KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat Poros Muda Indonesia mengatakan anggota Komisi III DPR Benny K Harman, yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan dinilai sangat tendensius dan diduga sarat dengan tujuan politis dan bahwa penonaktifan Kapolri justru akan membuat kasus ini semakin ruwet dan kacau.
Padahal menon aktifan Kapolri bukan solusi yang tepat di saat ini, selain itu apa yang disampaikan Benny K Harman juga tidak didukung tujuan yang jelas, serta mengeneralisasir suatu perbuatan.
Hal ini yang menjadi pertanyaan publik, apakah pak Benny memiliki kepentingan tersendiri ?
frans menilai, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sudah sangat tepat dalam pengungkapan & pengusutan pada kasus Brigadir J, kita dapat melihat kerja kapolri dalam kasus ini terlihat sudah sangat profesional dan transparan dalam memproses penanganan kasus tersebut.
Selain itu kapolri juga sudah jauh hari sudah membentuk tim khusus dan menggandeng sejumlah pihak bukan hanya beranggotakan internal Polri, tetapi juga dari eksternal, terdapat ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentu ini menjadi bukti bahwa kapolri sangat transparan dalam mengungkap kasus Brigadir J.
Disisi lain frans freddy mengatakan Kapolri sudah menyelesaikan kasus Brigadir J dengan baik, membuat kasus ini terang dan berpihak pada keadilan untuk keluarga Brigadir J, dan berkas perkara sudah masuk ke Kejaksaan Agung jadi mari kita tunggu hasil persidangan nanti.
Frans juga mengatakan, bahwa penonaktifan Kapolri dalam kasus ini bukan menjadi solusi utama.
Karena, ia menyakini bahwa Kapolri Listyo merupakan sosok yang kesatria. Dimana, tidak akan meninggalkan tugas sebelum selesai.
Selain itu, ia meminta pihak tertentu tidak mendorong kepolisian di bawah kementerian.
“Kepolisian langsung di bawah presiden merupakan hasil reformasi dan amanat UU.
"Saya yakin Kapolri ini kan kesatria kalau dia berhasil, selesaikan dulu semua ini," ucapnya.
Kami juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak membangun stetmen yang merugikan sebelah pihak yang belum tentu kebenaranya serta jangan membangun opini dan narasi-narasi yang dapat menimbulkan penyesatan di media sosial."Tapi karena ini keluar dari gedung di senayan biasa-biasa.
Karena itu lembaga politik. Kita kan melihat ada kepentingan politik atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo.
Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK di DPR RI, Senin (22/8/2022).mengatakan usulan Benny K Harman tersebut sarat emosional dan subjektif.menegaskan semua orang harus membuka matanya melihat sikap Kapolri dalam penanganan kasus ini.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit sudah menjalankan presisi yang benar dalam menangani kasus Sambo. “Justru masyarakat mengecam Komisi III DPR yang diam dalam kasus Ferdy Sambo,” jelasnya. frans khawatir ada upaya geng Sambo melakukan serangan balik terhadap Kapolri. “Geng Sambo perlu diwaspadai karena mempunyai jaringan yang kuat dan uangnya banyak.
No comments:
Post a Comment