Pria yang dijuluki sebagai 'Bapak Republik Indonesia' oleh Moh Yamin itu bahkan dibuang oleh Belanda pada 1922 dan tak diperkenankan kembali ke tanah air karena idealisme dan perjuangannya dinilai membahayakan kedudukan pemerintah kolonial saat itu.
Namun, hal itu tak membuat Tan Malaka justru menjadi layu. Dari luar tanah air, Tan Malaka justru tetap melahirkan pikiran dan ide-ide perjuangan kemerdekaan. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah soal 'Merdeka 100 Persen'.
Banyak hal dijabarkan Tan Malaka dalam konsep 'Merdeka 100 Persen'. Salah satu yang menarik adalah bahwa kemerdekaan haruslah 100 persen tak boleh ditawar-tawar. Sebuah negara harus mandiri menguasai kekayaan alamnya dan mengelola negerinya tanpa ada intervensi asing.
Lantas bisakah konsep 'Merdeka 100 Persen' diterapkan di era globalisasi ini?
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, jika dilihat pada zaman revolusi kemerdekaan, konsep 'Merdeka 100 Persen' sangat relevan diterapkan. Sebab, saat itu ada dua aliran yang mendominasi yakni tokoh-tokoh bangsa yang kooperatif dan yang nonkooperatif.
"Tan Malaka termasuk yang nonkooperatif jadi tak bisa berkolaborasi dengan Jepang, tidak mau berkolaborasi dengan Belanda, jadi merdeka harus merdeka 100 persen, menentukan kedaulatan sendiri tidak mau hasil pemberian dan sebagainya," kata Fadli Zon yang dikenal konsen kepada sejarah ini saat diskusi publik 'Pemikiran dan Perjuangan Tan Malaka' di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (27/3).
Namun berbeda dengan era sekarang. Menurutnya, di era globalisasi saat ini sebuah negara tak bisa menentukan segala sesuatu secara sendirian. Sebab ada ketergantungan satu sama lain dan kerjasama internasional.
Selain itu, kata dia, kemajuan teknologi yang membuat waktu dan jarak semakin pendek dan dekat mengakibatkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.
Namun demikian, kata dia, konsep 'Merdeka 100 Persen' soal kedaulatan tetap relevan pada masa kini. "Jadi kedaulatan 100 persen itu relevan, yaitu apa? Kita menentukan nasib kita sendiri, kita menentukan perjalanan kita sendiri, kita menentukan mau ke mana arah Indonesia itu sendiri," katanya.
Dia menilai Tan Malaka adalah sosok yang kukuh alias saklek soal 'Merdeka 100 Persen'. "Tan Malaka berpendapat misal pasal 33 itu yang dimaksud dengan campur tangan negara di dalam cabang-cabang produksi yang strategis, atau bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya itu adalah dimiliki, dioperasionalisasikan, dan ditujukan untuk rakyat, jadi dia malah kalau Tan Malaka saklek. Interpretasinya bukan hanya dimiliki, dimiliki itu pasti oleh Indonesia, tapi dioperasionalisasikan juga oleh kita. Tapi itu sangat tergantung pada sumber daya manusia kita juga mampu atau tidak, tetapi sumber daya alamnya kan ada di situ," katanya.
Dalam konsep 'Merdeka 100 Persen', Tan Malaka membuat tiga percakapan dalam ekonomi-politik. Tan Malaka menulis dalam format percakapan antara lima orang dari latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda. Di antaranya adalah; Mr Apal (Wakil kaum terpelajar), Si Toke (Wakil pedagang kelas menengah), Si Pacul (Wakil kaum tani), Denmas (Wakil kaum ningrat), dan Si Godam (Wakil buruh besi).
Dikutip dari buku 'Tan Malaka: Merdeka 100 Persen' karya Robertus Robet, kelima tokoh kiasan itu membicarakan seputar kondisi politik, rencana ekonomi berjuang, hingga soal muslihat. Dalam pembicaraan politik dibahas soal makna kemerdekaan dan sebagainya. Inti dalam bagian itu, kemerdekaan haruslah 100 persen tak boleh ditawar-tawar. Sebuah negara harus mandiri menguasai kekayaan alamnya dan mengelola negerinya tanpa ada intervensi asing.
Sementara, dalam bahasan ekonomi berjuang, dibahas soal perampokan yang dilakukan negara-negara kapitalis terhadap negara lain termasuk Indonesia hingga soal rencana ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Dalam bahasan muslihat dibahas soal iklim perjuangan, diplomasi hingga syarat serta taktik berjuang. Buku tersebut menjadi salah satu bacaan wajib para aktivis era itu dan setelahnya.
Pemikiran 'Merdeka 100 persen' puncaknya disampaikannya untuk menanggapi sikap pemerintahan Presiden Soekarno terhadap Jepang dan Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Saat itu, Tan Malaka melihat pemerintah yang dipimpin Soekarno hanya menghamba kepada penjajah. Dia melihat pemerintah hanya berharap kedaulatan dan kemerdekaan diberikan oleh penjajah, bukan direbut lewat perang dan perjuangan.
Begitu pula dengan pemerintahan Perdana Menteri Sjahrier. Dia melihat tokoh sosialis-demokrat itu lembek karena mengutamakan jalan diplomasi dengan Belanda. Alhasil, melalui organisasi Persatuan Perjuangan (PP) yang didirikan pada Januari 1946, Tan Malaka membuat tuntutan agar pemerintah saat itu melaksanakan jalan 'Merdeka 100 Persen'. Namun sayang, ide Tan Malaka itu dinilai pemerintah kala itu terlalu frontal. Tan Malaka dan para pengikutnya seperti Soekarni, Sajoeti Melik dkk lantas ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah karena dinilai membahayakan persatuan dan perjuangan bangsa. (Merdeka.com)
No comments:
Post a Comment