Sebagaimana disampaikan oleh Akram Napoleon (Sekjen AMPRI) Kepada media ini, Bahwa kebijakan yang bertentangan dengan Permensos nomor 5 tahun 2021 adalah merupakan tindakan melawan hukum yang harus kita semua lawan.
Hingga aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajarannya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap mafia – mafia Perbank kan seperti Ridho dan Kepala Cabang Bri Jeneponto karena atas perintahnya menimbulkan kerugian keuangan negara / keluarga penerima manfaat. Selain itu Akram Napoleon juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten jeneponto agar segera melakukan pergantian Himbara karena Bank Bri tidak lagi mengacu pada regulasi sebagaimana ketetapan pelaksanaan dan penyaluran sembako, Akan tetapi Bank Bri Cabang Jeneponto membuat kebijakan dan aturan tersendiri yang layaknya mirip dengan sistem kebijakan PKI. Ungkapnya
Hal senada pun diuangkapkan oleh Dirfan Sontoloyo, Terkait langkah – langkah komunikasi yang ditempuh oleh Kanwil Bri hanyalah sebagai Strategi penyesatan cara berfikir agar publik khususnya adik dan teman – teman yang tergabung dalam Gerakan AMPRI tidak menjurus kepada subtansi permasalahan, melainkan diarahkan oleh pihak Kanwil Bri masuk pada ruang – ruang lobi yang hanya menguntungkan pihak Himbara Bri. Hal itu dapat dibuktikan dari argumentasi Salah seorang perwakilan dari Kanwil yang meminta AMPRI untuk menjadi fasilitator pertemuan antara Kanwil Bri dan Kepala Dinas Sosial Kab. Jeneponto. Dan itu kami nilai merupakan argumentasi yang menjebak karena menganggap AMPRI sebagai Lembaga Fasilitator antar Mafia Perbank kan dan Mafia Sembako Bansos.
Lanjut Dirfan red, memaparkan kekecewaannya terhadap argumentasi atau sudut pandang pihak Kanwil BRI kepada AMPRI. Dan perlu diketahui oleh Kanwil BRI adalah:
1. AMPRI tidak memiliki kewenangan berada pada ruang – ruang diplomasi yang tidak menguntungkan rakyat (penerima manfaat) pada program bansos tersebut.
2. AMPRI mendesak Direktur Utama BRI agar segera memecat secara tidak hormat saudara Ridho, Kepala Cabang dan Kepala Kanwil BRI Serta menarik mesin edisi / mengganti Agen yang melakukan transaksi penggesekan tunai atau tindak pidana pencucian uang.
3. Meminta kepada Bupati dan Sekda Kab. Jeneponto agar mengganti Himbara karena Bank penyalur BRI terbukti membuat kebijakan tersendiri dan itu bertentangan dengan Permensos Nomor 5 tahun 2021.
Selain dari pada 3 point diatas, Dirfan Sontoloyo juga mengecam Kepala Cabang BRI yang meninggalkan tempat berlangsungnya Audiensi antara Kanwil BRI, Pihak BRI Cabang Jeneponto dan AMPRI untuk membahas sanksi yang akan diberikan kepada para mafia Perbank kan dan Sembako Bansos. Namun justru Kepala Cabang BRI banyak memberikan keterangan atau data Agen yang sejatinya tidak menjual bahan pangan (Sembako).
Hingga pada akhirnya Kabur MENINGGALKAN tamu undangannya dan bahkan lebih parahnya lagi pihak Himbara melempar kesalahan tersebut dengan menuding Kepala Dinas Sosial terlalu Cuek dan Lemah dalam pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Sembako. Dirfan juga menambahkan bahwa akan membongkar penyimpangan Bank penyalur BRI terhadap adanya dugaan kerugian negara yang disebabkan dari data ganda penerima bansos dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan turun kejalan didepan kejati sul sel dan membongkar semua kejahatan perbank kan dan Sembako / PKH. tuturnya"
No comments:
Post a Comment