UAS jadi Wakil Presiden dampingi Pak Prabowo, Singapura perlu hati hati menolak kedatangan UAS

KABARMASA. COM, JAKARTA - Sikap Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya mendapat kritikan dari tokoh di Indonesia. Tindakan Negeri Singa itu dinilai melanggar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia. Hal itu di tanggapi oleh M. Idham Djanawir. ST "politisi partai gerindra yg pernah menjadi Team ahli strategi pemenangan anies sandi,Juru kampanye Nasional prabowo sandi dan wakil ketua umum DPP Satria Partai Gerindra" mengatakan, bahwa Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang dakwahnya banyak diminati umat Islam di Indonesia serta patut di hargai. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadits. "Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya. Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas," lanjut Idham bahwa ada Stigmatisasi ala George Bush bahwa muslim radikal terlalu telanjang dan tendensius. 


Tujuannya jelas, yaitu untuk membenarkan perang melawan negara2 yang kaya minyak dan sumber daya alam. Mengklaim sebagai negara kampiun demokrasi tetapi tindakannya anti demokrasi. Semoga apa yang di lakukan singapore untuk menolak kedatangan UAS bisa di pertangung jawabkan karena kita harus yang berpikiran waras membawa angin baru yang lebih adil, damai dan beradab. (ujar pria yang pernah menjadi JURKAM Prabowo-Sandi ini).


pemerintah semestinya harus tegas , lanjut menurutnya bahwa pelajaran penting dari peristiwa di Singapura itu adalah pemerintah semestinya harus tegas.

"Meskipun dalam spektrum hak asasi manusia siapa pun boleh bicara mengemukakan pendapat dan sebagainya, tapi kalau ucapannya sudah mengancam terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, tentu negara punya hak untuk melakukan tindakan protektif,". 

Begitu pula di kalangan Muslim, lanjutnya, kalau kira-kira ceramah seseorang justru bukan dalam rangka mencerahkan, tetapi menyesatkan maka setiap kelompok punya hak juga untuk tidak menerima penceramah atau pendakwah dari luar komunitas mereka.


Mereka yang membela tentu para pengagum dan pengikutnya di Tanah Air. Macam-macam komentar dilontarkan, tindakan Singapura dianggap sebagai penghinaan terhadap penceramah kondang Tanah Air itu. Ada yang mengecam Singapura karena lebih melindungi koruptor daripada memperlakukan ulama dengan baik.

Tidak cukup hanya mengecam Singapura, komentar yang menyalahkan pemerintah Indonesia pun bertebaran. Ada yang menuding adanya konspirasi pemerintah Indonesia yang minta Singapura untuk mencegah Abdul Somad. Bahkan mereka menilai upaya pemerintah Indonesia tidak optimal untuk mengawal Abdul Somad. 


Melihat fenomena ini, mestinya cara pandang kita dengan melihat dari perspektif kedaulatan negara masing-masing. Perkara kedaulatan sebuah negara memang perihal yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Diterima atau tidaknya wna (warga asing) ke suatu negara adalah kedaulatan dari negara tersebut.

Singapura meskipun secara wilayah ukurannya sangat kecil, namun posisi mereka sama dan setara dengan Indonesia. Kebijakan yang mereka ambil tentu tidak mau diintervensi oleh Indonesia. Apapun alasannya, itu merupakan hak subjektif mereka. Akan tetapi Penolakan UAS di Singapore harus dengan penjelasan yang jelas. Kata pria yang biasa di sapa BI ini. 


Atas sikap tersebut terhadap UAS, Politisi partai Gerindra ini meminta serta mendesak Pemerintah Singapura meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memanggail Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo untuk memberikan penjelasan secara gamblang. Beliau juga meminta juga meminta POLRI untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan referensi di dalam maupun luar negeri. Kata Idham


 "Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus mengambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islamophobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik," kata politikus Partai Gerindra ini. Tutupnya.

Share:

No comments:

Post a Comment






Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts