Komisi I DPR RI Apresiasi Terkait Kinerja BIN DIY Dalam Menyukseskan Kegiatan G20

KABARMASA.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI mengapresiasi BIN DIY yang kegiatan pengamanan kegiatan G20 di Yogyakarta.

Rapat bertema Evaluasi Peran dan Fungsi BIN DIY dalam Mengamankan G20, dipimpin Utut Adianto.

Hadir dalam rapat tersebut para anggota DPR RI di antaranya Idham Samawi, Rachel Mariam, Nurul Arifin, Farhan, Muklis, Cristina Aryani dan lainnya, juga Kepala BIN DIY, Brigjen (Pol) Andry Wibowo.

Gelaran kegiatan G20 dilangsungkan di Yogyakarta sejak Maret hingga September dengan 9 kegiatan terkait dengan Kesehatan, Pendidikan , Energi Terbaharukan, EKonomi Digital dan Perubahan Iklim.

Komisi I DPR RI melihat kesiapan BIN DIY mampu melaksanakan fungsi dan peran intelijen dalam mengawal agenda dunia tersebut.

Dari seluruh kegiatan, BIN DIY pun dinyatakan terbaik dan Kepala BIN DIY, Brigjen (Pol) Andry Wibowo pun dinilai cemerlang.

Ini ditandai dengan dengan situasi Yogya yang kondusif dari sisi keamanan dan kesehatan. Di sini juga ada keramahtamahan.

Brigjen (Pol) Andry Wibowo menjelaskan, semua ini tidak dari kolaborasi bersama Kementerian sebagai Host, Pemerintah DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas dan pengamanan swakelola hotel tempat dilangsungkan kegiatan. 

Share:

Read More

Masyarakat perlu hati-hati menjadi nasabah BRI! Data nasabah dan data lainnya dimanfaatkan untuk kredit fiktif oleh BRI

KABARMASA.COM, JAKARTA - Salah satu skandal praktek kredit fiktif raksasa yang dilakukan oleh pihak Bank BRI terungkap pada tahun 2020 lalu berkat aduan para korban kredit fiktif yang dilakukan oleh pihak bank BRI, yakni dugaan pemalsuan informasi keterangan perusahaan dalam perjanjian kerjasama kredit Briguna, lalu pemalsuan data, informasi dan keterangan calon nasabah secara massif digunakan untuk pembuatan kredit Briguna di Bank BRI KCP Tanah Abang sejak 2016 – 2019. 

Pengungkapan kasus tersebut memberikan fakta bahwa pihak BRI sangat mudah menggunakan data masyarakat, pemalsuan data pekerjaan, pemalsuan informasi lainnya untuk dijadikan bahan pencucian uang di bank BRI melalui program kredit, tidak tanggung-tanggung 900 lebih korban. Terbukti, tanpa ada pengawasan internal, pihak BRI di KCP Tanah Abang bisa merampok dan menyalurkan uang melalui kredit Briguna sejak tahun 2016 -2019 sebesar Rp. 101.977.305.942.

Masifnya proses pembuatan ratusan nasabah kredit fiktif Briguna pada satu perusahaan dengan rata-rata pinjaman 100 juta-an hingga diatas 400 juta-an bisa disalurkan dengan gampang oleh BRI tanpa adanya penilaian resiko dan pengawasan yang proporsional, bahkan ratusan miliar rupiah bisa disalurkan secara massif di cabang pembantu, yakni BRI KCP Tanah Abang. Hal ini tidak pernah terpublikasi oleh pihak BRI kepada masyarakat, perihal siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut selain hanya mempidanakan beberapa oknum pegawai BRI sebagai tumbal.

Fakta lainnya tidak pernah dipublikasi kepada publik, bahwa BRI bisa bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak dibidang bisnis jasa Ladies Escourt, Dancer dan penjualan minuman keras di beberapa club malam di Indonesia, untuk menyalurkan ratusan miliar rupiah bagi kepentingan perusahaan tersebut. Sampai saat ini tidak ada satupun dari pihak BRI mampu menjelaskan hal tersebut, termasuk membuat investigasi atas kelalaian fatal tersebut. Uang perusahan BUMN dan nasabah mengalir keperusahaan bisnis malam !!

Fakta tidak terpublikasi oleh pihak BRI adalah, bagaimana bisa anak-anak berusia dibawah 20 tahun bahkan ada yang diduga masih dibawah umur bisa mendapatkan pinjaman kredit Briguna ratusan juta rupiah tanpa ada pengawasan dan penilaian resiko dari pihak BRI itu sendiri, terlapor 900-an orang telah dijadikan nasabah kredit fiktif selama 3 tahun oleh pihak BRI.

Fakta berikutnya, masyarakat tidak pernah diberitahu bagaimana bisa perusahaan milik Negara tersebut yakni BRI bisa memuluskan transaksi kredit Briguna ratusan miliar rupiah kepada perusahaan jasa Ladies Escourt, Dancer dan penjualan minuman keras dalam bisnis dalam kurun waktu 2016 - 2019 melalui BRI KCP Tanah Abang tanpa adanya penilaian kredensial perusahaan, kemampuan perusahaan hingga resiko gagal bayar. Lalu dimana fungsi pengawasan di internal BRI. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa aliran uang nasabah tersebut disalurkan juga untuk pinjaman-pinjaman para LC/Ladies Escourt oleh perusahaan.

Fakta lainnya adalah masyarakat tidak pernah mendapatkan keterangan informasi yang jelas atas penyebab dan akibat pola kredit fiktif yang dilakukan oleh pihak BRI, baik dari modus dilakukan, kegagalan dalam  pengawasan dan audit, motif dan tujuan pencucian uang, kegagalan dalam pengungkapan potensi kerugian uang, kegagalan dalam upaya preventif, serta kegagalan BRI dalam melindungi data-data nasabah.

Tidak ada pertanggungjawaban resmi dari pihak BRI dalam mendalami kasus tersebut seperti pengungkapan kerugian pada publikasi laporan keuangan, pengungkapan bagaimana bisa sejak tahun 2016 hingga 2019 bisa lolos dalam audit, lalu bagaimana bisa perusahaan yang bergerak di usaha bisnis malam bisa mendapatkan pencairan kredit briguna sebesar ratusan miliar tersebut dalam 3 tahun.

Hal ini juga terjadi pada berbagai kasus kredit fiktif BRI yang terjadi di seluruh Indonesia dengan pola-pola yang sama. Lalu, apakah kita masih percaya dengan kinerja Dirut BRI? Dan masih percaya menyimpan uang di BRI, termasuk mempercayakan data-data kita di perusahaan yang gagal menyelesaikan permasalahan-permasalahan kredit fiktif tersebut?

Mempertanyakan kinerja Direktur Utama BRI, digaji ratusan miliar namun hasil nihil! Lemahnya sistem pengawasan serta audit di BRI!

Kinerja jajaran Direksi BRI seharusnya di evaluasi oleh Kementerian BUMN dan legislatif yakni DPR RI, terutama kinerja Direktur Utama. Mengingat gaji dan tunjangan mereka sangat fantastis yakni 700-an miliar rupiah lebih pertahun. Namun masalah kredit fiktif yang terjadi sejak belasan tahun lalu sampai saat ini tidak pernah terselesaikan dengan baik, beserta pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemerintah.

Sampai saat ini, pihak BRI selalu menganggap sebagai korban dari praktek kasus kredif fiktif, sedangkan pelaku-pelakunya adalah orang-orang BRI itu sendiri, bukan orang asing. Kami menilai pihak BRI bertindak dengan tidak penuh tanggungjawab kepada publik, kepada pemerintah dan kepada para pemegang saham atas kelalaian-kelalaian yang terjadi.

Fakta kasus kredit fiktif yang terjadi di BRI selalu menggunakan data-data nasabah, memalsukan dokumen-dokumen, lolos dari proses audit, hingga sangat mudah membuat jaminan oleh perusahaan untuk menyalurkan kredit briguna, Ingat kasus BRI KCP Tanah Abang, bahwa perusahaan yang bergerak di jasa Ladies Escourt, Dancer dan Minuman Keras bisa mendapatkan suplay kredit total ratusan miliar rupiah dari kredit fiktif.

Praktek kredit fiktif, dilakukan secara massif dan terjadi di mana-mana, hal ini seharusnya mendorong PPATK, OJK, BI, Ombudsman RI, BPK dan Kementerian BUMN harus melakukan investigasi kembali secara menyeluruh baik aliran keuangan, mal-administrasi, kebijakan yang diambil serta pengawasan perihal program-program kredit BRI diseluruh wilayah dalam tempo 2016 – 2022 saat ini. Mengingat gampangnya praktek kredit fiktif yang dilakukan oleh pihak BRI, kami menduga banyak sekali aliran uang yang mengalir secara illegal di BRI seluruh Indonesia mengingat pola yang terjadi seperti kasus kredit Briguna di BRI KCP Tanah Abang.

Saat ini, kasus serupa terjadi di BRI Padeglang dan BRI Dewi Sartika Bogor, kredit fiktif miliaran rupiah gampang dilakukan mengatasnamakan data nasabah. Dan hal ini tentu akan berpotensi akan banyak dan massif praktek kredit fiktif/illegal yang dilakukan oleh pihak BRI jika ditelurusi lebih jauh proses pengauditannya seluruh cabang di Indonesia, mengingat pengungkapan fakta kredit fiktif selalu bermula ketika adanya aduan para nasabah yang menjadi korban.

Mengaku menjunjung tinggi GGC, namun tidak berani transparan!

Sejauh ini, IMPH – Koalisi Masyarakat Anti Diskriminasi telah mengirim surat perihal audiensi, laporan & klarifikasi kepada Direktur Utama BRI perihal pengungkapan dan publikasi jumlah kerugian uang Negara yang terjadi akibat Kredit Fiktif di BRI untuk dipublikasi, termasuk pertanggungjawaban kinerja para pejabat BRI mulai ditingkatan Cabang Pembantu hingga pusat pada setiap kasus kredit fiktif yang terjadi.

IMPH juga menyoroti perihal :

Bentuk transparansi pihak BRI atas kerugian akibat kredif fiktif.

Pertanggungjawaban kelalaian pengawasan pihak BRI akibat kredit fiktif.

Pertanggungjawaban kinerja para pejabat BRI akibat kredit fiktif.

Jumlah nasabah-nasabah atau korban kredif fiktif.

Motif dan cara pihak BRI melakukan kredit fiktif.

Sikap dan tindakan Otoritas Jasa Keuangan sesuai pasal 7 UU OJK perihal pengaturan dan pengawasan perbankan, terkhususnya BRI.

Langkah preventif yang dilakukan pihak BRI sejak awal mula terjadinya kasus kredif fiktif di BRI.

Kerugian uang Negara & Nasabah dianggap enteng oleh BRI!

Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungap bahwa BRI adalah perusahaan milik Negara yang menempati urutan pertama dengan jumlah kasus korupsi dari total 38 kasus disektor perbankan periode 2016 -2019, dan negara mengalami kerugian akibat korupsi tersebut mencapai 45 Triliun Rupiah.

IMPH – Koalisi Masyarakat Anti Diskriminasi mengumpulkan fakta data bahwa rata-rata kredit fiktif yang terungkap/terpublikasi rata-rata miliar-an hingga ratusan miliar rupiah per-kasu, yakni :

BRI KCP Tanah Abang 95,4 miliar, BRI Dewi Sartika Bogor 2,2 miliar, BRI Cabang Padeglang 1,4 miliar, BRI Cabang Ujung Batu 7 miliar, BRI di Pangkal Pinang 43 miliar, BRI di Denpasar 3,1 miliar, BRI Cabang Marabahan 5,9 miliar, BRI Cabang Veteran Palembang 117 miliar, BRI wilayah Surabaya 10 miliar, BRI KCP Kabanjahe 8,1 miliar, BRI unit Mallonggi-longgi & unit Temassarangge 11 miliar, BRI Cabang Pucang Anom 6,9 miliar, BRI Cabang Kendal 1,9 miliar, BRI unit Mantup 1,5 miliar, BRI Cabang Rokan Hulu 7,2 miliar, BRI Purbalingga 28 miliar, BRI Muara Bungo 13,9 miliar, BRI Amplas 1,9 miliar, BRI Ketapang 6 miliar, BRI KCP Tegar Beriman 4,2 miliar, BRI di Badung 1,7 miliar.

Tindaklanjut IMPH – Koalisi Masyarakat Anti Diskriminasi

Kami telah melakukan upaya persuasif dengan mengirim surat agar dapat direspon langsung oleh Dirut BRI perihal permasalahan-permasalahan terkait kredit fiktif. Kami telah mengirim surat kelembaga-lembaga terkait agar merespon permasalahan kegagalan BRI atas program kredit.

Kami juga membangun posko aduan, kampanye secara digital (#brigagal) agar seluruh masyarakat bisa membaca fakta serta melaporkan permasalahan-permasalahan serupa. Serta membangun jaringan masyarakat sipil untuk melakukan aksi solidaritas bersama menuntut permasalahan ini menjadi issue bersama/nasional.

IMPH – Koalisi Masyarakat Anti Diskriminasi

Wira

Kontak : +62-8211763694 || imph.nasional@gmail.com

Share:

Read More

BEM SI Gelar Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM Depan Patung Kuda

KABARMASA.COM, JAKARTA - Di perkirakan 200an masa mahasiswa yang tergabung dalam bem seluruh indonesia yaitu mahasiswa dari masing  - masing kota perwakilan di indonesia tergabung dan menyatukan suara menentang kenaikan bbm, mahasiswa tersebut berdemonstrasi depan patungkuda dan kolam air menutup sebagian jalan 30/9/2022

Pihak mahasiswa menutup sebagian jalan yang bertujuan untuk supaya suaranya di dengar, karena polisi memberikan tempat di sudut jalan yang di lengkapi pagar berduri adalah sebuah gap, antara rezim dan rakyat jadi mahasiswa tidak mau demo di tempat rersebut, mahasiswa tersebut berorasi dari masing - masing perwakilan kampus, selain berorasi mahasiswa tersebut juga menyanyikan yel - yel dan lagu perjuangan.

Lalu lintas terpantau padat oleh mahasiswa yang berdemo, di karenakan sebagian jalan di kuasai oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, tidak lupa panji - panji perjuangan yang di kibarkan yaitu bendera - bendera dari berbagai macam kampus, mahasiswa akan datang lebih banyak lagi nantinya, terkait dengan pembungkaman ini respon pemerintah yang tidak perduli adalah kekecewaan bagi para demonstran.

Mahasiswa yang terpantau oleh tim jurnalis lapangan kami dari berbagai macam alamamater diantaranya, Ui, Stiami, Trilogi, Unes. Unpad, Esa unggul, Universitas bangka belitung, Unikom, Upi, dan masih banyak lagi yang masih berdatangan.

Share:

Read More

Musisi HIP HOP Tanah Air Ramaikan Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

KABARMASA.COM, JAKARTA - Setelah lebih dari 2 tahun Pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan sekarang sudah mulai memasuki pasca-pandemi atau transisi menuju endemi, di ibukota DKI Jakarta sudah mulai mengadakan acara-acara musik ataupun festival musik berskala besar. 

Tidak ketinggalan juga, Rutan Kelas I Cipinang didukung penuh oleh Yayasan Jeera Indonesia mengadakan Acara Musik berskala besar yang bertajuk “RUCI HIPHOP FEST”, yakni festival musik hiphop pertama yang dilakukan di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. 

RUCI HIP HOP FEST yang dilaksanakan hari ini (28/09) bertujuan untuk memberikan ruang kreasi bagi Warga Binaan, dan sekaligus untuk memberikan hiburan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan setelah selama 2 tahun mengikuti kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Acara musik ini di awali dengan sambutan dari Ketua Yayasan Jeera Indonesia, Gusti Arief. Pada sambutannya Gusti Arief menyampaikan bahwa Yayasan Jeera Indonesia mendukung penuh kegiatan festival musik Hip Hop ini, melalui kegiatan ini para Warga Binaan bisa mendapatkan hiburan musik yang selama 2 tahun belakangan ini ditiadakan karena Pandemi Covid-19. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Sambutan oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, M. Pithra Jaya Saragih. Rutan Cipinang mengucapkan terima kasih kepada para Mitra yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara musik “RUCI HIP HOP FEST” serta kepada para Musisi Hip Hop Indonesia yang telah bersedia untuk menghibur Warga Binaan Rutan Cipinang. 

“Saya mewakili segenap jajaran Rutan Kelas I Cipinang mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para mitra Rutan Cipinang serta musisi Hip Hop Indonesia yang telah bersedia untuk menghibur para Warga Binaan kami, serta kepada seluruh jajaran Pegawai Rutan Cipinang yang telah mempersiapkan Acara Musik ini sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Saya mendukung penuh kegiatan positif ini dan saya harap dapat diadakan kembali acara serupa”, Ucap Jaya Saragih. 

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Marselina Budiningsih turut hadir untuk membuka acara ini secara resmi. 

“Secara resmi Acara Musik RUCI HIP HOP FEST saya buka, selamat menikmati alunan musik hip hop ini dan tetap tertib selama kegiatan ini berlangsung”, Buka Marselina Budiningsih. 

Acara musik ini dimeriahkan oleh Iwa K, Saykoji, NEO, Pesta Rap, East Rider Crew, Ningrum & Lea, Tuantigabelas x Westwew, Jayko, Edgar, Badboy Allstar, Manggariot Clan, DJ Justeen dan musisi Hip Hop tanah air lainnya.

Tak hanya dimeriahkan oleh musisi Hip Hop, kegiatan Mural juga memeriahkan kegiatan ini sebagai bagian dari kreasi hasil kolaborasi antara Warga Binaan dan Petugas Rutan Kelas I Cipinang.

Share:

Read More

Menuntut KPK segera menangkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam kasus "Kardus durian"

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan mahasiswa dan santri Nusantara(Gemas NU) mengeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Para demontran menuntut KPK segera menangkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam kasus "Kardus durian".

Pantauan di lokasi massa aksi mengenakan pakaian khas pakaian santri. Mereka membentangkan poster yang berisi tuntutan aksi dan bendera merah putih, para demonstran juga membawa kardus durian.

“Segera usut tuntas kardus durian atas nama Muhaimin Iskandar yang masih biasa saja belum ditahan juga. Kenapa KPK diam-diam saja. Bukan kardus durian aja, ada kasus lain tentang Muhaimin Iskandar. Segera usut,” kata Koordinator aksi Ahmad di Gedung KPK, Prov. Kepulauan Riau Kabupaten / Kota Batam, Rabu (11/5/2022).

Berikut tuntutan ratusan massa aksi yang menyambangi KPK. 

1. Mendesak KPK mempertanggungjawabkan pernyataan beberapa waktu lalu (12/5/2022) melalui juru bicaranya yang telah berjanji akan mendalami kembali kasus “Kardus Durian” serta menaikan status hukum 

pihak terkait dalam hal ini saudara terduga Muhaimin Iskandar. 

2. Meminta KPK segera menangkap terduga Muhaimin Iskandar atas kasus “Kardus Durian” yang sudah tertunda sekitar 11 tahun, karena telah memenuhi alat bukti minimal sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP sebagaimana alat bukti sah 

seperti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP

3. Meminta KPK RI agar konsisten atas komitmennya sebagai lembaga negara yang Berani, Jujur, dan Hebat, serta tidak tebang pilih pada pejabat publik dalam hal pemberantasan korupsi.

4. KPK tangkap segera Muhaimin Iskandar yang diduga terlibat dalam kasus dana PPID tahun anggaran 2014. 

5. Meminta KPK segera adili Muhaimin Iskandar yang diduga kuat turut berperan dan menerima suap 7 Milyar dari Hong Harta bersama Musa Zainudin (mantan anggota DPR RI fraksi PKB) atas proyek PUPR tahun 2016. 

6. Meminta KPK RI memeriksa saudara Muhaimin Iskandar yang diduga terlibat dalam skandal makelar jual beli obat Covid-19 dengan Menteri Kesehatan.

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

Penghormatan HAM Dalam Proses Bisnis, PT Timah Tbk Launching Business & Human Rights Policy

KABARMASA.COM, PANGKALPINANG- Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari etika bisnis. Penghormatan HAM oleh Perusahaan telah menjadi komitmen global. 

Untuk mengukuhkan implementasi penghormatan HAM oleh Perusahaan, PT Timah Tbk meluncurkan 'Kebijakan HAM PT Timah Tbk' atau Launching Business & Human Rights Policy PT Timah Tbk.

Emiten berkode TINS ini menjadi pionir sebagai perusahaan BUMN yang memiliki kebijakan HAM di lingkungan perusahaan.

Launching dan Penandatangan Kebijakan HAM ini turut dihadiri Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto, Dirjen Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM, Dr Mualimin Abdi, SH. MH, Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk, Selasa (27/9/2022).

Kebijakan HAM PT Timah Tbk ini merupakan komitmen PT Timah Tbk 
untuk menghormati hak asasi manusia yang diwujudkan dalam Kebijakan HAM dan menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kebijakan dan standar operasional prosedur PT TIMAH Tbk.

PT TIMAH Tbk berkomitmen untuk mengidentifikasi dampak operasinya terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya untuk mencegah serta memitigasi terjadinya dampak negatif dari operasinya terhadap hak asasi manusia yang disesuaikan dengan proses penambangan PT Timah Tbk. 

Direktur Utama PT Timah Tbk, Achmad Ardianto mengatakan lingkup hak asasi manusia dalam kebijakan HAM ini mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang paling relevan dengan operasional PT Timah Tbk, mitra dan rantai pasoknya. 

Adapun penjabarannya yakni penghormatan pada hak atas ketenagakerjaan yang diwujudkan melalui komitmen pada kesetaraan dan tanpa diskriminasi. 
Kedua, Penghormatan atas lingkungan hidup dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3LH). Ketiga, Penghormatan Hak Asasi Manusia untuk Masyarakat Terdampak. Keempat, Penghormatan pada privasi dan perlindungan data pribadi. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, PT Timah Tbk akan mengambil langkah-langkah uji tuntas hak asasi manusia dengan menilai potensi risiko dan dampak hak asasi manusia dari operasinya dengan mengidentifikasi, merancang, melakukan pengendalian, pencegahan dan mitigasi secara berkala. 

Kemudian, melakukan Pemulihan segala dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang telah ditimbulkannya dengan melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau wakil terpercaya dari masyarakat serta pemangku kepentingan yang relevan dalam merancang serta melaksanakan pemulihan untuk meningkatkan efektifitas pemulihan berdasarkan prinsip pencegahan dan tidak berulang. 

PT Timah Tbk juga akan membentuk Mekanisme Pengaduan, PT Timah berkomitmen untuk membentuk mekanisme pegaduan yang dapat diakses, dan adil untuk menerima semua jenis keluhan dan pengaduan baik dari pihak internal maupun eksternal. 

“Dalam menjalankan visi perusahaan Hak Asasi Manusia merupakan hal dasar yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam menjalankan proses bisnis kami mempertimbangkan seluruh aspek dan ini juga bagian integral dari visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan pertambangan global,” katanya. 

PT Timah Tbk kata dia telah melalui proses yang panjang dalam membuat kebijakan HAM, sehingga perusahaan menilai pendekatan, penghormatan, pemulihan dan penegakan HAM penting dalam implementasi kebijakan ini. 


"PT Timah Tbk berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan HAM ini. Manajemen di lingkungan PT Timah Tbk melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan HAM ini secara berkala," katanya. 

PT Timah Tbk juga berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai dasar untuk pencegahan dan pemulihan potensi dampak dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, Dirjen Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM, Dr Mualimin Abdi, SH. MH mengatakan, PT Timah Tbk menjadi pionir dalam melaksanakan kebijakan HAM oleh perusahaan. 

Menurutnya, kebijakan HAM ini menjadi landasan bagi perusahan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia. 

"Human Rights Policy ini merupakan salah satu cara untuk membangun budaya kerja perusahaan yang produktif, efektif, dan sinergis di bidang hak asasi manusia dan menjadikan perusahaan sebagai entitas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara bisnis," katanya. 

Tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM tertuang di dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rightsi (UNGPs).

"Banyak negara-negara maju mensyaratkan ekonomi berbasis HAM dengan mulai menerapkan kebijakan hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia, serta mekanisme pengaduan pada suatu perusahaan," katanya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung adopsi UNGPs oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi 17/4 tanggal 16 Juni 2011. Artinya, negara dan korporasi harus berkolaborasi dalam mewujudkan pemajuan HAM ada bagi setiap orang. 

"Perusahaan kelas dunia tentunya menyadari penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu syarat menjamin keberlanjutan bisnis perusahaan tersebut. Untuk itu kami mendorong perusahaan BUMN untuk mulai dan kami bangga dan senang PT Timah Tbk sebagai BUMN yang telah memiliki kebijakan HAM. Langkah ini sudah sangat tepat dilakukan oleh PT. Timah Tbk dengan membuat Human Rights Policy," sebutnya. 

"Saya berharap agar Human Rights Policy yang telah disusun oleh PT Timah Tbk dapat diaplikasikan dengan baik dan membawa penghormatan HAM serta keberlanjutan dalam bisnis perusahaan dan bisa mendorong BUMN lainnya untuk bisa menerapkan kebijakan HAM," katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengapresiasi PT Timah Tbk secara bisnis Hak Asasi Manusia harus diimplementasikan di seluruh lini. Dirinya mengpresiasi PT Timah Tbk yang telah menjadi pionir dalam kebijakan HAM di lingkungan perusahaan.

“Saya melihat ini komitmen yang bagus dilaksanakan PT Timah di dalam menjalankan bisnis tetap memperhatikan prinsip bisnis. Dampaknya sangat bagus karena ketika proses bisnis yang dijalankan memenuhi prinsip-prinsip HAM akan mendapatkan dukungan global. Ini bisa menjadi contoh dan mendorong perusahaan untuk melakukan hal yang sama,” katanya.

Share:

Read More

Terkait Konsorsium 303, SEMMI minta Kapolri Periksa Kapolda Sumut, Irjen pol Panca Putra Simanjuntak

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU -Arifatullah manik, Ketua umum Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( PC SEMMI ) Kabupaten Dairi-Pakpak Bharat menduga Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak terlibat dalam konsorsium 303, yang mana adanya edaran tabel susunan konsorsium yang mencatut nama Kapolda sumut tersebut. Prov. Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam Senin (26/09/2022)

Hal yang kuat dugaan dan tanda tanya besar kami bahwa kami menilai kapolda Sumut tidak serius dalam mengatasi persoalan judi, pasalnya sejak beliau menjabat 1 tahun lebih mulai Februari 2021 tidak mungkin tidak mengetahui adanya bandar judi besar yang ada di Sumatera Utara, apalagi kemarin Polda Sumut menggerebek yang katanya kantor si pemilik bos besar bandar judi Sumatera dengan keadaan kosong.

Tentunya menjadi pertanyaan besar dari kami para mahasiswa dalam menilai penggerebekan tersebut, apakah sudah di skenario agar si bos bandar aman?

Padahal Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah tegas memerintahkan kepada seluruh pimpinan Polri baik di wilayah Provinsi dan kabupaten kota untuk tegas memberantas soal perjudian dan narkoba.

Hal yang membuat kami  menduga bahwa adanya keterlibatan kapolda Sumut dalam konsorsium 303 Tersebut semenjak munculnya tabel yang mencatut nama kapolda Sumatera utara, Irjen Pol panca putra Simanjuntak.

Apalagi saat ini bos besar bandar judi terbesar Sumatera utara yang ber inisial APIN BK tidak tertangkap hingga sampai saat ini, dugaan kami juga semakin menguat.

Oleh karena itu kami meminta Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memeriksa, mengevaluasi kapolda Sumatera Utara Irjen pol Panca Putra Simanjuntak, kami tidak ingin pemimpin yang bisa neko neko di Sumatera utara ini pak, kami ingin pemimpin yang tegas untuk menjaga kami di Sumatera utara ini dengan adem dan nyaman, tambah arif.

Harapannya Kapolri agar segera mengevaluasi serta menindak tegas apabila kapolda Sumut benar terlibat dalam konsorsium 303.

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

Serapan Anggaran OPD rendah, HMI ingatkan Bupati dan jajaran OPD

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Hmi kukar melalui ketua bidang partisipasi pembangunan daerah, eko purwanto ingatkan pemkab kukar terkait serapan anggaran Opd yang masih rendah dan belum sesuai target. Sampai pada semester pertama tahun 2022 ini, serapan anggaran opd di lingkup pemkab kukar masih rendah dan bahkan ada yang di bawah 50 persen. Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Batam Senin (26/09/2022)

Bupati dan wakil bupati harus bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa serapan anggaran opd masih rendah di semester pertama karena kita ketahui APBD 2022 juga berasal dari uang rakyat serta dari deviden dan transfer pusat. 

Kami juga harapkan bupati dan wakil bupati harus mengevaluasi seluruh kinerja opd opd nya agar bisa memaksimalkan serapan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kukar. 

Kita ketahui bersama ini sudah menjelang akhir tahun paling efektif tinggal 4 atau 5 bulan, kami meminta sampai akhir tahun serapan anggaran harus maksimal di angka 100 persen dan tidak ada silva. 

Kita tidak inginkan seperti tahun tahun sebelumnya banyak pengerjaan fisik maupun non fisik tidak rampung sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, padahal anggaran itu sudah di tetapkan dalam batang tubuh APBD. Seperti pengerjaan proyek drainase di stadion rondong demang yang mangkrak dan baru 80 persen. 

Oleh hal itu harus ada atensi khusus dari bupati kepada opd opd nya agar bekerja dengan maksimal, karena kita tidak inginkan pembangunan di kukar menjadi tersendat hanya karena persoalan serapan anggaran opd yang rendah.

Jurnalis : ZS

Share:

Read More

Seorang Polisi Berlumuran Darah Terkena Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ledakan terjadi di Asrama Polisi Grogol Indah, Sukoharjo, Jawa Tengah. Satu orang anggota polisi terluka akibat ledakan ini.

Dilansir detikJateng, Minggu (25/9/2022), Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan korban telah dibawa ke rumah sakit. Korban disebut terluka dalam keadaan berlumuran darah.

"Korban dalam keadaan berlumuran darah selanjutnya korban ditolong oleh warga dibawa ke RS Indriyati Solo Baru selanjutnya dirujuk ke RS Moewardi Surakarta," katanya.

Seorang anggota polisi bernama Bripka DP terluka. Ledakan itu diketahui terjadi pada pukul 18.00 WIB.

Sementara itu, pantauan detikJateng di sekitar lokasi, saat ini pasukan Brimob menjaga sekitar kawasan. Penjagaan dilakukan dengan cukup ketat.

Share:

Read More

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar Untuk Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

KABARMASA.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga uang Rp 560 miliar yang disetorkan Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino judi bukan bersumber dari dana pribadi.

Menurut Boyamin, gaji Lukas menjadi bupati selama dua periode dan gubernur di periode kedua tidak mungkin mencapai Rp 560 miliar.

“Kalau ditelusuri betul uang judi itu bisa saja diduga berasal dari yang bukan uang pribadi,” kata Boyamin saat dihubungi media, Minggu (25/9/2022).

Boyamin mengaku belum bisa memastikan sumber setoran dana tersebut. Ungkap dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melacak sumber dana tersebut. 

Walaupun uangnya bersumber dari dana pribadi harus jelas, mengingat gajinya selama menjadi bupati dan gubernur tidak mungkin mencapai Rp 560 miliar.

“Kalau toh itu dianggap uang pribadi, tapi uang pribadi dari mana? Kan bisa dilacak,” ujar dia.

Boyamin juga memiliki dugaan bisa saja setengah dari setoran ke kasino judi itu bersumber dari uang pribadi. Namun, setengah lainnya bukan.

Ia juga mempersilakan pihak Lukas Enembe membantah dugaan sumber uang itu bukan berasal dari kantong pribadi.

“Bisa saja prosentasenya begitu dan ini tugas dari KPK untuk mendalami dan saya pun mencoba mendalami,” tutur Boyamin.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah penyimpanan uang tak wajar milik Lukas Enembe.

PPATK juga mengungkap adanya setoran tunai Rp 560 miliar dari Lukas ke kasino judi.

Belakangan, Boyamin Saiman membongkar aktivitas judi Lukas Enembe di sejumlah negara seperti, Solaire Resort and Casino di Manila, Genting Highland otomatis di Malaysia, dan Crockford Sentosa di SIngapura.

Tidak hanya itu, Boyamin juga menunjukkan sejumlah foto yang memperlihatkan Lukas sedang bermain judi. Kemudian, ia juga memiliki video yang merekam Lukas bisa berjalan di bandara.

Pengacara Lukas, Aloysius Renwarin membenarkan kliennya berjudi di Singapura. Namun, ia mengklaim pertaruhan itu menggunakan uang pribadi.

Lukas baru-baru ini menjadi sorotan publik karena diduga melakukan korupsi. Pengacaranya menyebut Lukas menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD Papua.

Selain itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut terdapat kasus lain yang sedang didalami.

Kasus tersebut antara lain dugaan korupsi pengelolaan dana operasional pimpinan dan dana pekan Olahraga Nasional (PON). 

Share:

Read More

Karir Ferdy Sambo di dalam Kepolisian telah Berakhir, Hari Ini Diputuskan di Sidang Kode Etik

KABARMASA.COM, JAKRTA - Akhir dari karir Ferdy Sambo di kepolisian. Sudah banyak desakan agar ia segera dipecat.

Dan, hari ini Kamis 25 Agustus 2022, menjadi penentuan lewat sidang kode etik yang dipimpin Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri.

Ya, hari ini Kamis 25 Agustus 2022, Polri telah menggelar sidang kode etik Irjen Pol Ferdy Sambo untuk menentukan sanksi terhadap mantan Kadiv Propam itu.

Ferdy Sambo merupakan seorang tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Hari ini akan dilaksanakan sidang kode etik dengan terperiksa Irjen Pol FS (Ferdy Sambo). Yang bersangkutan hadir di sini," laya Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan.

Dikatakan Dedi Prasetyo, Ferdy Sambo juga telah hadir di ruang sidang pada pukul 07.30 WIB. Sejumlah saksi juga dihadirkan dalam sidang kode etik ini, ternasuk Brigadir Hendra Kurniawan.

Sesuai jadwal, sidang kode etik Ferdy Sambo akan dipimpin Kabaintelkam Polri. Kemudian selaku anggota sidang komisi, juga hadir pula Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, dan Gubernur PTIK.

Disinggung soal Ferdy Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri, Dedi Prasetyo menyebut hal itu tidak mempengaruhi sidang etik yang sedang digelar.

"Tidak ada (pengaruh surat pengunduran diri), konteksnya berbeda," ujar Dedi Prasetyo dikutip dari laman PMJ News.

Menurut Dedi, pengunduran diri Ferdy Sambo bersifat individu. Sementara itu, sidang etik digelar lantaran dugaan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Mengundurkan diri individu, tapi pelaksanaan sidang kode etik ini membuktikan ketidakprofesionalan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas kepolisian," ungkapnya.

Share:

Read More

Terjaring OTT KPK Terkait Dengan Pengurusan Perkara di MA, Yosep Parera: Saya Akui Serahkan Uang

KABARMASA.COM, JAKARTA - Pengacara Yosep Parera mengakui telah menyerahkan uang kepada seseorang di Mahkamah Agung (MA) terkait pengurusan sebuah perkara. Yosep merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu hingga Kamis kemarin.

"Saya dan mas Eko sebagai lawyer mengakui dengan jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia (yang menerima uang) Panitera atau bukan," ujar Yosep saat akan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) dari Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/9/2022) dini hari. "Intinya kami akan buka semua. Kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami," katanya melanjutkan.

Yosep lantas menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengacara di Indonesia atas tindakan yang telah dilakukan. Ia berharap, tidak ada lagi pengacara yang terjerat kasus hukum, termasuk tindak pidana korupsi seperti yang menjerat dirinya.

"Saya mohon maaf untuk semua Pengacara yang ada di Indonesia. inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari bawah sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang, salah satu korbannya adalah kita," kata Yosep. "Sebagai penegak hukum kami merasa moralitas kami sangat rendah, kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya," ujarnya melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan 10 orang tersangka dari hasil OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu, dua PNS pada Kepeniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta dua PNS di MA, Redi dan Albasri menjadi tersangka penerima suap.

Kemudian, Yosep dan Eko Suparno yang juga pengacara, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto menjadi tersangka pemberi suap.

Atas perbuatannya, Heryanto Yosep, Eko, dan Ivan dijerat dengan Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, Sudrajad Dimyati, Desi, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangka Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, terkait OTT di Jakarta dan Semarang tersebut, KPK mengamankan 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta.

Share:

Read More

Wujud Kepedulian Sesama, Kelompok Milenial Berikan Bantuan Sosial Anak Yatim

KABARMASA.COM, TANGERANG SELATAN-Penggerak Milenial Indonesia (PMI) kembali laksanakan bantuan sosial kepada anak yatim. Acara itu mengusung tema: "Berbagi Kebahagiaan, Bersama Merawaat Perbedaan" di Yayasan Pesantren Yatim Cahaya Madina, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Jumat (23/9/2022).

Koordinator Bidang Pemberdayaan Umat PMI, Rasyid Ridha menuturkan, acara bantuan sosial ini bertujuan untuk menjalin silaturrahmi sekaligus memberikan perhatian kepada 50 anak yatim yang tinggal di pesantren tersebut.

"Kegiatan ini merupakan silaturrahmi sekaligus bentuk kepedulian PMI kepada anak-anak yatim piatu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan menjadi berkah," ujar Rasyid kepada awak media.

Lebih lanjut. Rasyid menyampaikan, pihak PMI sangat mendukung anak yatim untuk tetap optimis dalam upaya menggapai cita-citanya di masa depan.

"Kami memberikan semangat kepada anak yatim piatu agar selalu optimis dan konsisten dalam mewujudkan cita cita mereka dalam membangun bangsa ini ke depannya," imbuhnya.

Selain itu, Rasyid berharap, agar para yatim tetap termotivasi untuk terus belajar. Menurutnya, ekonomi bukan sebuah halangan dalam mewujudkan cita-cita. 

"Yang menghalangi semangat menggapai cita cita bukanlah persoalan ekonomi, tapi yang menghalangi semangat kita mewujudkan cita-cita adalah ketika kita tidak memiliki semangat lagi. Jadi, tetap semangat dan terus belajar," pungkasnya.

Di sisi lain, salah seorang pengurus Yayasan Pesantren Yatim Cahaya Madina, Maqbul Mukarrom berterimakasih atas bantuan PMI yang digelar di pesantren tersebut. Menurutnya, agenda seperti ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata anak muda dalam mendorong cita-cita anak bangsa.

"Mewakili pihak pesantren, kami sangat berterimakasih kepada PMI dan telah memberikan bantuan kepada teman-teman yang ada di sini." ungkap Maqbul.

Maqbul berharap, agenda PMI ini terus berlanjut dan konsisten untuk memberikan semangat kepada anak-anak yatim.

"Semoga setiap program yang digagas PMI bisa terus berlangsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini semua demi memberi maslahat pada setiap elemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberian bantuan untuk yatim piatu merupakan bagian penting dari program sosial yang dilaksanakan PMI. Pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia.

Share:

Read More

Polsek Pasar Minggu bagikan sembako ke warga terdampak kenaikan BBM demi meringankan beban masyarakat

Share:

Read More

Wajah Damai Politik Pancasila

KABARMASA.COM, JAKARTA - Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari proses panjang yang menguras energi para pejuang dan pendiri bangsa. Panjang dan berlikunya perjalanan menuju kemerdekaan karena kolonialisme tidak memberikan tempat bagi rakyat pribumi di tanah airnya sendiri.

Belanda dan sekutunya begitu mendominasi dan mengendalikan seluruh pengelolaan tanah air Indonesia dengan strategi politik pecah belahnya (devide et empera). Caranya dengan membangun konflik antar anak bangsa untuk mencegah terwujudnya kesatuan bangsa.

Ketika Nusantara masih berbentuk banyak kerajaan, perilaku dan pertarungan elite juga tidak terlepas dari campur tangannya pemerintahan kolonial. Hanya terdapat dua pilihan, menjadi kaki tangan pemerintah Hindia Belanda atau mengobarkan perlawanan demi tegaknya kedaulatan.

Dalam periode modern pada skala besar rivalitas, kontestasi politik global terjadi dikarenakan konflik diantara elite dan kelompok politik untuk menjadi yang paling berkuasa. Konflik para elite dan aliansinya menggunakan berbagai cara “ all means to the end.” cara yang dilakukan merupakan bagian dari natural selection, suatu proses dalam meraih kedudukan dan eksistensi.

Namun jika melihat jauh ke belakang, pemaknaan politik adalah cara kaum bijak untuk menata kehidupan “means to rule the life.” Menciptakan kehidupan bersama dengan cara yang rasional dan beradab. Inilah yang menjadi esensi dari politik demokrasi yang disampaikan para filsuf terdahulu.

Elite pada posisi kunci menjadi aktor utama agar means to rule the life dapat terwujud. Seperti tujuan dari politik itu sendiri yaitu menata kehidupan masyarakat sesuai hukum untuk mewujudkan harmoni dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pasca kemerdekaan kita sudah melahirkan panduan bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang satu. Demokrasi yang berpegang teguh pada lima pedoman kehidupan bangsa demi mewujudkan indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sebagai negara yang dilahirkan dari kebangkitan atas penindasan kolonial, maka politik demokrasi pancasila adalah politik yang di lakukan dengan cara beradab yang berpegang teguh pada nilai kesatuan negara bangsa. Perilaku politik yang menjauhkan diri dari sikap individual, sosial chauvinistik atau fundamentalisme agama yang bertabrakan dengan nilai pancasila.

Politik sebagai upaya membangun bangsa melalui cara konstitusional diharapkan mampu menemukan jalan keluar dari masalah kehidupan nasional. Politik adalah upaya bersama dalam menata jalan masa depan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Bukan sebaliknya, permufakatan jahat penyalahgunaan kekuasaan yang justru merugikan kepentingan nasional.

Untuk mencegah hal tersebut diperlukan adanya sikap kenegarawanan dari para seluruh elite untuk memastikan politik digunakan secara ideal berdasarkan tujuan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Sebagai negara bangsa dengan kebersamaan sebagai nilai pokoknya, tantangan terbesar konsep politik damai yang merupakan wajah politik Pancasila adalah menjadikan falsafah ini sebagai jalan hidup untuk menata kehidupan bersama.

Politik Pancasila adalah politik damai yang beradab. Politik yang didasarkan pada spirit kejuangan dan bebas dari penetrasi nilai dan kepentingan asing yang tidak sesuai dengan konsesus bersama. Politik yang bertujuan mengangkat kehormatan negara bangsa dengan kepribadian luhur. Politik yang menjadikan Indonesia sebagai barometer peradaban dunia yang religius, berbudaya dan intelektual.

Politik Pancasila merupakan konsensus pendiri bangsa dan para pejuang untuk merepresentasikan suara hati dan pandangan kedepan tentang Indonesia Merdeka. Kita bertanggung jawab meneruskan nilai juang dan pengorbanan mereka.

Yogyakarta, September 2022

Share:

Read More

Yayasan Lingkar Perdana Nusantara Tolak Radikalisme Di Sulawesi Tengah

KABARMASA.COM, SULAWESI TENGAH – Sejumlah Eks Napiter yang berada di Kab. Poso membentuk sebuah yayasan yang bernama Yayasan Lingkar Perdana Nusantara.

Ustad Imran yang merupakan mantan napi kasus terorisme ditunjuk sebagai ketua Yayasan Lingkar Perdana Nusantara

Ustad Imran saat di temui oleh sejumlah wartawan disekretariat Yayasan Lingkar Perdana Nusantara jln. Pulau Nias Kel.Kayamanya mengatakan yayasan ia pimpin terbentuk pada bulan agustus 2022 yang bergerak dibidang sosial, pendidikan dan Agama,yang beranggotakan beberapa Eks Napiter yang ada di Kab.Poso diantaranya Hasan, Arif, wikra, Ato, paimin,asrul.

"Selaku ketua yayasan saya berharap masyarakat luas khususnya Kab. Poso mendukung program-program kerja dari Yayasan Lingkar Perdana Nusantara"

Selain menjalankan program-program kerja, Yayasan ini juga merupakan suatu wadah untuk pembinaan mantan Eks narapiter, yang berfokus pada program deradikalisasi kepada masyarakat serta pengembangan kemandirian eks Napiter yang ada di Kab. Poso.

Ustad Imran juga mengatakan sebelum yayasan ini terbentuk kami telah menjalin silaturahmi ke pemerintah daerah Kab.Poso, Aparat kepolisian, TNI dan instansi terkait.

saya berharap dukungan dan dorongan Pemerintah terkait baik Kepolisian, Lembaga, dan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan perdamaian di Kab.Poso. Ungkap Imran

Olehnya kami dari Yayasan Lingkar Perdana Nusantara menyatakan sikap akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan mendukung aparat Kepolisian dalam Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Provinsi Sulawesi Tengah

“Kami dari Yayasan Lingkar Perdana Nusantara berharap mudah-mudahan dengan sinergisitas bersama Pemerintah daerah dan aparat Keamanan khususnya Polda Sulawesi tengah, dengan maraknya fenomena-fenomena seperti hoax, hate speech, dan radikalisme, bisa kita selesaikan, Aamiin,”tegasnya.

“Mari kita merajut persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,dan ciptakan kabupaten Sigi dan sekitarnya aman dan tentram,”pungkasnya.

Share:

Read More

Kolaborasi Dengan Polri, Mahasiswa UIN Jakarta Bagi-Bagi Sembako

KABARMASA.COM, JAKARTA- Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta bekerja sama dengan Polri mendistribusikan paket bantuan bahan pokok atau sembako kepada mahasiswa rantau dan masyarakat di sekitar Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pembagian sembako yang dilakukan Mahasiswa UIN Jakarta dengan target 250 sembako harus tersalurkan.

Ketua Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta sekaligus penanggung jawab kegiatan, Tubagus Agnia mengatakan, kolaborasi antar instansi seperti ini dipandang mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa rantau dan masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Ia membeberkan bahwa pihaknya akan selalu siap bekerjasama dengan berbagai pihak jika memiliki nilai positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Adanya agenda kolaborasi ini tentu bermanfaat bagi mahasiswa rantau dan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Kami selalu siap berkolaborasi dengan pihak manapun selagi itu menebar kebermanfaatan untuk umat,” ungkap Tubagus, Senin, (19/9/2022).

Selain didistribusikan ke masyarakat sekitar UIN, sembako didistribusikan ke beberapa organisasi kedaerahan.

Share:

Read More

Mendagri Resmikan Renovasi Gedung GKI Bintaro

KABARMASA.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan Renovasi Gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bintaro, Jakarta, Minggu (22/5/2022) siang. Peresmian ditandai dengan penandatangan oleh Mendagri Tito Karnavian yang didampingi oleh pendeta-pendeta Gereja GKI Bintaro.

Hadir dalam acara peresmian itu Ketua Panitia Renovasi GKI Bintaro Maruarar Sirait, para tokoh masyarakat Bintaro, Ketum PGI Pendeta Gomar Gultom, pendeta, majelis dan jemaat, jajaran TNI-Polri, dan masyarakat lainnya.

Tito Karnavian mengucapkan terimakasih telah diundang untuk meresmikan Renovasi Gedung GKI Bintaro, dan telah berbagi kasih dengan warga jemaat tanpa membeda-bedakan suku dan agama.

Menurutnya, hal yang mendorongnya ingin datang ke Gereja GKI Bintaro tersebut, karena ia paham betul bahwa pekerjaan membangun renovasi gedung ibadah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia.

"Saya paham betul, bahwa pekerjaan merenovasi tempat ibadah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, dalam Islam pun juga seperti itu, ketika kita wafat masih ada tiga amal yang terus-menerus mengalir dan tidak pernah berhenti," kata Tito dalam sambutannya.

Amal yang pertama kata Tito adalah ilmu yang bermanfaat, bahwa dalam bidang apa pun itu apabila bermanfaat baik kesehatan, nyanyian, dan lainnya dan terus dipakai maka jadi pahala yang terus menerus mengalir sekali pun sudah meninggal.

"Yang kedua adalah anak yang soleh dan sholeha, doa yang baik bagi orang lain yang religius, maka kita harus memupuknya untuk menjadi anak-anak yang baik, karena doanya akan terus didengar untuk menghapus dosa-dosa," jelas Tito.

Ketiga, menurut Tito dengan membangun tempat ibadah termasuk renovasi dapat memberikan sumbangsih yang sangat bermanfaat.

"Ketika kita membangun tempat ibadah dan ini kami sangat meyakini ketika kita membangun tempat ibadah termasuk renovasinya, siapa pun yang bekerja yang memberikan sumbangsih dari situ ketika dia wafat maka amal pahalanya akan terus mengalir kepada yang bersangkutan," lanjut Tito.

Tito Karnavian berharap dengan diresmikannya Gereja GKI Bintaro ini dapat memberikan manfaat yang besar khususnya bagi warga Bintaro dalam hal ini mereka yang beragama Kristen.

Tito meyakini bahwa pendeta juga pasti punya ayat-ayatnya juga yang di dalam iman Kristiani tentang bagaimana pentingnya untuk mendirikan tempat ibadah pahalanya amalnya mendirikan tempat ibadah termasuk melaksanakan renovasinya.

Mantan Kapolri itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga dengan selesainya renovasi GKI Bintaro ini memberikan berkat bagi banyak orang.

“Semoga rumah ibadah ini dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandas Tito.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom menyampaikan selamat kepada seluruh Majelis Jemaat Pendeta dan seluruh warga, jemaat dan simpatisan GKI Bintaro Jakarta atas selesainya renovasi Gereja GKI Bintaro tersebut.

"Peresmian hari ini tentu suatu berkat Tuhan bagi kita, semua melalui tangan-tangan yang telah bekerja untuk itu, dan ibadah kita ini adalah ungkapan kolektif kita semua seluruh warga GKI Bintaro mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak habis-habisnya rahmatnya bagi kita semuanya," ujar Gultom.

Sementara itu Ketua Panitia Renovasi GKI Bintaro Jakarta Maruarar Sirait berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu renovasi gereja tersebut.

Ara sapaan Maruarar mengaku sejak umur 9 tahun telah beribadah di GKI Bintaro. Ara juga juga berterimakasih kepada Mendagri Tito Karnavian dan Ketum PGI Gomar Gultom yang telah hadir dalam peresmian renovasi GKi Bintaro.

Putra sulung tokoh nasional almarhum Sabam Sirait itu yakin GKI juga memiliki pendeta-pendeta yang turun melayani sampai ke pelosok-pelosok dengan hati dan professional.

“Saya berharap dengan selesainya renovasi gereja ini dapat meningkatkan iman jemaat GKI Bintaro. Saya berharap semua kita bisa menjadi garam dan terang bagi gereja, lingkungan dan bangsa,” tandas Ara.

Share:

Read More

Seharian di Kawasan Kelapa Gading, Bisa Mampir ke Old Shanghai

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ada sejumlah tempat wisata dan hiburan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bisa dikunjungi dalam satu hari.

Mulai dari wisata kuliner, wisata belanja, wisata alam, tempat bermain, hingga spot yang Instagramable, tersedia di kawasan tersebut.

Jika ingin menghabiskan waktu seharian di area ini, kamu sebaiknya membawa kendaraan pribadi agar lebih mudah untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Berikut ide rencana perjalanan atau itinerary wisata selama satu hari di Kelapa Gading dan sekitarnya, yang bisa kamu jadikan inspirasi.

Olahraga di Taman Jogging Kelapa Gading

Dikutip dari akun @jakarta_tourism, Minggu (18/9/2022), Taman Jogging bisa menjadi tempat jalan-jalan yang menyatu dengan alam, ditemani pepohonan rimbun nan asri.

Saat pagi hari, kamu bisa memanfaatkan fasilitas seperti trek jogging memutar serta alat olahraga seperti yang ada di tempat-tempat fitness. Semuanya bisa digunakan gratis, seperti dilansir Kompas.com.

Bagi yang datang ke Taman Jogging bersama anak, ada juga arena permainan untuk si kecil seperti papan jungkat-jungkit, rumah-rumahan, dan perosotan.

Taman Jogging ini berada di Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Memecahkan misteri di House of Trap

Saat sekitar pukul 10.00 WIB, kamu bisa melanjutkan perjalanan menuju Mal Kelapa Gading yang tidak jauh dari Taman Jogging.

Jaraknya hanya sekitar 1,5 kilometer dan dapat ditempuh dengan kendaraan selama kurang lebih 5 menit.

Di dalam mal ini, terdapat wahana permainan petualangan fisik yaitu House of Trap.

Dikutip dari laman Mall Kelapa Gading, dalam House of Trap, pemain dikurung dalam ruangan dan ditantang untuk menyelesaikan serangkaian teka-teki, menyelesaikan misi tertentu, dan meloloskan diri dalam waktu 45 menit.

Terdapat beberapa tema ruangan yang berbeda dengan cerita dan tingkat kesulitan yang beragam.

Beberapa pilihan ruangan tersebut di antaranya Clash of Wizard, Headmaster has Fallen; The Last Breathe of Drogon; dan Treasure Island, Find It Now or Never. Semua ruangan bisa dimainkan oleh 4-12 orang.

Berlokasi di lantai 2 Summarecon Mall Kelapa Gading 3, House of Trap buka setiap hari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Harga tiket masuknya dari Senin-Kamis adalah Rp 75.000 per orang, sedangkan Jumat-Minggu mulai Rp 100.000 per orang.

Share:

Read More

Jakpreneur Goes to Mall”, Warga Binaan Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ikut Berpartisipasi

KABARMASA.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menggelar “Jakpreneur Goes to Mall” yang berlangsung mulai 13-18 September 2022, di Mall Kota Kasablanka.

Kegiatan ini bertujuan agar para Jakpreneur dapat melakukan promosi produknya kepada para pengunjung, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Jakpreneur Goes to Mall diikuti oleh 34 Jakpreneur yang terdiri dari 18 Jakpreneur komoditas kuliner, 10 Jakpreneur fesyen dan 6 Jakpreneur kriya.

Pada hari terakhir, Minggu 18 September 2022 Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ambil bagian dalam acara yang bertajuk Jakpreneur Goes to Mall tersebut dengan menampilkan band yang personilnya adalah warga binaan.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Jaya Saragih hadir langsung menyaksikan penampilan Band Jeera Musik dibawah Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Rutan Cipinang. Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada penyelenggra kegiatan Jakpreneur Goes to Mall yaitu Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta serta pihak Mall Kota Kasablanka.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih telah memberikan ruang dan memfasilitasi Rutan Kelas I Cipinang untuk menampilkan salah satu hasil pembinaan kami yaitu Group Band Musik yang personilnya adalah warga binaan kami”, ucapnya. 

Lebih lanjut, kegiatan ini baik dalam membentuk mental dan kepribadian mereka sebagai warga binaan yang nantinya akan kembali kemasyarakat dan diharapkan mampu mengubah stigma negatif masyarakat menjadi positif terhadap warga binaan.

Selain itu, “Semoga dengan adanyanya kegiatan ini pelaku UMKM ke depan akan semakin berkembang dan sukses selalu,” tutupnya

Share:

Read More

Ketua Dewan Pers Azyumardi Alumni HMI Azra Wafat di Malaysia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra meninggal dunia pada Minggu (18/9/2022).

Cendekiawan yang sempat menjadi Rektor UIN Jakarta ini tutup usia setelah mendapat serangan jantung di pesawat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Malaysia.

Informasi soal wafatnya Azyumardi ini disampaikan oleh sejumlah alumnus UIN Jakarta. 

"Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, semoga Prof Azra husnul khotimah. Aamiin YRA. Confirm saya sudah kontak Ibu Azra, benar," bunyi pesan tersebut.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi yang juga berasal dari UIN Jakarta juga mencuitkan kabar duka tersebut dalam akun Twitter miliknya.

"Selamat jalan Prof Azyumardi Azra. Belum hilang rasa sedih kita kehilangan Buya Syafii Maarif, kini ditambah dengan berpulangnya Buya Azra. Semoga husnul khatimah," tulisnya.

Adapun Azyumardi Azra meninggal dunia di usia 67 tahun. Dia dikenal sebagai cendekiawan muslim.

Ia sempat menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006. 

Sepanjang hidupnya, Azyumardi Azra lebih banyak berkutat dalam dunia pendidikan. Namun, dia juga pernah menjadi wartawan Panji Masyarakat pada tahun 1979-1985. Posisi terakhirnya adalah Ketua Dewan Pers yang dilakoninya sejak 19 Mei 2022.

Pikiran-pikiran kritisnya telah banyak memberikan kontribusi bagi negeri ini. Selamat jalan, Prof.

Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan bahwa Prof Azra mengalami serangan jantung dalam penerbangan ke Kuala Lumpur pada Sabtu (17/9/2022).

“(Kena) serangan jantung,” kata Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono kepada media,  Minggu (18/9/2022).

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Azyumardi dirawat di ruang zona merah yang lazimnya digunakan untuk perawatan pasien Covid-19.

Menurut Hermono,  pihak keluarga yakni istri dan anak Azyumardi sudah tiba di Kuala Lumpur sejak kemarin.

“Bu Azyumardi dan anaknya sudah di Kuala Lumpur dan mereka yang sudah tengok kemarin ke rumah sakit,” ujar Hermono.

Azyumardi melawat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) untuk menghadiri Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.

Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz pada Jumat (16/9/2022) sore mengatakan, Azyumardi akan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut.

Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim.

Namun, beberapa saat sebelum mendarat, Azyumardi mendadak sakit. Begitu sampai di bandara, petugas kesehatan langsung membawanya ke Rumah Sakit Serdang di Selangor.

Semasa hidup nya beliau pernah Aktiv di HMI cabang ciputat, Salah satu nasihat beliau :

"Mahasiswa harus dibangun menjadi orang-orang yang memiliki keadaban, yang berpijak pada nilai-nilai etik dan moral, Jika HMI tidak bisa memainkan dalam dua hal itu, maka HMI akan kehilangan relevansinya dan ditinggalkan oleh mahasiswa . Sebagai organisasi kemahasiswaan, HMI akhirnya tak mampu mewujudkan mewujudkan dalam membangun masyarakat"

Share:

Read More