KABARMASA.COM, JAKARTA - Pelantikan DPM FH UMJ pada Sabtu 18 Juni 2022 kemarin itu merupakan kekeliruan yang cukup fatal seketika demokrasi dan hukum dimatikan di kampus yang notabenenya menjadi rumah yang diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum, sehingga seakan mengamini kesalahan seakan adalah kebenaran dan justru malah mengenyampingkan fakta serta data (bukti) yang ada.
Ironisnya adalah seketika SK pengangkatan KPU dan Bawaslu FH UMJ yang sudah berakhir, namun justru malah tetap berjalan seakan tidak mempedulikan kelegalitasanya yang tidak berstatus hukum lagi, SK pengangkatan KPU dan Bawaslu FH UMJ yang tepat nya dikeluarkan mulai pada 30 Maret 2022 dan berakhir pada 30 April 2022, namun sampai pada bulan Mei hingga bulan Juni justru tidak ada perpanjangan SK atau tidak ada pengeluaran SK Pengangkatan yang baru dari Pimpinan Fakultas terhadap KPU dan Bawaslu FH UMJ yang telah selesai tersebut mengingat pula DPM terdahulu telah habis SK kepengurusannya.
Carut marut serta kebobrokan dari kinerja KPU dan Bawaslu FH UMJ yang tidak mampu memberikan nafas bagi hidupnya demokrasi PEMIRA dilingkup fh UMJ, melainkan malah KPU dan Bawaslu justru berjalan terus dengan tendensius dan kepicikan mereka agar berupaya menghilangkan fakta atau bukti yang ada dengan upaya mereka untuk mematikan demokrasi dan menghidupkan aklamasi yang menyesatkan dan haram.
Kekuasaan seakan di jadikan sebagai parfum ketenaran, keorganisasian dan berdemokrasi malah kehilangan esensi nilai nya, disini justru malah dekan fakultas hukum tanpa mempertimbangkan masukan teman teman mahasiswa terkait dengan carut marut-nya demokrasi yang di latar belakangi oleh perbuatan KPU dan Bawaslu FH UMJ yang tidak mencerminkan asas kepentingan bersama mahasiswa, melainkan tendensius terhadap kepentingan satu pihak sehingga dengan kilat melantik DPM yang diketuai oleh saudara Emir Suni Daliano Harahap.
No comments:
Post a Comment