Seperti yang di paparkan oleh Muh. Ahlus kepada awak media ini melalui whatsap, bahwa dirinya mempertanyakan kepada ketua Tikor atau Pemerintah Kab. Bone bahkan ke Kementerian, ada apa sehingga penyaluran sembako di wilayah kabupaten yang sama, yaitu kabupaten bone itu bisa terjadi penyaluran sembako yang berpariasi ke KPM. Seperti yang terjadi di kecamatan tellu sittinge dan tanete riattang barat. Sembako yang dibagi berupa telur 3 rak dan beras 20 kg dengan total dana KPM per dua bulan sebesar Rp. 400.000. Sedangkan di kecamatan Tonra, Salumekko, Mare ada yang 3 rak 5 butir telur dan ada pula yang hanya 3 rak telur dan 20 kg beras Madium. Sedangkan untuk kecamatan kajuara sendiri 3 rak 10 butir telur dan 20 kg beras.
Lanjutnya, Mempertanyakan beberapa TKSK dan Pendamping PKH yang menjadi suplyer, seperti TKSK Kecamatan Salumekko, Tanete Riattang Barat, Cenrana Ajangale, apakah mereka jadi suplyer atas penugasan atau perintah sekda, Bupati dan Menteri Sosial? Selain itu dipertanyakan pula seperti apa persyaratan untuk menjadi suplyer sehingga terjadi penyaluran Sembako yang berpariasi. Bukankah harga Het Bahan Pangan (Sembako) telah diatur oleh pemerintah, baik itu kabupaten dan provinsi. Namun pada fakta lapangan dan aduan beberapa masyarakat setempat terjadi perbedaan sehingga rasa keadilan itu tidak dirasakan oleh KPM dan berpotensi menimbulkan konflik / kecemburuan sosial ditengah tengah kehidupan masyarakat.
Lanjutnya, untuk apa program ini diciptakan oleh negara yang diperuntuhkan kepada masyarakat yang tidak mampu jika hanya menimbulkan ketidakadilan dan kegaduhan ditengah tengah masyarakat. Sebagaimana Amanat undang – undang 1945 dan Pancasila pada Pasal 5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meskipun hari ini kata keadilan itu masih menjadi perdebatan kusir yang diyakini tidak mampu dijawab oleh Pemerintah Kab. Bone dan bahkan oleh Negara sekalipun.sekalipun. Ungkap, Ahlus dengan nada kesal.
No comments:
Post a Comment