Koordinator aksi Moh Baihaqi menyampaikan, program bantuan TKM yang dilaksanakan pada bulan terakhir tahun 2021 yang terlaksana di Lembang Bandung, diduga terjadi pemotongan dari oknum-oknum tertentu, sehingga bantuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Bantuannya kisaran 15 juta kepada tiap-tiap penerima. Namun, ada pemotongan di sana, jadi tidak 15 juta penuh, untuk besaran potongannya tergantung koordinatornya masing-masing,” ujarnya.
Menurut Baihaqi, dalam pemotongan, di sinilah letak korupsinya. Ada tidak sesuaikan hak yang didapatkan dari tiap-tiap penerima, karena ada potongan.
Program di bulan terakhir tahun 2021 dinamakan dengan TKM Lanjutan, yang menjaring kisaran ribuan penerima dari tiap-tiap provinsi, yang dibagi dalam empat gelombang, dengan kisaran tiga ratus orang per satu gelombang.
Baihaqi menambahkan, tak hanya TKM Lanjutan saja yang diduga ada pemotongan dana, di program sebelumnya yaitu TKM Inkubasi Bisnis diduga terjadi hal yang serupa.
Dalam aksi penyampaian pendapat tertera tuntutan sebagai berikut; Pertama, mendesak KPK pantau program TKM di Kemnaker yang diduga kuat ada pemotongan dana untuk dana kampanye. Kedua, mendesak BPK untuk mengaudit program TKM yang diduga ada pemotongan dana.
Sebagai informasi. Kemnaker menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), khususnya kepada pedagang kaki lima, melalui program TKM.
Program tersebut merupakan salah satu jaring pengamanan sosial yang disiapkan Kemnaker. Program tersebut berjalan pada 3 Oktober 2020. Lewat program TKM, Kemnaker menargetkan bisa menjangkau sebanyak 100.000 usaha mikro di seluruh Indonesia.
No comments:
Post a Comment