Pergantian Ketua DPC PPP Kab. Tolitoli dan Ketua DPRD kab. Tolitoli Dilakukan dengan cara Menabrak Aturan main organisasi, Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng : DPP PPP Segera Mengambil Langkah Tegas dan Bijak.

KABARMASA.COM, DKI JAKARTA -  kepala kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan dan Pembanguan (DPP PPP) Pak Tony, menerima audensi dari aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP 

Sulteng berjumlah sekitar 12 orang yang dikoordinatori oleh Bung Anto Law, akan tetapi pada saat audensi yang diterimah hanya 3 perwakilan.(31/05/22)

Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng menyampaikan beberapa poin aspirasi terkait struktur kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli masa jabatan 2022-2026 Dan SK DPP PPP terkait proses pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli, yang diduga prosesnya tidak sesuai dengan Mekanisme Organisasi sebagaimana mestinya.

“Permasalahan ini berawal dari musyawarah cabang (MUSCAB) DPC PPP Kab. Tolitoli yang diselenggarakan pada bulan November 2021, Di saat musyawarah, ada beberapa calon ketua 

yang muncul salah satunya adalah Moh. Randy Saputra (Ketua DPC PPP Kab. Tolitoli saat itu). Dalam forum musyawarah tersebut terjadi dinamika perdebatan yang agak alot sehingga menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan alasan forum semakin memanas sehingga pimpinan sidang langsung mengambil sikap menunda persidangan dan memutuskan kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli di ambil alih oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah (DPW.PPP Sulteng). Sikap pimpinan sidang tersebut sangat tendensius”.Tutur Anto

Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng menduga bahwa keributan dan kekacauan serta pengambilan keputusan secara sepihak itu sengaja dilakukan (di setting) untuk menggagalkan Moh. Randy Saputra sebagai ketua DPC PPP Kab. Tolitoli untuk 

kedua kalinya.

“Proses pemilihan ketua harus dilakukan secara musyawarah, mufakat, transparan, dan berdasarkan pada aturan main organisasi Partai (AD/ART), bukan berdasarkan pada nafsu kekuasan yang melakukan segala macam cara untuk memenuhi hasratnya.” lanjut Anto

Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng sangat menyayangkan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli yang dilakukan secara sepihak, mereka menduga bahwa ketua DPW PPP Sulteng sebagai dalang intelektual atas pergantian yang dilakukan secara sepihak.

“Terkait Pengajuan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli yang tidak sesuai mekanisme 

organisasi dan diduga hal tersebut adalah akal-akalan ketua DPW PPP Sulteng. Dengan  permasalahan tersebut maka Perlu kiranya Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) segera mengevaluasi kembali Surat keputusan (SK DPP) yang telah diterbitkan itu, terkait pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli. Serta memanggil ketua DPW Sulteng ke Jakarta untuk di mintai keterangan.” Pungkas Anto 

Dari proses audensi tersebut Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng memberikan beberapa poin tuntutan, dan mendesak agar tuntutannya tersebut segera di tindak lanjuti oleh DPP PPP. 

POIN TUNTUTAN :

1. Memohon kepada DPP PPP agar segera mengambil alih kepemimpinann DPW PPP 

Sulteng.

2. Mengevaluasi kembali struktur kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli masa jabatan 2022-

2026 dan pelaksanaan Muscab DPC PPP Kab.Tolitoli yang tidak prosedural dan cacat 

hukum.

3. Mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali SK DPP PPP terkait proses pergantian 

Ketua DPRD Kab.Tolitoli.

4. Besar dugaan kami bahwa ada oknum yang bermain terkait proses administrasi di DPP PPP

5. Mendesak Ketua DPP PPP agar memberikan teguran keras bahkan sanksi kepada oknum

yang ingin memecah belah kader PPP.

Share:

Read More

Meneropong Capaian Ciamik Polda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran Banjir Apresiasi Masyarakat Dipertengahan Tahun 2022

KABARMASA.COM, JAKARTA - Genap 18 bulan atau satu setengah tahun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran berhasil memberikan kabar baik kerja nyata pengabdiannya untuk penegakan hukum sebagai bentuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Ibu Kota Indonesia. Sejak dirinya dilantik pada tanggal 20 November 2020 lalu, sampai saat ini sederet terobosan aksi dan pemikiran terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan Polda Metro Jaya serta jajaran demi mewujudkan Polri Presisi [ Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan ] dari sektornya yang paling mendasar. 

Selama menjabat Kapolda Metro Jaya, sejumlah gebrakan dilakukannya, berawal dari pengungkapan kasus jaringan Narkoba & Narkotika International dengan penangkapan sindikat gabungan Nigeria dan Iran, membawa barang bukti 310kg sabu, penggerebekan kampung narkoba di Kampung Bahari, dan lain sebagainya sebagai bentuk komitmen kuat dirinya mengaktifkan tombol *War On Drugs* untuk upaya penyelamatan anak bangsa dan menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyrakat Jakarta.

Diawal dan sepanjang tahun 2021 sejak dirinya mengabdi, ia menginstruksikan seluruh jajaran Polda Metro Jaya agar turut andil dalam menekan serta memutus mata rantai penularan Covid-19. Memanfaatkan masa PPKM saat pandemi, dirinya membuat terobosan yaitu menciptakan Kampung Tangguh dan Vaksinasi Merdeka, dengan bekerjasama oleh pihak Rumah Warga (RW) seluruh Jakarta sebanyak 900 titik gerai vaksinasi. Gerakan itu terbukti ampuh cepat dalam kontribusinya menciptakan *_Herd Imunity_* bagi warga Jakarta.

Bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Irjen Pol Fadil Imran beserta jajaran Polda Metro Jaya, atas program Vaksinasi Merdeka yang digagasnya. Apresiasi disampaikan Kapolri dalam sambutannya pada acara “Malam Apresiasi Relawan Vaksinasi Merdeka” dilapangan Polda Metro Jaya. Apresiasi itu bukan tanpa alasan. Sebab, pencapaian target vaksinasi dosis pertama sudah 100 persen, bahkan dosis kedua mencapai 50 persen.  

Tak hanya itu, disektor keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi fokus utama dirinya, dari pembentukan terobosan barunya dengan membentuk Tim Patroli  Perintis Presisi ( Dream Team PMJ ) yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta. Dengan mengedepankan konsep patroli humanis kepada masyarakat, diharapkan menjadi lokomotif kehadiran yang cepat disaat masyarakat membutuhkan bantuan keamanan demi kenyamanan wilayah Jakarta. 

Dari adanya sebagian oknum masyarakat yang meresahkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta. Salah satunya terdapat aksi balap liar yang dilakukan para pemuda di Jakarta, dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan pembinaan. Kapolda Metro menginisiasi pembentukan Transformasi Balap Liar (Street Race), yang bertujuan untuk mewadahi keinginan dan hobi sebagian pemuda serta masyarakat yang terlibat balap liar illegal, agar dapat menyalurkan hobinya dengan baik dan benar.

Kinerja Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2021 sampai 2022, memang menjadi sorotan publik. Sejumlah apresiasi pun datang dari lapisan masyarakat umumnya, dan khususnya yang tergabung dalam organisasi pemuda, mahasiswa, dan aktivis tanah air. Menurut Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta, Imam Maksum Amrullah, sepak terjang Polda Metro Jaya dibawah komando Irjen Pol Fadil Imran sangat sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi publik selama ini. 

_“Irjen Pol Fadil Imran telah menunjukan keseriusan dan totalitas menjadi abdi utama bangsa dan negara diwilayah Polda Metro Jaya. Sebagai aparatur negara penegak hukum, dirinya sangat profesional, ideal, adil, dan humanis dalam persoalan menjaga masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam berkegiatan.”_  Ujarnya

Modernisasi Polri *_(Modern Policing)_*  salah satu strategi yang diusung oleh Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran untuk mempercepat terwujudnya ‘Polri Presisi’ adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, hadirnya Polisi Virtual yang ditujukan untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif terbukti membuat netizen lebih bijak dalam memanfaatkan ruang digital sebagai wahana interaksi. Dan mengedepankan fungsi preventif dengan penekanan utama kepada pencegahan serta humanisasi persuasif dalam penegakan hukum.

Moderasi Polri *_(Police Moderation)_*  menjadi kebijakan Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran dengan menetapkan Polsek dari hasil peremajaan junior Reserse dan Intel yang sudah lama akan dijadikan Pimpinan Polsek, yang tidak lagi mengurus perkara dan lebih mengedepankan penyuluhan serta pembinaan terbukti disambut baik masyarakat luas. Polsek diposisikan sebagai pembina masyarakat. Mereka diminta lebih concern untuk mengayomi masyarakat dan bersama dengan masyarakat dalam suasana guyub. Sehingga masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

Lebih dari itu kebijakannya menjadikan Pimpinan Polsek dari figur Polisi Wanita (Polwan) menjadi berpengaruh dari pengamanan kota, yang menjadi komposisi warna pelengkap Pimpinan Polri dimulai dari kebijakan kesetaraan gender. Dibuktikan baru-baru ini dirinya telah melantik 28 Kapolsek terbaru, diantaranya terdapat keistimewaan ada 8 Polwan yang menjadi Kapolsek di wilayah Polda Metro Jaya. Polsek adalah ujung tombak Polri, mata tombak pembangkit ketertiban masyarakat. Bentuk komitmen dan konsistensinya dalam kesetaraan gender, untuk terus melakukan pembaruan dan warna ditubuh Polda Metro Jaya. Dengan jiwa pengayom seorang wanita layaknya seorang Ibu, dirinya yakin Polwan dapat menjadi pemimpin yang humanis dan pengayom bagi masyarakat diwilayah kepemimpinannya.

Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta, Imam Maksum Amrullah menambahkan, semangat Modernisasi dan Moderasi Polri adalah sepasang semangat dan harapan dari setiap kebijakan yang diluncurkan Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran. Selama 18 Bulan atau satu setengah tahun menjabat sebagai Kapolda, Irjen Pol Fadil Imran telah membuktikan dirinya memang pantas mengemban amanah sebagai Tribrata Satu di Polda Metro Jaya. Segala catatan kritis mewarnai setiap langkahnya selama 18 bulan atau 1,5 Tahun ini adalah bagian dari dialektika yang memang menjadi keharusan sejarah. Tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang tidak melahirkan kritik. Kritik adalah energy bagi seorang pemangku kebijakan agar lebih kuat dan peka dalam menghadapi perubahan zaman. Dan tidak ada perubahan yang instan, semua butuh proses. Selamat Bertugas Pak Jenderal !

Oleh : Imam Maksum Amrullah – Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta

Share:

Read More

Ratusan mahasiswa dan pemuda yang menyebut diri Gerakan Aspirasi Peduli Telkom (Gasril Telkom) mendatangi PT. Telkom Indonesia (persero)

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ratusan mahasiswa dan  pemuda yang menyebut diri Gerakan Aspirasi Peduli Telkom (Gasril Telkom) mendatangi PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tengah berlangsung pada Jum’at (27/5/2022). Masa yang dipimpin Amri Loklomin menuntut RUPST tidak dipengaruhi kepentingan politik.

“Kami tegaskan, untuk menjaga public trust ditengah kepercayaan masyarakat yang menurun kepada perusahaan. RUPST ini harus terbeas dari kepentingan politik. Apapun warnanya tidak boleh ada campur tangan,” kata Amri.

Aktivis pemuda yang sedang menempuh Pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Timur ini melanjutkan, RUPST harus jadi momentum bagi Telkom untuk memperbaiki kinerja perusahaan ditengah sorotan publik karena sejumlah pemberitaan negative atas kinerja perusahaan. RUPST tidak boleh memilih orang yang salah untuk memimpin Telkom.

“Sebagai perusahaan public, jika ingin kinerja PT. Telkom Indonesia Tbk lebih baik dari sekarang RUPST tidak boleh menunjuk Ririck Adriansyah sebagai Direktur Utama. Kami menolak. Karena Ririck Adriansyah tidak kapabel dan gagal menjalankan amanat Presiden Jokowi,” Teriak Amri dihadapan masa demonstrasi.

Regenerasi dalam tubuh perusahaan publik seperti PT. Telkom Indonesia Tbk menjadi kata kunci meraih kepercayaan masyarakat. Apalagi PT. Telkom Indonesia Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggan rakyat Indonesia.

“Banyak putra putra terbaik Indonesia yang bisa memimpin PT. Telkom bersaing dan membawa BUMN ini menjadi perusahaan global dunia dengan terobosan-terobosan yang dimiliki pemimpinnya nanti. Selain itu penentuan Dirut PT. Telkom Indonesia Tbk, harus berdasarkan Pasal 19. Peraturan pemerintah (PP) No. 45 tahun 2005 Tentang BUMN.” tegas Amri.

Share:

Read More

Kompolnas Ancam Tindak Oknum Polri Soal Pembiaran Tambang Ilegal

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN-Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Albertus Wahyurudhanto mengungkap ada dua motif utama di balik lemahnya penindakan polisi terhadap tambang ilegal, yang menyebabkan aksi penggarongan konsesi tambang hingga saat ini masih marak terjadi.

Menurutnya, motif pertama akibat kurangnya pengawasan oleh Polri terhadap jajaran anggota. Lalu motif kedua, akibat adanya pembiaran yang dilakukan secara sengaja.

"Ketika ada pelanggaran hukum, maka polisi harus bertindak. Mengapa masih banyak tambang ilegal, ada dua kemungkinan. Pengawasan Polri kurang terhadap kinerja anggota, atau dibiarkan saja karena ada yang menikmati," ungkap Albertus melalui keterangan resminya, Selasa (24/5).

Untuk motif pertama, sambungnya, Kompolnas akan melakukan perbaikan pada mekanisme pengawasan di dalam tubuh Polri. Namun bila ditemukan ada unsur pembiaran terhadap tambang ilegal, maka Kompolnas akan memberikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang terlibat.

"Kerja Kompolnas itu mengawasi tugas polisi. Kalau problemnya pengawasan kurang, perbaikannya di mekanisme pengawasan. Tapi kalau memang sengaja dipelihara, kami tidak main-main. Ini menyangkut etika profesi, kami tidak akan tinggal diam," bebernya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, lemahnya penindakan oleh aparat jadi penyebab utama maraknya tambang ilegal. Bahkan, para penambang liar berani merusak police line, seperti yang terjadi pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anzawara Satria di Kalimantan Selatan.

Kasus ini telah menewaskan seorang advokat bernama Jurkani. Aksi penambangan ilegal di Anzawara terjadi sejak April tahun lalu hingga saat ini.

"Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan, namun, berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi," tegas Ridwan.

Share:

Read More

UAS jadi Wakil Presiden dampingi Pak Prabowo, Singapura perlu hati hati menolak kedatangan UAS

KABARMASA. COM, JAKARTA - Sikap Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya mendapat kritikan dari tokoh di Indonesia. Tindakan Negeri Singa itu dinilai melanggar Resolusi PBB tentang Anti Islamophobia. Hal itu di tanggapi oleh M. Idham Djanawir. ST "politisi partai gerindra yg pernah menjadi Team ahli strategi pemenangan anies sandi,Juru kampanye Nasional prabowo sandi dan wakil ketua umum DPP Satria Partai Gerindra" mengatakan, bahwa Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang dakwahnya banyak diminati umat Islam di Indonesia serta patut di hargai. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya dari Al-Qur'an dan Hadits. "Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya. Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas," lanjut Idham bahwa ada Stigmatisasi ala George Bush bahwa muslim radikal terlalu telanjang dan tendensius. 

Tujuannya jelas, yaitu untuk membenarkan perang melawan negara2 yang kaya minyak dan sumber daya alam. Mengklaim sebagai negara kampiun demokrasi tetapi tindakannya anti demokrasi. Semoga apa yang di lakukan singapore untuk menolak kedatangan UAS bisa di pertangung jawabkan karena kita harus yang berpikiran waras membawa angin baru yang lebih adil, damai dan beradab. (ujar pria yang pernah menjadi JURKAM Prabowo-Sandi ini).

pemerintah semestinya harus tegas , lanjut menurutnya bahwa pelajaran penting dari peristiwa di Singapura itu adalah pemerintah semestinya harus tegas.

"Meskipun dalam spektrum hak asasi manusia siapa pun boleh bicara mengemukakan pendapat dan sebagainya, tapi kalau ucapannya sudah mengancam terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, tentu negara punya hak untuk melakukan tindakan protektif,". 

Begitu pula di kalangan Muslim, lanjutnya, kalau kira-kira ceramah seseorang justru bukan dalam rangka mencerahkan, tetapi menyesatkan maka setiap kelompok punya hak juga untuk tidak menerima penceramah atau pendakwah dari luar komunitas mereka.

Mereka yang membela tentu para pengagum dan pengikutnya di Tanah Air. Macam-macam komentar dilontarkan, tindakan Singapura dianggap sebagai penghinaan terhadap penceramah kondang Tanah Air itu. Ada yang mengecam Singapura karena lebih melindungi koruptor daripada memperlakukan ulama dengan baik.

Tidak cukup hanya mengecam Singapura, komentar yang menyalahkan pemerintah Indonesia pun bertebaran. Ada yang menuding adanya konspirasi pemerintah Indonesia yang minta Singapura untuk mencegah Abdul Somad. Bahkan mereka menilai upaya pemerintah Indonesia tidak optimal untuk mengawal Abdul Somad. 

Melihat fenomena ini, mestinya cara pandang kita dengan melihat dari perspektif kedaulatan negara masing-masing. Perkara kedaulatan sebuah negara memang perihal yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Diterima atau tidaknya wna (warga asing) ke suatu negara adalah kedaulatan dari negara tersebut.

Singapura meskipun secara wilayah ukurannya sangat kecil, namun posisi mereka sama dan setara dengan Indonesia. Kebijakan yang mereka ambil tentu tidak mau diintervensi oleh Indonesia. Apapun alasannya, itu merupakan hak subjektif mereka. Akan tetapi Penolakan UAS di Singapore harus dengan penjelasan yang jelas. Kata pria yang biasa di sapa BI ini. 

Atas sikap tersebut terhadap UAS, Politisi partai Gerindra ini meminta serta mendesak Pemerintah Singapura meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memanggail Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo untuk memberikan penjelasan secara gamblang. Beliau juga meminta juga meminta POLRI untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan referensi di dalam maupun luar negeri. Kata Idham

 "Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus mengambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islamophobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik," kata politikus Partai Gerindra ini. Tutupnya.

Share:

Read More

Ketua SEMMI Kukar Mengkritik Keras,Pembangunan di Kutai Kartanegara

KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Disampaikan Ketua umum SEMMI KUKAR Pembangunan infastruktur harus terus berjalan Kabupaten kutai kartanegara, pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah ibu kota negara baru nantiya. salah satu titik lokasi sebagian wilayah berada di kukar,Batam (24/05/2022)

“Pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara baru harus terus berjalan di kabupaten kutai kartanegara karena melihat dukungan beberapa tokoh pemuda mendorong IKN di Kalimantan Timur selain SDM juga tentunya pembangunan infastruktur harus terus berjalan guna sebagai ikon IKN juga nntiya dan juga masyrakat kukar juga menikmatinya

semmi kukar juga meminta pemerintah juga harus fokus ke beberapa pembangunan infastruktur di kutai kartanegara sebagai keberhasilan pemimpin daerah dalam persiapan pemindahan ibu kota negara.

pemerintah harus mengawasi setiap pembangunan infrastruktur di kutai kartanegara.

Apa lagi kutai kartanegara jumlah APBD terbesar di kalimantan timur tahun ini, Nominalnya mencapai Rp 5,264 Teriliun dan di posisi kedua ada Kutai timur Rp 2,954 Triliun sumber

(kaltim today)

“Pembangunan jalan infastruktur dan fasilitas umum harus memadai karena melihat kutai kartanegara memiliki APBD terbesar di kalimantan timur, tentunya kita harus mewujudkan cita cita bangsa ini mensejahterakan masyrakatya melalui pembangunan 

jika APBD sebesar itu tidak mampu kelola pembangunan di kutai kartanegara dengan baik maka, semmi kukar mengangap gagal kepemimpinan Edi-Rendi di kutai kartanegara.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Rapat Kerja Dan Konsolidasi Poros Muda Indonesia Seindonesia

KABARMASA.COM, JAKARTA - Poros muda indonesia menggelar kegiatan yang bertemakan optimalisasi pendidikan keraktur demi indonesia emas dan juga  membangun jiwa ekonomi kreatif di era 4.0 pada 20 - 21 Mei 2022.

Di era sekarang ini semakin cepat jaman berkembang, semakin cepat juga perputaran ekonomi yang berdampak ekonomi indonesia harus lebih maju dan juga memberikan lebih nya lapangan pekerjaan, karna tingkat pengangguran tinggi adalah dampak lesunya perputan ekonomi.

Pada kesempatan ini poros muda indonesia semakin berusaha untuk memberikan kontri businyata terkait dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dan juga mewujudkan indonesia emas untuk indonesia yang harusnya bisa menjadi lebih baik di karenakan indonesia adalah negara katulistiwa, yang di berikan kelimpahan dalam sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Para pembicara poros muda saat ini yang merupakan para tokoh pemuda dan mahasiswa yang bertujuan untuk memberik kontroversi nyata dan terlihat dampak nya terhadap masyarakat luas.

Yang pertama adalah afad usasra sapma pp jakarta timur dalam kali ini memberikan pemaparan tentang perlunya penanaman paham tentang kewirausahaan demi terwujudnya dan tumbuh nya masyarakat yang mampu dan membuat lapangan - lapangan pekerjaan demi terwujudnya indonesia yang paham atas pentingnya berwirausaha.

Yang selanjutnya adalah secrin purba dari direktur sbsi yang menyampaikan bahwa pentingya lapangan 

pekerjaan sangat di perlukan oleh karna itu penting penanaman nilai - nilai wirausa sejak dini adalah perlu dan wajib.

Rohmi mentri luar negri bem universitas jayabaya memberikan pemaparan tentang perlunya generasi muda untuk memahami tentang indonesia emas karna indonesia perlu generasi - generasi muda.

Ketua satuan pelajar mahasiswa batak bersatu manik, memaparkan indonesia harus lebih maju demi indonesia anh baik dengan cara dari pendidikan maupun ekonomi, pembuatan lapangan kerja, juga memberinkan sebuah gambaran bahwa pentingnya berwirausaha. Mau itu kecil atau besar sangat di perlukan untuk indonesia yang lebih baik.

Acara berlangsung lancar dan sesuai dengan harapan, para peserta diskusi mengikuti acara dengan penuh semangat dan juga mendapat ilmu - ilmu yang bermafaat.

Tidak lupa ucapan frans freddy ketua umum poros muda berterima kasih atas kedatangan para pembicara dan peserta dalam agenda ini.

Share:

Read More

Meminta BPK Audit Investigasi K/L, Pengurus INSPIRA DKI Jakarta Apresiasi Sikap Peduli H.Kamrussamad Terhadap Kemajuan Pemerintahan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, tiga diantaranya adalah pihak pelaku usaha termasuk melibatkan nama besar perusahaan besar kelapa sawit seperti Wilmar. Salah dari keempat tersangka tersebut yaitu Lin Che Wei (LCW) yang merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI.

Atas kejadian tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI Ir.H.Kamrussamad menyayangkan serta turut bersikap peduli dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi seluruh Kementerian dan atau Lembaga di pemerintahan. Bertujuan agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dan untuk memastikan sosok seperti LCW lainnya tidak berkeliaran lagi di kementerian atau lembaga lainnya. 

“Saya khawatir, ada Lin Che Wei (LCW) lainnya lagi di kementerian dan Lembaga yang lain. Ini menjadi alarm bagi seluruh instansi, jangan sampai intervensi mafia seperti ini menyusupi proses pengambilan kebijakan di kementerian.” Kata Kamrussamad kepada Kompas TV, Jum’at (20/05/2022)

Dengan ditetapkannya Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka kasus Minyak Goreng (Migor), membuktikan bahwa kementerian dan lembaga di Indonesia rentan, yang bahkan telah disusupi mafia. Karenanya Kamrussamad mendorong BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap Kementerian dan Lembaga dengan tupoksi ekonomi. 

“Bagaimana bisa pihak swasta direkrut tanpa kontrak oleh Kementerian tanpa surat keputusan, tapi dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng. Dan ironisnya, Dirjen mengikutinya. Ini menunjukkan lemahnya policy making process di kementerian dari intervensi mafia.” Kata Kamrussamad dalam postingan resmi akun Instagramnya.

Demikian hal tersebut diapresiasi dan didukung oleh Pengurus Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) DKI Jakarta, dengan tindakan kritis dan kepedulian dari public figure Ir.H.Kamrussamad Anggota DPR RI Komisi XI sebagaimana mestinya bertugas memantau kebijakan dan kejadian dalam ruang lingkup Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan. 

Terakhir, Ketua Umum INSPIRA DKI Jakarta Imam Maksum Amrullah mengatakan, “Bahwa permintaan Ir.H.Kamrussamad tersebut akan berdampak positif pada kestabilan dan kemajuan jalannya pemerintahaan. Jika pasangan kerja BPKP, BPK, LKPP, dan LPEI dengan Komisi XI DPR RI bekerjasama dalam menumpas para mafia yang bukan hanya kasus ekspor CPO, tapi juga untuk terhindar dari intervensi mafia di Kementerian dan Lembaga RI lainnya.”  Kata Imam saat ditemui wartawan.

Share:

Read More

Aksi Mahasiswa, Desak KPK Tangkap Mafia Birokrasi Di Kabupaten Muba

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI)  mendatangi gedung merah putih KPK RI.  Kamis, 18/5/2022.

Kedatangan mahasiswa dalam rangka demonstrasi ini adalah berkaitan dengan skandal jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Kami hadir disini untuk mendukung KPK agar segera turun ke Kabupaten Muba, sebab ada praktik KKN disana. Ujar Abraham selaku koordinator aksi. 

Dalam orasinya mereka menyampaikan telah terjadi pungutan biaya 50 sampai 200 juta terhadap 200 orang ASN dengan iming-iming dapat menduduki posisi strategis di lingkungan Pemda Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Sebelumnya Bupati Muba di OTT oleh KPK, hari ini kami datang kesini untuk mendesak KPK segera menangkap Plt Bupati Muba (Beni Hernedi) dan kepala BKD Muba,  ujar Abraham. 

Dalam aksinya Koalisi Mahasiswa Indonesia menyampaikan empat poin tuntutan sebagai berikut. 

Pertama, KMI mendesak KPK segera menginvestigasi kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin.

Kedua,  KMI mendesak KPK untuk menangkap dan memeriksa PLT Bupati Musi Banyuasin (Beni Hernedi) 

Ketiga,  KMI mendesak KPK segera menangkap pelaku jual beli jabatan di Pemkab Musi Banyuasin sebab ada 200 orang dipungut biaya 50 sampai 200 juta untuk menduduki jabatan strategis. 

Keempat,  KMI juga mendesak KPK untuk menelusuri aliran dana ke klub bola Babel United yang diketuai oleh Beni Hernedi.

Share:

Read More

Aksi Lempar Telur Busuk, GPPB Desak KPK Tangkap Mafia Anggaran BPDPKS dan Biodisel

KABARMASA.COM, JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB)  menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK RI 18/5/2022. 

Dalam demonstrasi ini mahasiswa mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa sejumlah nama besar di Indonesia. menurut keterangan GPPB di KPK, mereka demonstrasi terkait dengan skandal subsidi biodisel oleh BPDPKS ke perusahaan swasta yang membuat 80 persen anggaran BPDPKS mengalir ke perusahaan swasta sawit ujar Abraham selaku koordinator. 

Subsidi biodisel yang sangat tinggi dinilai janggal oleh GPPB, karena biodisel ini hanyalah salah satu tugas dan fungsi dibentuknya BPDPKS.  

Dana subsidi BPDPKS ditentukan oleh rapat Komite pengarah yang diketuai oleh Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI) dan melibatkan narasumber dari pengusaha swasta. Diantaranya,  Arif P. Rachmat, Franky Oesman Widjaja, Martias Fangiono (Pung Kian Hwa) Martua Sitorus, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Ujar orator lainnya. 

Abraham selaku koordinator menyampaikan dalam orasinya beberpa Perusahaan swasta yang menikmati dana BPDPKS adalah wilmar Grup,  Permata Hijau Grup,  Musim Mas Grup,  Sinarmas Grup,  Apical/Asian Agri Grup,  

Aksi mahasiswa yang diwarnai penerobosan kedalam lobi KPK dan pelemparan telur busuk ini berlangsung cukup panjang, masa aksi menolak membubarkan diri sebelum KPK memberikan keterangan terkait dengan kasus di BPDPKS.

dalam rilisnya GPPB menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikit,  

Pertama, Mendesak KPK memanggil dan memeriksa Airlangga Hartarto selaku ketua komite pengarah BPDPKS. 

Kedua, Mendesak KPK memanggil dan memeriksa CEO Wilmar Grup, Sinarmas Grup, Permata Hijau Grup, Apical Grup, Musim Mas Grup. 

Ketiga, Mendezak KPK memanggip dan memeriksa Martias Fangiono, Arif P. Rachmat, Martua Sitorus, Franky Oesman Widjaja yang berpengaruh dalam menentukan biaya konversi subsidi biodisel di BPDPKS.

Share:

Read More

Aliansi Suara Rakyat Dan Mahasiswa Minta Kapolri Tinda Tegas Oknum Polisi Yang Diduga Membekaap Mafia Tanah

KABARMASA.COM, JAKARTA - Belakangan ini praktek  perampasan tanah atau lahan masyarakat sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya  praktek perampasan tanah oleh oknum  Mafia Tanah  Khususnya yang terjadi di Desa Cikopomayak dan Neglasari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini kemudian disoroti oleh sekelompok Pemuda Dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat & Mahasiswa.

M Dikrun, Koordinator lapangan Aliansi Suara Rakayat dan Mahasiswa dalam keterangannya menyampaikan bahwa, Salah satu  warga yang diperiksa oleh oknum Polisi  di desak/paksa untuk mengakui bahwa  salah satu surat yang diduga palsu yang nantiya akan dijadikan dasar terbitnya sertifikat yang pada akhirnya dibagi-bagi oleh presiden Joko Widodo, Ujarnya.

 "Hal ini, Disampaikan langsung oleh Kepala Desa Cikopomayak yang Merasa Warganya Menjadi Korban,Tambah M.Dikrun Pada selasa, 17/05/2022.

Zhulfikar, Jenderal lapangan Suara Rakayat Dan Mahasiswa. menyatakan, Padahal di dalam surat SK BPN Kabupaten Bogor, Nomor : 148/HM/BPN-32.01-400/VIII/2020. Dalam menerbitan sertifikat tidak bisa menggunakan surat yang dianggap palsu tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Sertifikat Tanah. Imbunya.

"Ratusan Masyarakat Desa Cikopomayak dan Neglasari Kabupaten Bogor, Jawa Barat berunjuk Rasa pada hari Kamis, 28 April 2022 di tengah-tengah lahan mereka yang menjadi hak miliknya dengan mengantongi Sertifikat Tanah yang di berikan bapak Presiden Joko Widodo pada 19 Maret 2018 yang lalu saat Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

M.Dikrun , Beberapa minggu yang lalu kami melekukan unjuk rasa dan mempertanyakan Sertifikat Tanah yang diberikan Presiden, dengan tulisan-tulisan berupa poster  untuk mendapatkan sebuah keadilan dan kejelasan Sertifikat yang kami miliki,Tegasnya

"Begini,  isi poster yang kami saat aksi unjuk rasa"

 "Pak Jokowi Kami Malu Sertifikat Yang Bapak Berikan Di Anggap Palsu"

 "Bapak Kapolri Tolong Kami, Kongkalikong Dari Oknum Pejabat Bareskrim Polri dan Oknum Mafia Tanah"

"Warga Desa Cikopomayak dan Neglasari Kabupaten Bogor Darurat Mafia Tanah"

Unjuk rasa , yang kami lakukan adalah sala satu bentuk respon terhadap hak milik, serta hak atas Tanah masyarakat yang di rampas paksa oleh Oknum Mafia Tanah yang tidak bertanggung jawab serta melawan Hukum. Kami menuntut agar praktik yang dilakukan oknum Mafia Tanah tersebut segera di bumi hanguskan di Republik ini,Ungkap Zhul sebagai Jendlap dalam aksi.

M. Dikrun, Koordinator Lapangan Kami berterimakasih tentunya dengan bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkomitmen memberikan ketersedian ruang hidup yang adil bagi masyarakat atas hak tanah mereka melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kini pemerintah telah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang hari ini dimiliki oleh masyarakat,Lanjutnya.

Zhulfikar, Kami atas nama Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam SUARA RAKYAT & MAHASISWA, Kami mengecam keras Oknum Pejabat Bareskrim Polri yang diduga ikut main mata dengan memberikan Karpet Merah terhadap Oknum Cukong Mafia Tanah ini. Kami ingin menagih janji Bapak Kapolri dalam memberikan perlindungan hak dan hukum atas tanah masyarakat secara berkeadilan melalui Satgas Mafia Tanah yang telah direncanakan Pak Kapolri,Tutupnya.

Adapaun tuntutannya sebagai berikut;

1. MENAGI JANJI KAPOLRI TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN SATGAS MAFIA TANAH, SEBAP SEKARANG PARA MAFIA TANAH INI MASI SAJA TUMBUH SUBUR DI BANGSA INI.

2. MENDESAK KAPOLRI AGAR SEGERAH MENGEFALUASI JAJARAN NYA ATAU ANGGOTA NYA YANG DIDUGA IKUT TERLIBAT DALAM PRAKTEK MAFIA TANAH YANG TERJADI DI DESA CIKOPOMAYAK DAN NENGLASARI DI KABUPATEN BOGOR JAWABARAT.

3. MENDESAK KAPOLRI AGAR SECEPAT NYA MEMBENTUK SATGAS MAFIA TANAH UNTUK MENUNTASKAN MAFIA TANAH YANG TERJADI DI DESA CIKOPOMAYAK & NENGLASARI YANG MENGORBANKAN SEBANYAK 300 KK YANG SERTIFIKAT NYA DI BERIKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO PADA 18 MARET 2018.

4. MEWAKILI MASYARAKAT DESA CIKOPOMAYAK & NENGLASARI MENUNTUT KEADILAN ATAS TANAH YANG DI KLEM OLEH OKNUM2 YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.

5. TANGKAP & PENJARAK OKNUM YANG TERLIBAT DALAM PRAKTEK MAFIA TANAH DI DESA CIKOPOMAYAK & NENGLASARI BOGOR JAWA BARAT.

Korlap : M.Dikrun

Jendlap : Zul

Share:

Read More

PW SEMMI RIAU Kebijakan POLDA RIAU Dalam Tangani Arus Mudik dan Balik Lebaran Tahun 2022

KABARMASA.COM,KEPULAUAN RIAU - Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Riau (PW SEMMI RIAU) Lebaran Idul Fitri tahun ini yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 alhamdullilah telah usai dan dapat kita rasakan bersama tentu menjadi momentum yang paling ditunggu masyarakat Indonesia khususnya msyarakat Riau, untuk menjalani mudik kekampung halaman yang dimana diperkirakaan puncak arus mudik pada tanggal 28 – 30 April 2022 dan balik arus mudik pada tanggal 6- 8 Juni 2022.

Terkait  akan terjadinya puncak arus mudik dan balik lebaran apalagi diera pandemi saat ini Kapolda Riau tentunya sudah mengantisipasi dan mempunyai langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat puncak arus mudik seperti adanya kecelakaan lalu lintas  dan kemacetan parah.Kepulauan Riau Kota/kabupaten Batam (15/05/2022)

Apalagi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan survei dengan hasil bahwa ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik pada tahun ini

Terkait akan hal diatas dan setelah melihat apa yang terjadi pada puncak arus mudik yang telah selesai Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Riau (PW SEMMI RIAU) mengapresiasi keberhasilan yang dibuat Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam menangani arus mudik dan balik Lebaran tahun 2022

Bahkan Berbagai kebijakan Polda Riau terkait arus mudik dan balik pada tahun ini yang awalnya dikhawatirkan akan menjadi kebijakan yang gagal rupanya dinilai PW SEMMI RIAU telah berhasil mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan parah

Tentunya apresiasi tersebut juga disampaikan terutama kepada jajaran Polda yang menjadi ujung tombak bagi pelayanan arus mudik dan balik Lebaran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PW SEMMI RIAU, Bobby Kurniawan pada Sabtu (14/5/2022) di Sekretariat PW SEMMI RIAU, Pekanbaru.

 

"Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setingggi-tingginya kepada Polda Riau dalam langkah staregis atas keberhasilan tekait arus mudik dan arus balik yang berjalan lancar," tuturnya.

Bobby juga menilai langkah Polda Riau beserta jajaran dalam mengatur arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2022 sangat membanggakan, Hal ini dapat kita lihat dari persiapan yang dilakukan oleh Polda beserta jajaran terkait lonjakan pemudik yang meningkat dari tahun sebelumnya sehingga dapat diantisipasi dengan sangat baik

"Sekali lagi tentunya ucapan terimakasih yang kami berikan atas keberhasilan Polda Riau beserta jajajaran yang sudah mengawal arus mudik dan balik tahun ini, sehingga lonjakan pemudik dapat diantisipasi dengan baik dan tertib sesuai dengan yang diharapkan oleh publik," ujar Bobby.

 

 

"Ini merupakan capaian kerja keras dan keberhasilan seluruh anggota Polda yang menjadi tambahan catatan positif bagi pelayanan Polda terhadap masyarakat, kita terus berharap capaian-capaian serta keberhasilan  tersebut dapat membuat Polda makin dicintai dan disenangi masyarakat," kata Bobby.

Di Satu sisi, SEMMI RIAU dikatakan oleh Bobby menilai suksesnya arus mudik dan balik lebaran tahun 2022 ini juga terjadi karena dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai berkat Presiden Jokowi yang telah mempersiapkan infrastruktur transportasi yang sangat baik, sehingga  memberikan efek luar biasa bagi masyarakat luas.

 

"Memang harus kita akui bersama bahwa kelancaran mudik tahun ini merupakan hasil secara langsung dari dukungan infrastruktur transportasi yang selama ini dikejar oleh Pemerintah," tutur Bobby.

 

"Tentunya masyarakat merasakan kemudahan dan kelancaran dalam malaksanakan perjalanan dengan pembangunan infrastruktur yang masif, membuat arus mudik dan balik lebaran tahun ini lancar," ucapnya.

Jurnalis - ZS

Share:

Read More

Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur Menuntut Kepolisian Untuk Segera Menangkap Ruhut Sitompul Atas Unggahan Meme Anies Baswedan Memakai Pakaian Adat Papua

KABARMASA.COM, JAKARTA- Unggahan Meme Anies Baswedan oleh Ruhut Sitompul menjadi sorotan publik. Pier Lailossa selaku Ketua Umum Aliansi Mahasiswa  Timur Indonesia (AMATI) mulai buka suara atas hal tersebut.

"Berangkat dari perihal permasalahan unggahan ruhut sitompul di media sosial (twitter) yang mana mengunggah foto editan anies baswedan menggunakan pakaian adat papua, menurut pandangan kami Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia, perbuatan tersebut sangat disayangkan dan tak seharusnya dilakukan oleh figur sekelas ruhut sitompul, yang mana lewat perbuatan yang PM dimaksud harusnya bisa disadari dapat memunculkan polemik ditengah-tengah masyarakat mengingat hal tersebut sudah melibatkan unsur budaya kedaerahan yang sangat dicintai, dihormati dan dijunjung tinggi". (14/5/2022)

"Lebih daripada itu, walaupun telah dikonfirmasi oleh ruhut bahwasannya foto itupun didapat dari pihak lain, akan tetapi dengan melanjutkan mengunggahnya justru menunjukan ketidakbijakan beliau dalam menggunakan media sosialnya. Banyak foto editan yang bisa dipakai, tetapi kenapa harus menggunakan kekayaan adat budaya papua untuk dicampur adukan dengan hal yang tak sepatutnya sehingga hal tersebut bisa dibilang rasis". ujarnya

Selain itu, Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia yang disingkat AMATI menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap dan mengadili Luhut Sitompul.

"Oleh karena ulahnya kami Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia yang berhimpun atas dasar kebudayaan, adat istiadat dan kekeluargaan sangat kecewa dengan perbuatan yang sudah melecehkan jati diri kami Mahasiswa Timur Indonesia. Maka kami menuntut dengan tegas kepada pihak kepolisian harus segera menangkap Ruhut Sitompul."tutupnya 

Share:

Read More

Di Sebut BackUp TKSK Nakal, Arman Rahim "Apa Kapasitas Saya"

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Dalam pemberitaan sebelumnya, nama Andi Arman Rahim di sebut membackUp TKSK Nakal yang di duga selama ini menguasai agen dan mengarahkan untuk bekerjasama dengan Pemasok tertentu, dan di sebutkan pula nama anggota Legislatif dari Partai PDIP A. Akhiruddin yang tidak lain merupakan adik dari Sekda Kabupaten Bone A. Islamuddin, selain itu di sebutkan pula nama kader Partai Golkar Alfian Anugrah yang di duga kuat menjadi pemasok yang bekerjasama dengan para TKSK nakal tersebut.

Arman Rahim yang di hubungi melalui telepon seluler mengatakan saya merasa tersanjung dengan pernyataan narasumber di pemberitaan sebelumnya, karena yang biasanya mampu membackUp itu adalah seseorang yang memiliki kapasitas yang jelas, mereka yang punya jabatan atau kekuasaan, sedangkan orang awam seperti saya ini bisa apa

Dan seandainya saya punya kapasitas untuk membackUp, untuk apa saya membackUp orang- orang yang tidak saya kenal, tapi untuk membuktikan semua tudingan itu, sebaiknya hal ini di laporkan saja, agar terang benderang siapa sebenaranya yang bermain di program ini, kata Arman

Dan jika terbukti ada orang yang bermain dengan jabatannya, mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari kekuasaan yang ada padanya, saya harap Aparat Penegak Hukum tidak tebang pilih, siapapun dia proses seadil adilnya, karena BPNT ini sudah berulang kali di tangani Oleh Aparat tapi belum ada titik temu sampai saat ini, jika dalam hal ini saya terbukti membackUp dan itu dianggap perbuatan melawan hukum, maka penjarakan saya juga, terang Arman

Seperti kita ketahui jika sebelumnya di sebutkan ada beberapa TKSK yang di duga bekerjasama dengan pemasok atau merangkap menjadi pemasok itu sendiri, seperti TKSK kecamatan Kajuara, Salomekko, Libureng serta kecamatan Cenrana.

Share:

Read More

Usut tuntas kasus Kardus Durian Di Duga Keterlibatan Muhaimin Iskandar

KABARMASA.COM, JAKARTA -  Sejumlah masa yang tergabung dari gerakan mahasiswa dan santri-NU, melakukan demonstrasi di depan kantor PKB ,meminta ketua umum partai PKB segera minta maaf kepada  Ketua umum PB-NU  Gus Yahya Staquf dan Gus Dur atas stekmen yang beliau sampaikan pada saat bukber pada tgl 1 Mei 2022,kata sang orator dalam menyampaikan ultimatum nya Rabu tgl 11 Mei 2022, .

Tegas sang orator Tidak bisa pungkiri bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sangat berperan terhadap berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sayangnya sejak dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, PKB cenderung keluar dari nilai-nilai ahklak sopan santun ahluh sunah wal jama’ah yang menjadi ciri khas warga Nahdlatul Ulama (NU).

Beberapa catatan kelaIm Muhaimin Iskandar dalam lingkaran NU tidak sedikit meninggalkan luka bagi banyak warnahdliyin. Seperti sejarah kudeta Muhaimin Iskandar terhadap Presiden Republik Indonesia keempat, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan ulama kharismatik serta aset terhebat NU yang mestinya dijaga bersama nama baiknya, namun karena dibutakan oleh ambisi kekuasaan, Muhaimin Iskandar kemudian berani melengserkan dan mengkhianati Gus Dur dikala itu.

Tidak hanya sampai sampai di situ, beberapa waktu lalu ramai juga tentang Muhaimin

Iskandar yang dinilai melawan dan melecehkan marwah Ketum PBNU Gus Yahya akibat 

klaim-nya yang mengatakan bahwa PKB tanpa didukung oleh PBNU dan warga nahdliyin, ia 

masih punya suara ideologis 13 juta yang mendukung dirinya. 

Kami menganggap pernyataan Muhaimin Iskandar yang disampaikan saat acara buka bersama pada hari Ahad lalu (01/052022) adalah pernyataan yang arogan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kesatria ujar sang orator, yang dianut oleh warga nahdliyin serta berbahaya terhadap kondisi keumatan di NegaraIndonesia.

 Sang orator Kemabli mengingatkan kepada Ketua umum partai PKB 

 Muhaimin Iskandar(CAK IMIN) dalam posisinya sebagai pejabat publik, mestinya lebih berhati-hati dengan ucapannya di depan masyarakat maupun media. Beberapa tindakan

kontroversialnya pun dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pejabat Negara sejak 

2011 silam membuat publik bertanya. Tindakan-tindakannya yang demikian jika terus didiamkan selain dapat mencederai persepsi publik terhadap pejabat negara, di sisi lain juga dapat merusak citra institusi/lembaga negara lainnya. Salah satu akibat dari tindakannya.

demonstrasi kemudian  di lanjutkan di depan gedung Komisi pemberantasan korupsi ( KPK),

Sang orator mendesak KPK segera tangkap Muhaimin Iskandar atas kardus durian yang belum terselesaikan,yang memperburuk status lembaga negara yang lain yaitu seperti kasus ‘Kardus Durian’ yang hingga hari ini belum ada kepastian hukum yang jelas terhadap Muhaimin Iskandar, sebagai pihak yang jelas-jelas terkait dengan perkara itu sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu dari tiga pelaku yang ditetapkan sebelumnya. 

Kondisi semacam ini mengindikasikan bahwa Muhaimin Iskandar dapat disebut sebagai

 'virus negara’. Hal demikian perlu jelas kami sampaikan karena sejauh ini dengan fakta-fakta yang ada, akibat dari lisan dan tindakan seorang Muhaimin Iskandar bukan hanya telah 

 memicu gangguan terhadap persatuan bangsa, melainkan juga mencederai fungsi lembaga negara dalam menentukan proses hukum terhadap pejabat publik,Tegas sang orator.

Dari aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang di sampaikan kepada komisi pemberantasan korupsi.

 1. Meminta Muhaimin Iskandar segera bertaubat dan meminta maaf secara terbuka 

kepada Almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Yahya Cholil Staquf 

(Gus Yahya) yang masing-masing merupakan Presiden RI keempat dan Ketua 

Umum PBNU;

2. Meminta PBNU segera melakukan konsolidasi untuk mencopot Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB karena melakukan tindakan yang tidak sepatutnya 

kepada PBNU yang merupakan pelopor lahirnya PKB sebagai partai politik;

3. Mendesak KPK RI MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERNYATAANNYA yang 

beberapa waktu lalu melalui juru bicara-nya TELAH BERJANJI mempelajari kasus 

‘kardus durian’ serta menaikan status hukum pihak terkait dalam hal ini Muhaimin 

Iskandar; dan

4. Meminta KPK RI SEGERA TANGKAP Muhaimin Iskandar dengan dasar bukti yang 

ada disertai keterangan jelas dari pelaku suap sebelumnya, karena kasus ini telah 

didiamkan lebih dari 10 tahun serta membahayakan stabilitas bangsa.

Share:

Read More

Holistik Institute ; Apresiasi kinerja POLRI dan Pemerintah Atas keberhasilan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 2022 Berjalan Lancar

KABARMASA.COM, JAKARTA - Dalam hal ini langkah strategi POLRI menghadapi arus mudik di puji berbagai kalangan salah satunya oleh Ceo Holistik Institute M. Nur latuconsina. 12/05/2022.

Melalui Ceo Holistik Institute langkah Polri mengatur arus mudik dan arus balik mudik patut kita apresiasi dapat kita lihat langkah polri mengawal Arus mudik lebaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat.

Latuconsina mencontohkan sebagian langkah polri misalnya dengan skema rekayasa lalu lintas yang dibuat Polri berhasil mengurai kemacetan dan kepadatan, kebijakan ganjil genap, lawan arus (Contraflow) dan One Way (satu arah) yang membuat kepadatan jalan raya menjadi berkurang.

Menurut pria yang biasa di sapa Rhenoe pengawalan polri dalam arus Mudik tahun 2022 ini terlihat lebih baik, lebih lancar. Itu hasil kerja keras Polri dan pemerintah terlihat meskipun arus mudik tahun ini jauh sangat ramai dari tahun sebelumnya.

Disisi lain kami menilai suksesnya arus mudik tahun 2022 ini juga karena dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai berkat Presiden Joko Widodo yang telah mempersiapkan infrastruktur transportasi yang sangat cukup sehingga  memberikan efek luar biasa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, pemudik merasakan kemudahan dan kelancaran dalam malaksanakan mudik dengan pembangunan infrastruktur yang masif, membuat arus mudik dan balik lebaran tahun ini lancar dapat kita lihat bersama walaupun masih ada terjadinya kemacetan dibeberapa ruas tol atau non tol tidak berlangsung lama karena ketersediaan infrastruktur & transfortasi terhindar mampu dari kepadatan dan kemacetan.

Oleh dari itu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polri & Pemerintah dalam strategi pengawalan mudik Lebaran 2022 atas keberhasilan terkait arus mudik dan arus balik dapat berjalan lancar.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi karena pembangunan infrastruktur yang masif dan ketersedian Transportasi masyarakat dapat merasakan kemudahan & kelancaran dalam melaksanakan mudik lebaran juga kami haturkan ucapan terimakasih kepada Kapolri Jenderal. Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang begitu perhatian dan peduli sampai harus berjibaku di jalanan untuk mengatur lalu lintas dalam melakukan pengawalan juga startegi arus mudik dan arus balik mudik tahun 2022 ini, Peran strategi Polri dalam rangka manajemen arus mudik maupun arus balik dinilai sukses dan berjalan baik 

M. Nur Latuconsina yang merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jayabaya menambahkan angka kecelakaan lalu lintas mudik tahun 2022 ini juga terlihat lebih rendah jika dibandingkan 2021 menurut catatan data polri. Tutupnya.

Share:

Read More

Pelabuhan Jadi Gerbang Terakhir Cegah Pengapalan Batu Bara Ilegal Di Kalimantan Selatan

KABARMASA.COM, KALIMANTAN SELATAN-

Pelabuhan menjadi gerbang terakhir untuk mencegah lolosnya pengapalan batu bara ilegal di Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal tersebut diungkapkan oleh Petugas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Satui Tanah Bumbu, Nuryanto.

Menurutnya, pihak pelabuhan tidak akan memberangkatkan kapal batu bara apabila tidak memenuhi persyaratan, yang meliputi surat keterangan asal barang, bukti pembayaran royalti, dan laporan hasil verifikasi surveyor independen yang ditunjuk Kementerian ESDM.

"Kita tidak bisa memberangkatkan kapal kalau tidak ada dokumen. Kapal kami jamin tidak berangkat sebelum legalitas dilengkapi. Kita jadi palang pintu terakhir untuk memastikan semua batu bara sudah membayar royalti," beber Nuryanto melalui keterangannya, Rabu (11/5).

Tiap bulan, sambung Nuryanto, UPP Kelas III Satui melayani pengapalan batu bara dengan volume sekitar 3-4 juta ton. Adapun jumlah tambang yang dilayani sekitar 20 perusahaan lebih.

Sebelumnya, salah satu kasus tambang ilegal di Tanah Bumbu terjadi di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Anzawara Satria. Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, sekelompok penambang liar masuk ke konsesi Anzawara sejak April tahun lalu.

Para penambang ilegal tersebut berani melakukan pengangkutan batu bara menuju pelabuhan dan melakukan pengapalan. Operasinya menggunakan puluhan alat berat. Bahkan, penambang ilegal juga diduga nekat menerobos garis polisi.

”Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan namun berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi. Tambang ilegal di dalam wilayah PT Anzawara Satria ini menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Share:

Read More

Aktivis Minta Bupati Bone Copot Plt. Kadis Sosial Bone.

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - Lagi lagi program sembako di kabupaten Bone menuai kritikan pedas dari sejumlah aktivis pergerakan Sulawesi Selatan. Pasalnya program sembako yang di nahkodai oleh Tri Rismaharini ( Menteri Sosial ) semakin tidak jelas dan tidak berpihak kepada kepetingan rakyat atau keluarga penerima mamfaat ( KPM ). Kebobrokan Program Sembako tersebut, dapat kita buktikan dari tidak adanya regulasi yang jelas menjadi rujukan pelaksanaan dan penyaluran, belum lagi banyaknya Politikus ( Kader Partai ) dan TKSK serta Anggota Dewan yang ikut menunggangi alias jadi pemasok dalam program sembako ini. 

Sebagaimana di paparkan oleh Aktivis bernama Ahlus ( Ketum AMPRI ) saat di konfirmasi melalui via telepon. Dirinya menegaskan bahwa sistem kebijakan pelaksanaan dan penyaluran pada program sembako hari ini, yang terkesan di kemas dalam bingkai kepentingan politik 2024.

Hal itu dapat kita buktikan dari terstrukturnya beberapa TKSK di Kabupaten Bone. Yang terang terangan mengendalikan pelaksanaan dan penyaluran sembako di beberapa kecamatan.

1. Aswan TKSK Kecamatan Kajuara dan juga pengendali Kecamatan Kahu. sejak di jaman Cv. Ana Anugrah. TKSK tersebut sudah menjarah suplyer dengan mengendalikan Agen yang kemudian hari ini menjadi wilayah penyaluran Andi Akhiruddin ( Adik Kandung Sekda Bone ). 

2. Lukman TKSK Kecamatan Salumekko yang juga memiliki Agen dan mengadalikan pelaksanaan dan penyaluran sembako plus memiliki Agen. 

3. Fauzia TKSK Kecamatan Libureng juga ikut mengendalikan agen dan pelaksanaan penyaluran sembako. 

4. Yusniar TKSK Kecamatan Cenrana juga terbukti mengendalikan agen dan jadi suplyer. 

Nama nama TKSK tersebut diatas adalah bukti kebobrokan program sembako di kabupaten Bone. Selain itu ada pula nama Aktivis yang di ketahui bernama Andi Arman Rahim yang menjadi pembeck up para TKSK nakal tersebut. Lanjut Ahlus menegaskan bahwa sebaiknya Bupati Bone mengambil tindakan untuk mencopot Plt. Kadis Sosial. Karena diduga kuat melakukan pembiaran terhadap Oknum TKSK, Anggota Dewan ( Kader Partai ) Plus Aktivis menjadikan program sembako sebagai tunggangan politik dan bisnis atau menambah catatan sejarah buruk pemerintahan Kabupaten Bone. 

Ahlus juga menegaskan dan mengajak seluruh aktivis pergerakan / teman teman mahasiswa se Indonesia agar turun ke jalan meminta Tri Rismaharini mundur dari jabatannya krn terbukti program sembako tunai adalah sebuah kejahatan luar biasa dan program sembako tidak berpihak kepada rakyat, melaikan hanya berpihak kepada kepentingan Puan dan Tuan di Senayan. Kemudian dari pada itu di harapkan Kajati Sul - Sel. Jangan main2 atas Laporan AMPRI atas dugaan korupsi sembako, Kab. Bone, Bulukumba, Jeneponto dan Palopo Khususnya Kab. Barru. Ungkapnya.

Share:

Read More

Arus Mudik Berjalan Aman dan Lancar, Ketua Poros Muda Indonesia Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri yg telah kerja keras dan ikhlas

KABARMASA.COM, JAKARTA - Layanan arus mudik dan balik Lebaran di tahun 2022 dinilai mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yg sdh mengalami banyak perubahan. Kinerja jajaran Polri yang menjadi ujung tombak strategi layanan arus mudik dan arus balik lebaran 2022 pun mendapatkan apresiasi banyak kalangan termasuk dan Poros Muda Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi tinggi bagi kinerja jajaran Polri yang sdh berkerja ampe tdk mengenal lelah menjadi ujung tombak kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Arus lalu lintas relatif jauh lebih lancar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” frans freddy

frans menjelaskan tantangan pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran 2022 relatif lebih sulit karena pintu silaturahmi yg selama ini di ketatkan sdh mulai logar walaupun harus tetap prokes. Euphoria masyarakat yang dua tahun dilarang mudik untuk kembali ke kampung halaman sangat tinggi sekali.

Bahkan dari awal pemerintah saat ini memprediksi jika ada sekitar 85 juta warga di perantauan yang akan berlebaran di kampung halaman masing-masing.

“Situasi ini memunculkan kekhawatiran terjadinya deadlock yg akan akibatkan fatal kpd pemudik2 di lalu lintas karena meningkatnya volume penggunaan pribadi di jalan-jalan bebas hambatan,” ujarnya frans

diantisipasi dengan baik oleh Polri dengan stakeholder terkait. Penyiapan strategi lalu lintas mulai dari penerapan one way, ganjil-genap, contraflow, hingga meminimalkan gerbang pembayaran tol terbukti mampu menekan potensi kemacetan. Kekhawatiran terjadi deadlock lalu lintas pun tidak terjadi.

“Alhamdulillah secara umum layanan arus mudik dan balik lebaran berjalan dengan baik. Polri sebagai ujung tombak pelaksanaan layanan arus mudik dan balik lebaran di lapangan mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.Poros muda indonesia

ini juga memberikan catatan positif terkait inisiatif Polri yang mendorong pemberian vaksinasi booster bagi para pemudik. Langkah ini cukup efektif karena warga yang hendak mudik bisa mendapatkan layanan vaksinasi booster dengan mudah.

Di sisi lain langkah ini mampu melindungi keluarga pemudik di kampung halaman dari ancaman penyebaran Covid-19.

mengapresiasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di era Presiden Joko Widodo yang mencapai 1.900 kilometer. 

"Ngebutnya pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Jalan tol tak hanya dibangun di Jawa, tapi juga Sumatera,untuk mudahkan akses para pemudik saat ini.Menurut dia, pembangunan berbagai ruas jalan tol itu merupakan capaian luar biasa Pemerintah karena dikerjakan dalam kurun waktu tujuh tahun.

Share:

Read More

IKBAS AL-Um Siap Syiarkan Nama Baik Pesantren di Kancah Nasional dan Internasional

KABARMASA.COM, BOGOR -  Halal Bi Halal Ikatan Keluarga Besar Santri Al-Um ( IKBAS Al-Um ) sukses diselenggarakan dilapangan utama Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu Al-Um (PPST Al-Um), Sabtu (07/05/2022). Acara yang diselenggarakan secara tatap muka tersebut mengangkat tema “ Pererat Silaturahmi Dan Ukhuwah Untuk Mencapai Mardhatillah “. Acara ini sebagai forum tali asih dan asuh para santri dan guru untuk mencapai mardhatillah.

 

Pengasuh PPST Al-Um KH. Tb. Bahrum Zaman mengatakan, “Untuk para santri dan guru tidak ada kata berhenti mencari ilmu dan belajar. Setelah lulus Pesantren harus jadi manusia pembelajar, penting dilakukan agar seperti Ulama zaman dahulu yang alim. Dan untuk menjadi penerus ulama dimasa depan.” Nasihat dalam sambutannya.

 

Acara tersebut melibatkan santri seluruh angkatan alumni dan alumnus serta para guru PPST Al-Um. Dalam perhelatannya sekaligus untuk meresmikan nama Ikatan Keluarga Besar Santri Al-Um (IKBAS Al-Um). Sebagai perkumpulan resmi dibawah naungan PPST Al-Um, IKBAS Al-Um akan menjadi harapan kesatuan dan gerak seluruh santri, staff dan guru untuk mensyiarkan da’wah islam secara sosial kemasyarakatan dan mengharumkan nama Pesantren dikancah Nasional dan Internasional.

 

Pimpinan PPST Al-Um KH.Muhtadin MS mengungkapkan, “Dinamakan Ikatan Keluarga Besar Santri Al-Um (IKBAS Al-Um), agar tidak membedakan satu sama lain. Jadi, santri yang pernah mondok di Al-Um walau Cuma 1 bulan, mereka termasuk keluarga besar.” Ujar Sang Kiyai

 

Saat ini pentingnya ikatan resmi alumni dan alumnus yang terhimpun didalam IKBAS Al-Um yang dinaungi oleh legalitas Yayasan Pesantren, menjadi sangat penting untuk bisa saling bersilaturahmi, mencurahkan segala pemikiran kemajuan untuk Lembaga pesantren, dan kemajuan seluruh element didalamnya. Ditambah seluruh alumni PPST Al-Um sudah tersebar pengabdian pendidikan dan kariernya diseluruh pelosok negeri dan bahkan diluar negeri.

 

Terakhir, ketua pelaksana Halal Bi Halal IKBAS Al-Um Bima Putra Atmaja dari alumni angkatan Excellent Generation In Unity (EXERTY) menambahkan, “ Adanya acara ini sebagai bentuk rasa terimakasih kita kepada Guru-Guru karena telah mengajarkan ilmu dan mendidik dengan sangat baik,dan bertujuan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar santri dan guru “ Katanya saat ditemui wartawan.

Share:

Read More

Benarkah Sembako Bone di Tunggangi Oleh Keluarga Sekda, PDIP dan Golkar. ?

KABARMASA.COM, SULAWESI SELATAN - M.Akbar Salah satu pendiri AMPRI & GEMURU Mengutarakan Kebobrokan program sembako non tunai atau pun tunai di Indonesia umumnya dan khususnya Kabupaten Bone. pada khususnya, adalah bias dari kebijakan Tri Rismaharini yang tidak jelas. Hal itu dapat kita buktikan dari di tunaikannya sembako melalui PT. Pos Indonesia. Padahal Buku Pedoman 2020/ Permensos Nomor 5 Tahun 2021 Jelas tidak membolehkan adanya transaksi tunai. Selain dari tidak di bolehkannya tunai,  permensos juga melarang keterlibatan Anggota Dewan dan Pengurus Partai, Kepala Desa, ASN dan Pendamping, Perusahaan BUMN atau BUMD  tidak di perbolehkan menjadi Agen dan Suplyer ( Pemasok Bahan Pangan ).

Namun setelah Tri Rismahari Memimpin Kemensos, maka semuanya pun bisa mengendalikan program sembako. PT. Pos Indonesia di Perintahkan Untuk Mencairkan Dana KPM secara Tunai. Pendamping dan Anggota Dewan ( Pengurus Partai ), serta BUMN bisa menjadi pemasok ke Agen. 

Hal tersebut di benarkan oleh Aktivis Ahlus ( Ketua Umum AMPRI ) Sebagaimana hasil investigasinya  di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Mendapatkan Data Adanya Keluarga / Adik Kandung dari Andi Islamuddin ( Sekda Kab. Bone ) bernama Andi. Akhiruddin ( Anggota Dewan Kab. Bone. Fraksi PDIP ) menunggangi program sembako/ menjadi suplyer di Kecamatan Tonra, Kajuara , Awangpone, Dua Boccoe, Tellu Setinge dan Lamuru. Adapun di ketahui pelaksananya di lapangan bernama asnal dan yusran (Guru Sekolah). 

Selain Nama Andi Akhiruddin, ada pula nama Alfian Kader Partai Golkar ( Mantan Napi Korupsi )  yang menjadi suplyer di libureng dan kahu, terus ada juga TKSK bernama Asis  yang menjadi suplyer Kecamatan Ajangale. Yang di duga menjadi lumbung suara Andi Akhiruddin.

Ahlus lanjut mempertanyakan keberadaan Andi Akhiruddi  kader partai PDIP yang menjadi suplyer di Kabupaten Bone. Apakah ini Perintah Dari Puan Maharani /  Megawati Plus Samsu Niang.? Begitupun dengan Alfian Kader Partai Golkar Apakah Juga Mendapatkan Perintah Dari Erlangga Hartanto Atau Nurdin Halid.? Termasuk TKSK Asis Apakah Juga Atas Perintah Tri Rismahari ( Menteri Sosial ).? Kenapa Saya Bertanya Seperti ini, menurut faham dari apa yang saya baca di pedum 2020 dan permensos 2021. Jelas bahwa TKSK dan Anggota Dewan ( Kader ) Partai tidak boleh jadi Pemasok / Suplyer. Namun di Kabupaten Bone, kami menduga ada kepentingan besar di kemas dalam bingkai program sembako tersebut. Bahkan selain Andi Akhiruddin dan Alfian, kami juga sudah mengantongi nama Anggota Dewan Lainnya Plus Partainya yang juga terlibat menjadi suplyer dan Insya Allah jika datanya A. 1. Maka kami pastikan akan umumkan di media. 

Lanjut Ahlus meminta Kapolda dan Kejati Sulawesi Selatan dan Khususnya KPK Agar segera memeriksa Andi Akhiruddin, Alfian dan Asis. Termasuk Pinca dan Kacab Bank Mandiri Kab. Bone.

Share:

Read More

Holistik Institute : mendukung langkah Kapolri soal WFH Sepekan, untuk mengurai kemacetan

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ceo Holistik Institute M. Nur Latuconsina. SH. MH. menyetujui usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan WFH bagi ASN demi mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022. (07/05/2022).

Melalui usulan Kapolri tersebut Latuconsina meminta untuk pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengatur jadwal WFH tersebut.

Dalam keterangan Ceo Holistik Institute tersebut via wa mesenger, Sabtu (7/5/2022), hal di lakukan untuk mencegah tingkat arus mudik dari kemacetan yang tinggi. Serta disarankan kepada seluruh instansi pemerintahan mengatur jadwal WFH bagi seluruh aparatur sipil negara selama sepekan mulai Senin (9/5).

Latuconsina sangat setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Bahkan pria yang biasa di sapa dengan Rheno latuconsina tersebut meminta untuk Seluruh PPK (pejabat pembina kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," menurutnya.

Latuconsina mengatakan Penerapan WFH tersebut, tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan lain, maka dari itu usulan Kapolri tersebut harus di realisasikan.

Selain itu, tambah Latuconsina, penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022 juga dapat diterapkan sebagai upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga. Untuk sama memutus mata rantai penyebaran covid 19. 

Dalam keterangan nya Kapolri Listyo berharap seluruh instansi dapat menerapkan WFH dan saling berkoordinasi agar tidak menganggu kepentingan instansi tersebut. Tentu ini perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahan, institusi, perkantoran yang ada. Tutupnya.

Share:

Read More

Mako Waemese: Ingin Uji Nyali Gubernur Maluku Untuk Melegalkan Tambang Emas Gunung Botak

KABARMASA.COM, JAKARTA - Gubernur maluku Murad ismail dan barnabas orno yang sebagai wakil gubernur maluku diduga melupakan janjinya terhadap masyarakat adat kabupaten buru.

Dimana janji dua pasangan itu sempat diungkapkan saat menyampaikan orasi politiknya menjelang pencalonan, jika keduanya terpilih keduanya bakal melegalkan tambang emas gunung botak untuk di jadikan sebagai tambang rakyat dan dalam pengelolan secara profesional melalui pendekatan kearifan lokal.

Aktivis Jakarta, kecamatan air buaya kabupaten buru Mako Waemese saya mau uji nyali dengan Gubernur Maluku yakni bapak Murad Ismail apakah beliau mampu untuk menepati janji janji politiknya.

Saat ini masyarakat adat buru termakan dengan janji itu, dan hampir empat tahun tidak ada implementasi yang serius dari gubernur terkait status gunung botak sehingga ada bentuk kekecewaan," 

Tutur Mako Waemese.

Share:

Read More

Keluarga Pemuda Samundung (Lenteng) dan Ikatan keluarga Mahasiswa Madura sukses melaksanakan bakti sosial dan Santunan Anak Yatim Piatu di Kecamatan Lenteng Dusun Samundung Utara

KABARMASA.COM, MADURA - Bakti sosial dan santunan anak yatim piatu hari minggu menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2022 tersebut turut dimeriahkan acara sholawat nabi oleh Nurul Insan, acara tersebut sukses melengkapi akhir bulan ramadhan ini dengan anak-anak  dan yatim piatu di dusun Samundung, seyogianya membutuhkan uluran tangan semangat pemuda pemudi Madura, tak sedikit antusias dan respon positif oleh masyarakat dalam agenda tersebut. 

Acara tersebut sukses di laksanakan di Madura Bagian Timur tempatnya di kabupaten Sumenep. Acara tersebut di harapkan menjadi Upaya peningkatan semangat generasi Madura dan menjadi langkah kemanusian Kami sebagai keluarga pemuda Samundung serta meningkatkan kreatifitas, kualitas dan intraktifnya bagi ruang ruang pedidikan di Madura. Ucap Inisiator Pemuda Madura Azhari Dzulqarnain. 

Tak hanya itu kata Azhari, selaku inisiator  “Kami juga berusaha menjadi generasi yang memberikan ruang kebebasan Bagi teman-teman pemuda, ini juga sebagai Awal era baru Kami sebagai generasi Madura khususnya di kabupaten Sumenep Madura. Yang tetap memperhatikan setiap pembangunan di wilayah Madura, dan tetap menjadi generasi pembangunan bagi Madura lebih maju lagi”. 

(Photo Anak yatim Piatu Dusun Samundung)

Selain itu, baginya. Pemuda di Madura khususnya di Bagian Lenteng Sumenep, cenderung acuh, kurang bersosial. Banyak faktor sehingga secara sosial pemuda Madura kurang intraktif dari dunia luar, diantaranya karena akses  pemerintah yang minim menyebabkan perkembangan ruang dunia pendidikan kurang memadai bahkan tidak ada, program sosialisasi dan pengadaan pembangunan publik minim khususnya untuk dunia pendidikan kurang tersalurkan. 

Harapan baginya, adanya agenda ini tidak hanya sebagai Santunan saja. Tetapi juga sebagai penyaluran semangat solidaritas, kekompakan serta pintu masuknya energi positif tempatnya menciptakan kreatifitas kepemudaan.

Share:

Read More

Holistik institut apresiasi kinerja POLRI dalam Pengamanan Perjalanan Mudik

Direktur Eksekutif Holistik institut

KABARMASA.COM, JAKARTA - Holistik Institute,  M. Nur Latuconsina mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan perjalanan mudik masyarakat Indonesia dalam rangka Idul Fitri 1443 Hijriah.(02/05/2022)

"Jajaran Polri cukup matang dalam mempersiapkan mudik tahun 2022 ini. Kita semua patut mengapresiasi," kata Ceo Holistik dalam keterangannya.

Pemerintah sudah memprediksi lonjakan pemudik di Lebaran tahun 2022, karena pada dua tahun sebelumnya Pemerintah melarang perjalanan mudik akibat pandemi COVID-19.

Menurut Latuconsina, upaya yang dilakukan Polri cukup berhasil meminimalkan kemacetan, antara lain dengan menerapkan rekayasa lalu lintas one way di jalan tol. Hal itu juga bertujuan memberikan kelancaran kepada para pemudik, terutama arus menuju ke arah timur Pulau Jawa, seperti Cirebon, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari sudut pandang keamanan negara, mudik merupakan momentum penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Mudik adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang penting bagi warga negara.

Penanganan mudik yang baik akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah, kata pria yang akrab disapa Rheno itu.

“Jangan sampai insiden-insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa tidak terantisipasi," katanya.

Dalam penanganan arus mudik lebaran kali ini Polri menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk pemudik diantaranya ialah Res Area khusus untuk pemudik yang kecapean untuk bisa beristirahat, hal tersebut di lakukan demi untuk keselamatan bersama. 

Fokus Polri yang sekarang di pimpin oleh Jenderal Polisi. Listyo Sigit Prabowo dalam memberikan pengarahan untuk masyarakat yang melakukan mudik sudah paling jelas hal ini juga tentu lebih diprioritaskan kepada pengamanan perjalanan. Oleh karena itu, Kapolri mengimbau seluruh jajaran yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan pertahanan nasional untuk tetap waspada dan saling bersinergi.

Latuconsina juga mengatakan Pemerintah juga harus waspada terhadap potensi lonjakan penyebaran virus COVID-19. Meski kemungkinannya kecil, menurutnya, potensi masalah tersebut harus tetap dipantau sehingga Pemerintah dapat mengambil tindakan jika ada indikasi lonjakan COVID-19.

Keberhasilan Polri dalam pengelolaan arus mudik menjadi awal kebangkitan bangsa dari dampak pandemi COVID-19, katanya, disusul dengan terjadinya inflasi.

Meski sempat ada kepadatan di sejumlah titik, arus mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar. Masyarakat yang mudik mengaku puas dengan penanganan mudik tahun ini yang di siapkan oleh Polri.

Masyarakat puas dengan adanya pemberlakuan one way di Tol Cikampek.(30/4/2022).

"Saya yakin, ke depan kita akan mampu menghadapi situasi yang berkembang dengan lebih optimis," ujarnya. (1/5/2022).

Share:

Read More