KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - DPR atau khususnya dalam hal ini ditujukan kepada DPRD Kota Batam adalah salah satu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluh kesah terhadap masalah yang ada di Kota Batam. DPR merupakan salah satu lembaga tinggi Negara, yang mana salah satu fungsi yang sangat penting adalah menyerap aspirasi masyarakat, menghimpun dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Sebagai lembaga Negara yang merupakan perwakilan dari rakyat, DPR wajib dan memiliki tugas untuk mendengarkan aspirasi serta keluhan dan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, DPR sudah sepantasnya memiliki wewenang untuk menghimpun, dan membahas mengenai penindak lanjutan dari aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tugas utama DPR sebagai lembaga legislative yang merupakan perwakilan dari rakyat, DPR merupakan penghubung antara masyarakat atau rakyat dengan pemerintahan. Hal ini akan sangat membantu sebuah daerah akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal kemajuan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kepulauan Riau Kabupaten / Kota Batam. (21/08/2022)
Dibalik peran pentingnya DPRD terhadap masyarakat, maka dengan ini masyarakat ingin menyampaikan bahwasanya ada masalah yang cukup besar di wilayah Kota Batam khususnya Kecamatan Belakang Padang, dimana ada dugaan penggelapan dana koperasi miliaran rupiah milik sebagian besar atau sekitar 250’an nasabah yang notabene nya masyarakat Kecamatan Belakang Padang.
Hal ini bukan lagi isapan jempol belaka, hal ini juga sudah di “Amiin” kan oleh pihak koperasi pada tanggal 6 November 2021 di Kantor KSP Karya Bhakti bahwasanya ada penggelapan dana miliaran rupiah yang dilakukan oleh oknum-oknum di Koperasi Simpan Pinjam Karya Bhakti Kecamatan Belakang Padang.
Terkait permasalah ini sudah kami laporkan kepada DPRD Kota Batam dalam bentuk surat pada tanggal 14 Januari 2022, dengan nomor surat /PENGADUAN/I/2022, perihal Laporan Dugaan Penggelapan Dana Nasabah pada KSP Karya Bhakti. Dan pada tanggal 21 Februari 2022 diundang untuk Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Kota Batam ruang rapat komisi I. Saat itu rapat diketuai oleh bapak Harmidi dari Komisi I DPRD Kota Batam. Dari putusan rapat pertama tersebut akan dilakukan RDP Lanjutan dikarenakan pihak koperasi hanya dihadiri oleh 1 orang yaitu ibu Ani selaku kepala Teller, maka dengan itu ketua rapat meminta untuk diadakan RDP lanjutan yang menghadiri semua pengurus koperasi tersebut dan pihak terkait yang dianggap perlu.
Namun janji punya janji hanyalah tinggal janji, dari putusan hasil RDP pertama tersebut belum teralisasi dan masyarakat juga sudah mengirimkan surat pengajuan ulang RDP lanjutan dengan nomor surat /PENGADUAN/IV/2022 pada tanggal 11 April 2022 dan tidak ada respon dari DPRD Kota Batam.
Janji tinggal janji lagi, surat dikirimkan untuk kesekian kalinya dengan nomor /PENGADUAN/VI/2022 pada tanggal 20 Juni 2022 namun sampai saat ini tanggal 13 Agustus 2022 masih tidak ada respon dari DPRD Kota Batam.
Masyarakat masih berharap terkait penggelapan dana ini bisa diselesaikan dan pihak maupun instansi terkait bisa ikut serta mengawasi, mendampingin bahkan memberikan solusi terhadap masyarakat pesisir ini.
Jurnalis - ZS
No comments:
Post a Comment