemkot adalah pelayan bagi masyarakat.
Adapun kami membuka pengaduan Terkait Pemerintah Kota Bekasi di 0812 826 8657 (Afad)
Tuntutan
:
1.
Menuntut transparansi anggaran terkait dengan APBD 5,5 triliun yang tidak jelas
kemana demi menghindari terjadi nya korupsi
2.
Transparansi data terkait rekonstruksi jalan senilai 114,6 Miliyar
3.
Transparansi data terkait Pengendalian dan evaluasi Program pembangunan senilai
5,495 Miliyar
4.
Transparani data penyelenggaran hubungan masyarakat 7 Miliyar
5.
Transparansi data anggaran media 3 Miliyar (penyusunan bahan komunikasi)
6.
Transparansi data anggaran dana darurat dan mendesak 184 miliyar
7.
Usut tuntas dugaan gratifikasi paket proyek senilai 13% ke pemkot
8.
Menuntut KPK Periksa Plt Walikota Bekasi
No comments:
Post a Comment