Sambangi KPK, puluhan Mahasiswa Mendesak KPK untuk Menangkap Ketua DPRD kab Dompu, Terkait kasus Dana Siluman 26 M

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna said, Jakarta.

Massa aksi menuntut KPK agar segera memenjarakan Ketua DPRD kabupaten Dompu, Kepala Dinas PUPR beserta beberapa pejabat lainnya yg juga diduga terlibat dalam kasus Dana siluman sebesar 26 M. (04/07/23)

Didepan Media KABARMASA.COM, Safrudin selaku penanggungjawab aksi menjelaskan, Dana Siluman sebesar 26 Miliyar  muncul tanpa  melalui mekanisme yang semestinya. Adanya Alokasi Dana sebesar 26 miliyar pada APBD kab.Dompu tahun 2022   Tanpa melalui Rapat Pembahasan anggaran ( BANGGAR ), Saat ini sedang di soroti oleh khalayak umum di kabupaten Dompu Termasuk kami. Alokasi Dana Tersebut diterima dalam bentuk program dan kegiatan dengan kisaran biaya 1,5 miliyar Sampai 5 miliyar di duga per-okmun DPRD dan semuanya di titipkan kepada dinas PUPR Sebagai penyelenggara kegiatan dari anggaran siluman tersebut. Dugaan kuat dikarenakan Pagu anggaran untuk Dinas PUPR yg sebelumnya saat klinis di Bappeda tiba-tiba mengalami peningkatan sangat drastis setelah rapat klinis tanpa koordinasi dan pemberitahuan untuk dibahas sehubungan dengan adanya tambahan anggaran tersebut.

Pria yg biasa di panggil safa itu menambahkan, Dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan melalu Permendagri setiap tahunnya, Mestinya Anggaran dan peruntukannya dialokasikan dalam RKA-SKPD wajib melalui pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD.

Kemesraan Antara legislatif dan eksekutif merupakan penyakit dalam demokrasi, karena fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif akan berkurang, dan rentan akan melakukan kejahatan secara bersama. Dan kami akan kembali melakukan aksi di depan KPK dalam beberapa hari kedepan, Tutupnya.

Adapun Tuntutan Koalisi Mahasiswa Sumbawa Jakarta sebagai Berikut:

1. Mendesak KPK untuk Memanggil dan Periksa Ketua beserta beberapa anggota DPRD Kab Dompu yang di duga Terlibat dalam pembagian dana siluman sebesar 26 M

2. KPK Segera panggil dan periksa Kepala Dinas PUPR kab Dompu Karena di duga Kuat sebagai penyelenggara proyek titipan dari anggaran siluman sebesar 26 M.

3. Meminta Kepada KPK agar membentuk Tim khusus untuk menyelesaikan kasus Dana siluman yg diduga kuat melibatkan beberapa pejabat di kab Dompu.

Dugaan kuat Kasus tsb diatas merupakan Konspirasi Jahat yg dilakukan oleh eksekutif dan legislatif kab Dompu.

Mereka berjanji dan konsisten akan kembali lagi di depan Gedung KPK RI, dengan Jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan tidak diindahkan.

Share: