KABARMASA.COM, PAPUA- Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe sampai saat ini masih menempuh proses hukum walau bisa dikatakan melahirkan polemik yang cukup kuat di masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari respon masyarakat yang menuntut untuk segera mengusut tuntas kasus yang dimaksud sedangkan tidak sedikit pula yang menyatakan dukungannya bagi Gubernur Papua Lukas Enembe. Selain itu, muncul lagi pernyataan dari kuasa hukum Lukas Enembe untuk memproses kasus kliennya menggunakan Hukum Adat, hingga pada tidak hadirnya Lukas Enembe sebagai tersangka dalam panggilan pihak berwajib sampai saat ini.
Pier A.L Lailossa sebagai Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia (AMATI) meresponi hal ini dengan menyampaikan “Para penegak hukum harus tegas dan terbuka dalam menangani kasus dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Status Enembe saat ini ialah sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Namun, tersangka belum kunjung menghadiri panggilan penegak hukum dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, penegak hukum harusnya bisa secara aktif meresponi ketidakhadiran tersangka dan menindaki menghadirkan tersangka sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tegas nya". (Senin 17 Oktober 2022)
Ia juga menambahkan terkait pernyataan kuasa hukum, Perihal pernyataan kuasa hukum tersangka untuk menggunakan Hukum Adat dalam memproses kasus kliennya, menurut hasil kajian AMATI, hal tersebut tidaklah tepat karena berpotensi pada terjadinya dualisme penegakan hukum dan penjatuhan sanksi yang bertentangan dengan asas ne bis in idem. Selain itu, Lukas Enembe diduga melakukan tindak pidana korupsi karena jabatannya sebagai Gubernur Papua dan tidak ada korelasinya dengan jabatan Kepala Suku Besar di Papua. Oleh sebab itu, penegakan hukum berdasarkan Hukum Pidana Nasional yang berlaku harus tetap dilanjutkan.” pungkasnya
No comments:
Post a Comment