GMS Terus Mendesak DPR Untuk Segera Melakukan RDP dan Pansus Angket

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA - Sebagai upaya protes atas issus surat usulan Gubernur Sulawesi Selatah Sudirman Sulaiman. Yang meminta kepada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot / memberhentikan Sekrov Abd. Hayat Gani dengan nomor surat : 008 / 0019 / BKPSDMD .

Telah menuai sorotan dan kegaduhan di tengah - tengah kehidupan masyarakat dan mahasiswa di sulawesi selatan. Hal itu di buktikan dari munculnya protes dan aksi penolakan dengan membawah ribuan massa di depan Kantor Gubernur, DPR dan Mendagri, yang di lakukan oleh Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan ( GMS ) dan juga Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia ( JMHI ). 

Selain Gerakan Aksi penolakan yang meminta Presiden dan Menteri Dalam Negeti untuk membatalkan surat tersebut, karena di nilai ada unsur politik tidak sehat yang akan berpengaruh di Pilgub dan Pilpres mendatang, massa aksi juga meminta kepada DPR Provinsi untuk segera melakukan Pansus Hak Angket / RDP sesuai dengan surat Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan ( GMS ) tertanggal 25 November 2022. 

Sulfarid Saleh Selaku Kordinator GMS menerangkan kepada awak media ini, melalu pesan whatsap bahwa dirinya dan kawan - kawan mendesak DPR untuk secepatnya bertindak untuk menghidari konflik di masyarakat yang berpotensi menimbulkan pertumpahan darah, sebab kami melihat adanya gerakan gerakan pengancam yang sengaja di design oleh oknum sutradara dari surat Gubernur tersebut. Kemudian kami dan segenap masyarakat Sulawesi Selatan Berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga adanya pembatalan. Ungkapnya.

Share: