Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lindungan Geruduk Kejati Sul-Sel Dengan Membawa Tiga Tuntutan

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulsel, Rabu (10/8/22).

Aksi yang diikuti puluhan Mahasiswa terkait dengan adanya informasi dan aduan masyarakat tentang adanya kegiatan usaha jual beli tanah kavling yang bernama Phinisi Hills kavling syariah kawasan villa dan agrowisata yang terletak di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Hal ini diungkapkan oleh Jendral Lapangan, Indra Escobar yang merespon aduan masyarakat dengan memberikan kontrol social.

"Adanya kegiatan jual beli tanah kavling yang bernama Phinisi Hills kavling Syariah kawasan villa dan Agrowisata yang kuat dugaan kami bahwa kegiatan tersebut telah masuk dalam kawasan hutan lindung dan kuat dugaan kami bahwa kegiatan usaha tersebut telah membongkar rumah transmigrasi yang dimana rumah transmigrasi tersebut adalah bagian dari aset pemerintah," bebernya

Dirinya juga memaparkan berdasarkan hal tersebut kami menduga bahwa kegiatan yang ada di phinis hills itu telah melanggar aturan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH,Peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian, UU No.29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian.

"Kuat dugaan kami bahwa kegiatan usaha tersebut diduga tidak memiliki ijin yang lengkap sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku serta diduga berpotensi melanggar undang-undang perlindungan konsumen karna tidak di dukung oleh studi kelayakan permukiman," jelasnya.

Diketahui tuntutan Massa aksi yaitu : 

1. Meminta kepada Bupati Gowa agar memerintahkan dinas terkait agar mengevaluasi ijin Phinisi Hills.

2. Meminta Kapolda Sul-Sel dan Kejati Sul-Sel agar memeriksa pihak Phinisi Hills.

3. Tangkap dan adili pelaku yang telah berani merusak kawasan hutan lindung dan juga periksa terkait dugaan perusakan aset pemerintah.

Share: