Presiden Setuju Angkat 56 Orang Tak Lolos TWK KPK Jadi ASN Polri

KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju mengangkat 56 orang yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di sela kunjungan kerjanya di Papua, Selasa malam, 28 September 2021.

Sigit mengaku telah berkirim surat ke Jokowi pada Jumat lalu (24/9). Isinya memohon untuk merekrut 56 orang tersebut bergabung ke Korps Bhayangkara.

"Untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin tanggal 27 (September), kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui mensesneg secara tertulis. Bahwa prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," kata Sigit dalam konferensi pers di Papua, Selasa, (28/9/2021).

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut, Polri memohon kepada presiden untuk memenuhi kebutuhan pengembangan tugas di Bareskrim Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

Kata dia, Polri mendapat tugas-tugas tambahan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis lain.

Sigit menilai, 56 orang yang tak lolos TWK KPK itu memiliki rekam jejak dan pengalaman di bidang tipikor sehingga bisa cocok berkarir di Polri.

"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman di dalam penanganan tipikor, yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," jelasnya.

Sigit menambahkan, Polri diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kata dia, proses dan mekanisme perekrutan itu tengah berlangsung.

KPK sebelumnya memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos TWK dalam proses alih status menjadi ASN. Puluhan pegawai KPK itu dipaksa angkat kaki pada 30 September 2021.

Share:

Ricci Ricardo Ketua BEM FH Unija Apresiasi Kinerja Kaporli Merekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Sebagai Langkah Bijak Dan Bukti Negarawan Sejati

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Universitas Jakarta Ricci Ricardo, menyebut inisiatif Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai sebagai langkah bijak dalam memberikan solusi kepada nasib 56 pegawai KPK yang tak dilantik menjadi ASN lantaran terganjal hasil TWK.

Ketua BEM FH juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah memberi izin kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merealisasikan rencananya.

Ketua BEM FH menyambut baik hal ini, karena kebijakan bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan ijin kepada Kapolri untuk merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN POLRI Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

 "Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan Polri yang PRESISI. 
Tidak lupa kami juga mengapresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang senantiasa selalu konsisten memegang amanah Pancasila merujuk kepada sila kelima yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, juga senantiasa memberikan dukungan serta support terhadap kinerja Polri agar teciptanya PRESISI dan Humanis.
 
Ricci Ricardo Nim 03180123 BEM Fakultas Hukum Universitas Jakarta
Share:

Kapolda Metro Jaya Kunjungi Pelaksanaan Vaksin Di Gerai 311 Vaksin Merdeka Aglomerasi Pondok Melati

KABARMASA.COM, BEKASI - Pastikan berjalannya vaksinasi dalam percepatan herd immunity di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr Muhammad Fadil Imran, M.SI kembali datang ke Bekasi untuk melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, Selasa (28/09).

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Kapolda juga hadir di Kota Bekasi melihat langsung kegiatan Vaksin di Bekasi Selatan. Vaksinasi Buruh di Kantor DPC KSPSI Kota/Kabupaten Bekasi serta pemberian sembako kepada buruh yang terdampak Pandemi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kunjungan selanjutnya dilakukan di gerai 243 Vaksin Merdeka Algomerasi 2 Polsek Bekasi Selatan yang dibuka di Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No 1-2 Kayuringin jaya, Bekasi Selatan.

Dalam kunjungan yang didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Suprijadi, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yugo,  Kapolsek Pondok Gede Kompol Puji Hardi, Camat Pondok Melati Bpk. Karya Eka Setiawan, Lurah Jatimelati H. Kardi dan Ketua RW 08 Kel. Jatimelati Sdr. Heri, Kapolda melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Jatimelati, Pondokgede.

Dalam kesempatan, Kapolda menanyakan capaian Vaksin di wilayah Pondok Melati di wilayah kecamatan Pondok Melati dan dijawab oleh Pak Camat bahwa capaian Vaksin wilayah Pondok Melati sudah maksimal dengan bekerjasama dengan 3 pilar.

Selain itu, Kapolda juga memberikan masukkan kepada Camat Agar tetap terus bekerjasama dengan 3 Pilar guna meningkatkan capaian vaksin.

Dalam kegiatan vaksinasi di gerai, Kapolda juga menanyakan kepada para Nakes dan Relawan terkait kinerja nakes dan transportasi serta kendala para nakes terkait pelaporan dan absensi.

Seperti kegiatan dalam kunjungannya di beberapa gerai vaksinasi di wilayah Polda Metro Metro Jaya, Kapolda melakukan tanya jawab langsung dengan peserta vaksin Dan tanya jawab dengan relawan yang ikut membantu jalannya vaksinasi terkait pelaksanaan Vaksin Merdeka.

"Kunjungan Kapolda Metro Jaya ke Gerai Vaksin Merdeka Aglomerasi 311 berlokasi di Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dalam rangka meninjau pelaksanaan Vaksin Merdeka yang berlangsung dari tanggal 22 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2021," keterangan singkat Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari saat di konfirmasi.
Share:

Dukung Percepatan Vaksin Mitra Driver, Gojek dan Polres Metro Bekasi Kota Buka Gerai Vaksinasi Merdeka Selama dua Hari

KABARMASA.COM, BEKASI - Gojek terus berupaya dalam percepatan vaksinasi kepada mitra driver dalam menambah imun (Kekebalan Immunity) untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sebagai ujung tombak perusahaan, Gojek mengupayakan agar Mitra Driver mendapatkan kenyamanan dan percaya diri dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Bentuk kepedulian Gojek kepada Mitra Driver bekerjasama dengan Polres Metro Bekasi Kota berkolaborasi melaksanakan vaksinasi tahap dosis pertama dan dosis kedua untuk mitra driver Gojek dan masyarakat di gerai vaksinasi Merdeka Algomerasi Polres Metro Bekasi Kota di Polres Metro Bekasi Kota baru jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Selasa (28/09).

Vaksinasi akan berlangsung dua hari mulai tanggal 28 September hingga 29 September 2021 dengan target 2000 orang dengan perharinya 1000 orang,  800 untuk mitra driver dan 200 untuk masyarakat umum.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan dalam mendukung program herd immunity, Gojek dan Polres Metro Bekasi Kota berkolaborasi melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk vaksin mitra driver Gojek dan masyarakat umum dengan target 2000 orang dalam 2 hari.

Untuk jenis vaksin yang disediakan, bagi yang di vaksin dosis pertama memakai sinovac dan yang vaksin dosis kedua memakai vaksin jenis Astrazeneca.

"Polres Metro Bekasi Kota menggandeng Gojek mulai hari ini dan besok untuk vaksin di gerai vaksin Merdeka Polres Metro Bekasi Kota baru. Pihak Gojek menargetkan 2000 orang untuk divaksin terutama mitra driver Gojek dan masyarakat umum," ucap Erna.

Sementara itu, Dani Oktobianto selaku Strategic Regional Head Gojek Jabodetabek melalui keterangannya mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Metro Bekasi dengan terselenggaranya program vaksinasi.

"Kolaborasi strategis yang telah dibangun bersama ini dalam upaya pengentasan pandemi COVID-19 di kota Bekasi," terangnya.

Menurutnya, hal ini menjadi momentum #BangkitBersama menghadapi pandemj, kami berharap dengan pemberian vaksin ini, mitra driver Gojek bisa memberikan pelayanan lebih optimal kepada para pelanggan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan terbaik. 

"Mitra driver yang menjadi ujung tombak layanan transportasi dan logistik bagi masyarakat, sangat rentan terpapar virus COVID-19. Dengan mengikuti vaksinasi ini maka dapat menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi mitra driver dan juga pengguna layanan," pungkasnya.
[29/9 7.23 AM] Erna Polres Bekasi Kota: Kapolda Metro Jaya Kunjungi Pelaksanaan Vaksin Di Gerai 311 Vaksin Merdeka Aglomerasi Pondok Melati

Bekasi,- Pastikan berjalannya vaksinasi dalam percepatan herd immunity di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr Muhammad Fadil Imran, M.SI kembali datang ke Bekasi untuk melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, Selasa (28/09).

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Kapolda juga hadir di Kota Bekasi melihat langsung kegiatan Vaksin di Bekasi Selatan. Vaksinasi Buruh di Kantor DPC KSPSI Kota/Kabupaten Bekasi serta pemberian sembako kepada buruh yang terdampak Pandemi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kunjungan selanjutnya dilakukan di gerai 243 Vaksin Merdeka Algomerasi 2 Polsek Bekasi Selatan yang dibuka di Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No 1-2 Kayuringin jaya, Bekasi Selatan.

Dalam kunjungan yang didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Suprijadi, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yugo,  Kapolsek Pondok Gede Kompol Puji Hardi, Camat Pondok Melati Bpk. Karya Eka Setiawan, Lurah Jatimelati H. Kardi dan Ketua RW 08 Kel. Jatimelati Sdr. Heri, Kapolda melihat langsung kegiatan vaksinasi di gerai Vaksin Merdeka Algomerasi 311 Jatimelati, Pondokgede.

Dalam kesempatan, Kapolda menanyakan capaian Vaksin di wilayah Pondok Melati di wilayah kecamatan Pondok Melati dan dijawab oleh Pak Camat bahwa capaian Vaksin wilayah Pondok Melati sudah maksimal dengan bekerjasama dengan 3 pilar.

Selain itu, Kapolda juga memberikan masukkan kepada Camat Agar tetap terus bekerjasama dengan 3 Pilar guna meningkatkan capaian vaksin.

Dalam kegiatan vaksinasi di gerai, Kapolda juga menanyakan kepada para Nakes dan Relawan terkait kinerja nakes dan transportasi serta kendala para nakes terkait pelaporan dan absensi.

Seperti kegiatan dalam kunjungannya di beberapa gerai vaksinasi di wilayah Polda Metro Metro Jaya, Kapolda melakukan tanya jawab langsung dengan peserta vaksin Dan tanya jawab dengan relawan yang ikut membantu jalannya vaksinasi terkait pelaksanaan Vaksin Merdeka.

"Kunjungan Kapolda Metro Jaya ke Gerai Vaksin Merdeka Aglomerasi 311 berlokasi di Polsubsektor Puri Gading Perumahan Purigading Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dalam rangka meninjau pelaksanaan Vaksin Merdeka yang berlangsung dari tanggal 22 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2021," keterangan singkat Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari saat di konfirmasi.
Share:

Stephane Bancel Bos Moderna Prediksi Pandemi COVID-19 Berakhir Setahun Lagi

 

KABARMASA.COM, SWISS - Kepala eksekutif vaksin Moderna, Stephane Bancel menyebut pandemi COVID-19 bisa saja berakhir dalam setahun, karena meningkatnya produksi vaksin,guna memastikan pasokan secara global. 

"Jika Anda melihat perluasan kapasitas produksi di seluruh industri selama enam bulan terakhir, dosis yang cukup harus tersedia pada pertengahan tahun depan sehingga semua orang di Bumi ini dapat divaksinasi. Booster juga harus dimungkinkan sejauh yang diperlukan," katanya kepada surat kabar Swiss Neue Zuercher Zeitung, dikutip Reuters, Kamis (23/9).

Dikatakan bahwa vaksinasi akan segera tersedia bahkan untuk bayi.

"Mereka yang tidak divaksinasi akan mengimunisasi diri mereka sendiri secara alami, karena varian Delta sangat menular. Dengan cara ini kita akan berakhir dalam situasi yang mirip dengan flu. Anda dapat divaksinasi dan memiliki musim dingin yang baik. Atau Anda jangan lakukan itu dan berisiko sakit dan bahkan mungkin berakhir di rumah sakit," katanya.

Ditanya apakah itu berarti kembali normal pada paruh kedua tahun depan, dia menyebut, "Mulai hari ini, dalam setahun (akan berakhir), saya berasumsi," katanya

Bancel berharap pemerintah dapat menyetujui suntikan booster untuk orang yang sudah divaksinasi karena pasien dapat berisiko dan membutuhkan penyegaran. Suntikan penguatnya memiliki setengah dosis dari dosis aslinya, yang berarti lebih banyak dari yang akan tersedia.

"Volume vaksin adalah faktor pembatas terbesar. Dengan setengah dosis, kita akan memiliki 3 miliar dosis yang tersedia di seluruh dunia, untuk tahun mendatang, bukan hanya 2 miliar," katanya.

Komposisi suntikan booster tetap sama dengan aslinya untuk tahun ini, karena Moderna belum sempat mengubahnya.

“Saat ini kami sedang menguji varian yang dioptimalkan Delta dalam uji klinis. Itu akan menjadi dasar untuk vaksinasi booster tahun 2022,” kata Bancel.

"Kami juga mencoba (vaksin) Delta plus Beta, mutasi berikutnya yang diyakini para ilmuwan mungkin terjadi," ujarnya

Bancel mengatakan Moderna dapat menggunakan lini produksi yang ada untuk varian baru seperti untuk vaksin COVID-19. Harga vaksinasi akan tetap sama.

Share:

Sebelum Nama Indonesia Ada Nusantara Sebutannya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Nusantara adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut Indonesia. Nama ini berasal jauh sebelum Indonesia ada. Dikutip dari Perundang-undangan Madjapahit (1967), nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik.

Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Baca juga: Makna Sumpah Palapa Wilayah itu dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, patih Majapahit.

Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit.

Sumpah Palapa berbunyi "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa." Artinya, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa.

Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa. Asal-usul Berdirinya Kerajaan Majapahit Sebagian Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) justru waktu itu tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud Gajah Mada. Ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu, ada tujuh kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit.

Tujuh kerajaan itu yakni Singasari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan Pajang. Oleh karena itu, Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan.

Kerajaan Terbesar di Nusantara Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan di abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali.

Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlandsch Oost-Indie atau Hindia Belanda. Hingga kini, istilah Nusantara masih kerap digunakan sebagai padanan Indonesia. (KOMPAS.com)

 

Share:

Bapak Bangsa HOS Tjokroaminoto, Sukarno Meniru Caranya Berorasi sampai Berpeci

KABARMASA.COM, JAKARTA - Hadji Oemar Said atau HOS Tjokroaminoto, seorang pahlawan nasional berjuluk Bapak Bangsa sekaligus pemimpin abadi Sarekat Islam (SI). Ia memimpin SI sejak 1914 hingga akhir hayatnya. Di bawah kendalinya pulalah SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional.

Sang pejuang lahir di Bakur, Madiun, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882, dan mengembuskan napas terakhirnya di usia 52 tahun, tepatnya pada 17 Desember 1934. Ia berasal dari turunan bangsawan, ayahnya, R.M. Tjokroamiseno, seorang wedana atau asisten bupati. Sedangkan sang kakek, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah jadi Bupati Ponorogo.

Kiprahnya sebagai guru menghasilkan murid yang menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh pada kehidupan Indonesia yang tinggal di rumahnya. Mulai dari Sukarno presiden pertama Indonesia, Semaoen, Musso, hingga Maridjan Kartosoewirjo. Sukarno disebut mencontoh gurunya ini dalam berpikir dan berorasi.

Bukan hanya itu, Sukarno pun meniru HOS Tjokroaminoto dalam penampilan. "Salah satu yang terpengaruh dan mengikuti jejak Pak Tjokro itu adalah Sukarno. Sebelumnya dia mengenakan blangkon tapi kemudian menggantinya dengan kopiah seperti Tjokro. Kopiah lantas tak lagi menjadi monopoli kalangan santri tapi sudah menasional," tulis Abdul Mun'im DZ dalam buku "Fragmen Sejarah NU, Menyambung Akar Budaya Nusantara" yang diterbitkan Pustaka Compass. 

Hampir sepanjang hidupnya, ia bersinggungan langsung dengan perkembangan Sarekat Islam. Tercatat sejak usia 22 tahun Tjokroaminoto aktif ikut organisasi tersebut. Mulai dari ia bergabung jadi anggota Sarekat Dagang Islam Surabaya (SDI) pada usia 1912. Kemudian ia diminta merumuskan akta hukum SDI. Pada 10 September 1912 akta hukum pun selesai, dan SDI berganti nama jadi Sarekat Dagang Islam (SDI).

Selanjutnya HOS Tjokroaminoto mencetuskan pendirian cabang-cabang SI di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncaknya Tjokroaminoto memimpin rapat besar anggota organisasi tersebut di Surabaya yang dihadiri 80 ribu orang, tepatnya pada 13 Januari 1913. Selang dua bulan, pada 25 Maret 1913 di Solo Ia didaulat jadi wakil ketua umum dalam kongres pertama SI.

Jabatan itu pun berujung mengantarkan HOS Tjokroaminoto menjadi Ketua Umum Sarekat Islam, menggantikan Samanhoedi. Pemilihan tersebut berlangsung pada 19-20 April 1914 saat kongres kedua di Yogyakarta. Selanjutnya Ia memimpin SI yang akhirnya berubah menjadi partai politik hingga ia wafat.

Share:

Universitas Jakarta Mengultimatum Bapak Presiden Jokowi Widodo Segera Mengambil Langkah Tegas Terkait dengan Polemik Yang Di Alami Oleh 56 Pegawai KPK

KABARMASA.COM, JAKARTA - Terkait dengan polemik yang di alami oleh 56 Pegawai KPK yang di duga kuat adanya keterlibatan bahkan intervensi oleh oknum Koruptor Korporasi.

" Kami merasa bahwa Bapak Filri Bahuri tidak pantas menjadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi yang di mana telah sering kali melanggar kodek etik merujuk kepada aturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 yang diduga kuat dengan sengaja  bahkan dengan sadar melalaikan aturan tersebut " ucap Ricci ricardo ketua Bem Unija

"Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk kepada aturan PP No 17 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1 yang di mana Bapak Filri Bahuri telah mengabaikan bahkan tidak mengikuti instruksi langsung dari pada Presiden Jokowi Widodo" tegas ketua Bem Fh Unija

Ketua BEM F.H Universitas Jakarta yang juga sebagai Kordinator Aksi dengan tegas selalu mendukung bahkan mengawal Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk selalu melakukan pemberantasan terkait dengan Kasus Scandal Mega Korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara bahkan oknum pimpinan partai politik , seperti kasus HARUN MASIKU , DANA BANSOS , JIWASRAYA SERTA CENTURY bahkan BLBI yang tidak kunjung terungkap akan aktor intelektual.

 

Share:

Penerapan PPKM Efektif Menurunkan Kasus dan Menghambat Laju Penyebaran Covid-19 di Luar Jawa Bali

KABARMASA.COM, JAKARTA - Penanganan Covid-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan dan penurunan kasus, melanjutkan tren perbaikan yang telah terjadi sejak awal Agustus yang lalu. Jumlah Kasus Aktif per 27 September 2021 sebanyak 40.270 kasus, telah menurun 92,98% dari puncak kasus aktif data per 24 Juli 2021 (574.135 kasus).

Demikian juga jumlah Kasus Konfirmasi Harian, yang selama 6 hari berturut-turut di bawah 3.000 kasus. Kondisi ini harus terus dijaga dan dipertahankan, dengan membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi munculnya gelombang baru.

Laju penyebaran kasus yang dilihat dari angka Reproduction Number (Rt) yang ada di bawah 1, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Dari data ourworldindata.org tercatat bahwa per 1 Juli 2021 Rt Indonesia sebesar 1,35.

Namun, pada 21 September 2021 sudah menurun tajam sehingga Rt Indonesia sebesar 0,62 (jauh lebih rendah dari Singapore 1,71 dan Malaysia 0,92). Rt 0,62 artinya setiap 1 kasus Covid-19 secara ratarata menularkan ke 0,62 Orang sehingga jumlah transmisi kasus terus berkurang. Artinya laju penularan kasus di Indonesia sudah cukup terkendali.

“Laju Penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin terkendali, di mana Rt seluruh Provinsi telah berada di bawah 1. Lima provinsi dengan nilai Rt tertinggi yaitu Maluku (0,88); Gorontalo (0,86); Jateng (0,82); DKI Jakarta (0,82); dan Banten (0,79),” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers terkait Hasil Ratas PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (27/09). 

Positivity Rate juga terus konsisten menunjukkan tren penurunan sejak akhir Juli, dan minggu lalu rata-rata mingguan (7DMA) positivity rate sebesar 1,44%, sedangkan pada 26 September sebesar 1,18%. Jumlah orang yang diperiksa (Testing) sudah mengalami peningkatan tajam sejak pertengahan Agustus lalu.

Untuk luar Jawa Bali, tren kasus konfirmasi per 100ribu Penduduk/ Minggu mengalami perbaikan/ penurunan di seluruh (27) Provinsi, dan per 26 September hanya 1 Provinsi yang masih di Level TK-3 yaitu Kalimantan Utara, ada 2 Provinsi yang di Level TK-2 yaitu Kalimantan Timur dan Bangka Belitung, sedangkan yang lain sebanyak 24 Provinsi sudah berada di Level TK-1.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Evaluasi PPKM pada 27 September 2021, Presiden Joko Widodo memberi arahan yang menekankan pada (1) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus dilaksanakan dengan lebih ketat, karena menyangkut puluhan juta murid dan mahasiswa; (2) Pengaturan kedatangan dari luar negeri, baik WNI maupun WNA, untuk menjaga dari ancaman masuknya varian baru; (3) Target vaksinasi perlu terus dikejar pencapaiannya.

“Bapak Presiden mengingatkan bahwa peningkatan mobilitas di lapangan perlu diiringi dengan kehati-hatian, serta target vaksinasi yang sudah ditetapkan harus terus dikejar pencapaiannya,” jelas Menko Airlangga.

Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 26 September 2021, Kasus Aktif Nasional tercatat sebanyak 42.769 kasus, dengan distribusinya di Jawa-Bali sebesar 35,75% dan Luar Jawa-Bali sebesar 62,84%.

Sejak awal PPKM berbasis level (data 9 Agustus – 26 September), jumlah Kasus Aktif di luar Jawa-Bali terus menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar 89,74%, disusul Sumatera sebesar sebesar -89,06%, Kalimantan sebesar -85,92%, Sulawesi sebesar -84,10%, dan Maluku-Papua sebesar -82,30%; sementara di Jawa-Bali kasus turun sebesar -93,36%.

Tingkat Kesembuhan atau Recovery Rate (RR) secara nasional adalah 95,62%, lebih baik dari RR Global yang tercatat sebesar 89,94%, sementara RR di Jawa-Bali sebesar 95,94% dan Luar Jawa-Bali sebesar 94,96%. Sedangkan Tingkat Kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,36%, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,05%, sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,50% dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,08%.

Adapun hasil evaluasi penerapan PPKM pada minggu ini menunjukkan bahwa di luar Jawa Bali telah terjadi perbaikan secara signifikan dari minggu ke minggu, di mana untuk tingkat Provinsi sudah tidak ada lagi Provinsi dengan Level 4, ada 5 Provinsi dengan Level 3 (Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Papua), sebanyak 21 Provinsi Level 2 dan ada 1 Provinsi yang sudah Level 1 yaitu Lampung.

Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, hasil asesmen menunjukkan perbaikan nyata, di mana jumlah Kab/Kota dengan Level 4 dan Level 3 mengalami penurunan tajam, dan jumlah Kab/Kota dengan Level 2 dan Level 1 mengalami peningkatan. Saat ini hanya ada 1 Kab/Kota dengan Level 4 yaitu Kab. Bangka dan terdapat 76 Kab/Kota dengan Level 3. Sedangkan yang di Level 2 sebanyak 275 Kab/ Kota, dan sudah ada 34 Kab/ Kota dengan Level 1.

“Dari 10 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali, terdapat perbaikan level asesmen mingguan, yaitu ada 2 Kab/Kota mengalami perbaikan langsung ke Level 2 (Banjarmasin dan Kutai Kartanegara), dan 7 Kab/Kota perbaikan ke level 3. Hanya ada 1 Kab/Kota yang masih di Level 4 yaitu Kabupaten Bangka,” kata Menko Airlangga.

Capaian Vaksinasi

Berdasarkan data 27 September 2021 Pukul 15:00, total vaksinasi Dosis-1 adalah 87,42 juta penduduk (42%), Dosis-2 sebanyak 49,1 juta (23,58%), dan Dosis-3 adalah 911 ribu. Capaian vaksinasi di 10 Kab/Kota PPKM Level 4 di luar Jawa Bali (per 26 September 2021), ada 4 Kab/Kota yang angkanya sudah di atas rata-rata nasional (41,65%) yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kab. Bulungan.

“Kalau untuk capaian vaksinasi pada daerah penyelenggara kegiatan olahraga, khususnya PON, jumlah vaksinasi pada lima Kab/Kota penyelenggara yakni Dosis-1 rata-rata 62,4% dan

Dosis-2 rata-rata 39%. Sementara, untuk penyelenggara World Superbike di Mandalika, lima Kab/Kota di Lombok telah mencapai vaksinasi Dosis-1 rata-rata 35,58% dan Dosis-2 rata-rata 13,9%,” ungkap Menko Airlangga. (TRIBUNNEWS.COM)

Share:

Demo Selesai, Inilah Lima Tuntutan BEM SI Sebelum Tinggalkan Gedung Merah Putih KPK

KABARMASA.COM, JAKARTA - BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi demonstrasi menuntut KPK membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  terhadap 57 Pegawai yang berujung pada pemecatan.

Kurang lebih 4 jam menyuarakan tuntutan, ratusan mahasiswa dari aliansi BEM sejumlah kampus itu membubarkan diri.

Sebelum bubar, BEM SI mengajukan lima tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan KPK.

Ketua BEM UNS Solo, Zakky Zuhad, membacakan lima tuntutan melalui mobil komando dengan pengeras suara.

Pembacaan tuntutan itu turut disaksikan Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah hingga Wakapolres Metro Jaksel AKBP Antonius Agus Rahmanto.

"Sebelum kita bubar, kami menyampaikan lima tuntutan yang tercatut kepada Pak Jokowi dan Pimpinan KPK. Menyatakan sikap, satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan kami ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah

Ia juga menilai tindakan polisi sangat berlebihan karena tak memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan KPK.

Selain itu ia menyayangkan pimpinan KPK yang enggan menemui mereka hingga aksi selrsai.

"Kedua, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa kawan kami yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka akibat aksi represif oknum polisi kepada kami," bebernya.

"Tiga, kami menyayangkan sikap pimpinan KPK yang tidak menemui kami dan malah pergi ke Jambi. Kami sangat kecewa karena sikap Presiden yang mengabaikan janji-janji dari periode pertama sampai periode kedua, namun beliau lepas dari tanggung jawab di tengah kondisi KPK yang membutuhkan ketegasan beliau," lanjut Zakky.

Zakky juga mengatakan bahwa aliansi mahasiswa akan kembali datang ke KPK dengan jumlah massa yang lebih besar.

1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.

2. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.

3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.

4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.

5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku.

Aksi demonstrasi saat ini telah usai. Ratusan polisi tetap bersiaga sambil mengawal mahasiswa yang berangsur meninggalkan lokasi aksi. (TRIBUNNEWS.COM)




 

Share:

3 Orang Laki-laki Gak Gentle Ancam Wartawan Ditembak, Berujung di Laporkan ke Polisi

KABARMASA.COM, BEKASI - Viral tiga pelaku pengancaman menggunakan sejenis senjata api terhadap Jatnika Surya Utama (JSU) wartawan media cetak dan online Fakta Hukum Indonesia (FHI) di laporkan ke Polres Metropolitan Bekasi Kota.

Kejadian berawal pada Minggu (26/9/21) sekira pukul 11.00 WIB, di rumah JSU warga Rawa Roko Bojong Rawa Lumbu RT 001/RW 001 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi didatangi oleh tiga orang laki-laki inisial NS, S dan M.

“Saya kaget ada yang ketok pintu, lalu saya buka dan ternyata ada empat orang laki-laki di depan rumah saya, salah satu dari mereka adalah RT saya, yang tiga orang saya tidak kenal, sementara suami sedang di luar,” ujar Erni Suherni istri JSU.

Erni pun saat itu langsung menghubungi suaminya untuk segera kembali pulang, mengingat satu diantara tiga tamu tersebut berbicara dengan suara tinggi seperti emosi.

Sambungnya, “Saya takut terjadi apa-apa dan langsung telpon suami saya supaya segera pulang, dan sesampainya di rumah, suami saya langsung di bentak-bentaj, suruh ikut dan masuk ke dalam mobil, saya mau ikut tidak boleh, bahkan RT saya pun tidak boleh ikut, akhirnya suami saya dibawa entah kemana,” ujar Erni.

Selanjutnya, dalam keterangan yang disampaikan Jatnika Surya Utama (JSU) bahwa dirinya di dalam mobil di intimidasi di interogasi, diancam akan dibuang di tol, bahkan diancam akan di tembak menggunakan sejenis senjata api.

Dalam perjalanan menuju rumah Sanam Syahrial rekanan JSU yang berada di Kp. Pulo Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, JSU terus mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan penuh dengan ancaman.

“Betul saya dipaksa masuk kedalam mobil untuk menuju rumah rekan saya, diperjalanan hingga sampai di rumah Sanam, saya diancam akan ditembak, dibolongin di bentak-bentak di intimidasi, di introgasi hingga saya shock tidak ada celah untuk melakukan pembelaan atau berbicara apapun,” papar JSU.

Hal demikian, Ketua tim Advokasi Media Cetak dan Online Fakta Hukum Indonesia (FHI) Edi Utama, S.H.,M.A meminta agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku pengancaman bunuh wartawan menggunakan sejenis senjata api.

“Kami percaya, polisi akan bekerja profesional, sigap dan terukur untuk segera menangkap pelaku pengancaman pembunuhan menggunakan sejenis senpi terhadap wartawan,” kata Edi Utama pada awak media, Selasa (28/9/2021).

Ia mengemukakan bahwa yang dilakukan oleh terlapor adalah kriminal murni, meskipun tindakan pengancaman pembunuhan tersebut dipicu oleh adanya hubungan pekerjaan di masa lalu antara pelapor dan terlapor, namun dinilai perlu aparat bertindak sigap.

“Apapun pemicunya karena adanya hubungan pekerjaan di masa lalu antara pelapor dan terlapor, polisi wajib segera bertindak ketika ditemukan adanya tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa seseorang, apalagi menggunakan senpi,” ungkap Edi Utama.

Sementara itu, Ade Muksin selaku  Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Cetak dan Online Fakta Hukum Indonesia (FHI) dan juga Ketua PWI Peduli Bekasi mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa JSU harus diusut sampai tuntas.

“Saya percayakan sepenuhnya pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian yang menimpa JSU wartawan FHI dan ini akan kami kawal bersama rekan-rekan wartawan,” ungkap Ade.

Ade menambahkan, apapun yang melatar belakangi peristiwa tersebut, ancaman dengan menggunakan senajata api, mengintimidasi, mempersekusi dinilai perlu adanya tindakan lanjutan dari pihak yang berwajib.

“Apapun itu, yang namanya sudah mengancam, terlebih menggunakan sejenis senpi, tetap tidak dibenarkan di dalam hukum, jadi si pelaku pengancaman harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya,” ungkap Ade.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua PWI Bekasi Melody Sinaga, angkat bicara dan mengecam keras atas tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap awak media.

“Kami mengecam keras atas peristiwa yang menimpa wartawan FHI, tindakan intimidasi dan pengancaman  terhadap wartawan, terlebih lagi pelakunya diduga menggunakan sejenis senjata api,” kata Melodi.

Ketua PWI Bekasi menyampaikan bahwa atas kejadian tersebut meminta kepada kepolisian dalam hal ini Kapolres Metro Bekasi Kota untuk serius dalam menindaklanjutinya.

“Karena saya dapat informasi, kejadian tersebut sudah dilaporkan, saya pikir asal polisi serius, tiga kali dua puluh empat jam (3x24jam) pastilah dapat ditangkap pelaku pengancaman pada wartawan itu, apalagi pelaku turut membawa RT kerumah korban,” pungkas Ketua PWI Bekasi. (terkenal.co.id)

Share:

'Merdeka 100 Persen' Tan Malaka, RI bisa tentukan nasibnya sendiri!

KABARMASA.COM, JAKARTA - Ibrahim Datuk Tan Malaka atau biasa dikenal Tan Malaka dikenal sebagai pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan idealismenya demi kemerdekaan Indonesia, keadilan serta kesetaraan ekonomi rakyat di negeri ini.

Pria yang dijuluki sebagai 'Bapak Republik Indonesia' oleh Moh Yamin itu bahkan dibuang oleh Belanda pada 1922 dan tak diperkenankan kembali ke tanah air karena idealisme dan perjuangannya dinilai membahayakan kedudukan pemerintah kolonial saat itu.

Namun, hal itu tak membuat Tan Malaka justru menjadi layu. Dari luar tanah air, Tan Malaka justru tetap melahirkan pikiran dan ide-ide perjuangan kemerdekaan. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah soal 'Merdeka 100 Persen'.

Banyak hal dijabarkan Tan Malaka dalam konsep 'Merdeka 100 Persen'. Salah satu yang menarik adalah bahwa kemerdekaan haruslah 100 persen tak boleh ditawar-tawar. Sebuah negara harus mandiri menguasai kekayaan alamnya dan mengelola negerinya tanpa ada intervensi asing.

Lantas bisakah konsep 'Merdeka 100 Persen' diterapkan di era globalisasi ini?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, jika dilihat pada zaman revolusi kemerdekaan, konsep 'Merdeka 100 Persen' sangat relevan diterapkan. Sebab, saat itu ada dua aliran yang mendominasi yakni tokoh-tokoh bangsa yang kooperatif dan yang nonkooperatif.

"Tan Malaka termasuk yang nonkooperatif jadi tak bisa berkolaborasi dengan Jepang, tidak mau berkolaborasi dengan Belanda, jadi merdeka harus merdeka 100 persen, menentukan kedaulatan sendiri tidak mau hasil pemberian dan sebagainya," kata Fadli Zon yang dikenal konsen kepada sejarah ini saat diskusi publik 'Pemikiran dan Perjuangan Tan Malaka' di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (27/3).

Namun berbeda dengan era sekarang. Menurutnya, di era globalisasi saat ini sebuah negara tak bisa menentukan segala sesuatu secara sendirian. Sebab ada ketergantungan satu sama lain dan kerjasama internasional.

Selain itu, kata dia, kemajuan teknologi yang membuat waktu dan jarak semakin pendek dan dekat mengakibatkan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.

Namun demikian, kata dia, konsep 'Merdeka 100 Persen' soal kedaulatan tetap relevan pada masa kini. "Jadi kedaulatan 100 persen itu relevan, yaitu apa? Kita menentukan nasib kita sendiri, kita menentukan perjalanan kita sendiri, kita menentukan mau ke mana arah Indonesia itu sendiri," katanya.

Dia menilai Tan Malaka adalah sosok yang kukuh alias saklek soal 'Merdeka 100 Persen'. "Tan Malaka berpendapat misal pasal 33 itu yang dimaksud dengan campur tangan negara di dalam cabang-cabang produksi yang strategis, atau bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya itu adalah dimiliki, dioperasionalisasikan, dan ditujukan untuk rakyat, jadi dia malah kalau Tan Malaka saklek. Interpretasinya bukan hanya dimiliki, dimiliki itu pasti oleh Indonesia, tapi dioperasionalisasikan juga oleh kita. Tapi itu sangat tergantung pada sumber daya manusia kita juga mampu atau tidak, tetapi sumber daya alamnya kan ada di situ," katanya.

Dalam konsep 'Merdeka 100 Persen', Tan Malaka membuat tiga percakapan dalam ekonomi-politik. Tan Malaka menulis dalam format percakapan antara lima orang dari latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda. Di antaranya adalah; Mr Apal (Wakil kaum terpelajar), Si Toke (Wakil pedagang kelas menengah), Si Pacul (Wakil kaum tani), Denmas (Wakil kaum ningrat), dan Si Godam (Wakil buruh besi).

Dikutip dari buku 'Tan Malaka: Merdeka 100 Persen' karya Robertus Robet, kelima tokoh kiasan itu membicarakan seputar kondisi politik, rencana ekonomi berjuang, hingga soal muslihat. Dalam pembicaraan politik dibahas soal makna kemerdekaan dan sebagainya. Inti dalam bagian itu, kemerdekaan haruslah 100 persen tak boleh ditawar-tawar. Sebuah negara harus mandiri menguasai kekayaan alamnya dan mengelola negerinya tanpa ada intervensi asing.

Sementara, dalam bahasan ekonomi berjuang, dibahas soal perampokan yang dilakukan negara-negara kapitalis terhadap negara lain termasuk Indonesia hingga soal rencana ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Dalam bahasan muslihat dibahas soal iklim perjuangan, diplomasi hingga syarat serta taktik berjuang. Buku tersebut menjadi salah satu bacaan wajib para aktivis era itu dan setelahnya.

Pemikiran 'Merdeka 100 persen' puncaknya disampaikannya untuk menanggapi sikap pemerintahan Presiden Soekarno terhadap Jepang dan Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Saat itu, Tan Malaka melihat pemerintah yang dipimpin Soekarno hanya menghamba kepada penjajah. Dia melihat pemerintah hanya berharap kedaulatan dan kemerdekaan diberikan oleh penjajah, bukan direbut lewat perang dan perjuangan.

Begitu pula dengan pemerintahan Perdana Menteri Sjahrier. Dia melihat tokoh sosialis-demokrat itu lembek karena mengutamakan jalan diplomasi dengan Belanda. Alhasil, melalui organisasi Persatuan Perjuangan (PP) yang didirikan pada Januari 1946, Tan Malaka membuat tuntutan agar pemerintah saat itu melaksanakan jalan 'Merdeka 100 Persen'. Namun sayang, ide Tan Malaka itu dinilai pemerintah kala itu terlalu frontal. Tan Malaka dan para pengikutnya seperti Soekarni, Sajoeti Melik dkk lantas ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah karena dinilai membahayakan persatuan dan perjuangan bangsa. (Merdeka.com)

Share:

PT Krakatau Steel Pangkas Pegawai Hingga 62 Persen, Aktivis: Pak Jokowi, Kalau Bohong Jangan Kebangetan Dong

 
KABARMASA.COM, JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. telah mengurangi jumlah karyawan hingga 62 persen menjadi 2.929 orang dari sebelumnya 7.710 orang.

Hal tersebut mendapat respons dari Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule melalui akun Twitter @KetumProDEMnew, Minggu, 26 September 2021.

"Ekonomi katanya tumbuh 7,07%, tapi PHK terus terjadi, pengangguran dan rakyat miskin makin bertambah," kata Iwan Sumule.

Pada masa kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan adanya penambahan lapangan kerja. Namun malah banyak pengurangan.


"Dulu janjinya 10 juta lapangan pekerjaan," katanya.

"Rakyat disuruh bertani, tapi tanah malah dikasih investor, rakyat digusur," lanjutnya.

Sehubungan hal itu ia meminta Jokowi untuk tidak terlalu berlebihan dalam memberikan janji.

"Pak @jokowi, kalau bohong jangan kebangatan dong, please," tandasnya.

Sementara itu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. telah mengurangi jumlah karyawan hingga 62 persen menjadi 2.929 orang dari sebelumnya 7.710 orang.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan organisasi dan regenerasi karyawan yang saat ini lebih banyak didominasi oleh karyawan muda, sehingga kinerja menjadi lebih produktif.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyebutkan perusahaan kini mengembangkan pemimpin-pemimpin muda potensial di setiap unit dan direksi baik di induk maupun anak usaha.

"Krakatau Steel pun melakukan perampingan jumlah karyawan hingga 62 persen dari jumlah karyawan 7.710 orang menjadi saat ini 2.929 orang," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 24 September 2021.

Di sisi lain, Presiden Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2021 masih bergerak di level positif.

Dengan sejumlah indikator perekonomian sejauh ini, Presiden memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi berada di level sekitar 4 persen.

“Mengingat ada PPKM darurat, perkiraan saya angkanya sedikit di atas 4 persen atau sedikit di bawah 4 persen. Tapi tidak minus,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu, 15 September 2021.

Optimisme Kepala Negara tersebut sejalan dengan sejumlah data perekonomian yang masih positif, mulai dari konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor dan impor, serta data investasi.

Tren pemulihan ekonomi tercermin mulai tampak dari kinerja ekonomi pada kuartal II/2021 yang tumbuh 7 persen year-on-year.

Pergerakan ekonomi yang mulai mengarah positif itu ditopang oleh kinerja neraca dagang yang berlangsung hingga 16 bulan.

Pada Agustus 2021, misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan mencapai US$4,74 miliar, atau tertinggi sepanjang masa sejak 2006 sebesar US$4,64 miliar.

Dari sisi eksternal terdapat peningkatan investasi, surplus neraca perdagangan sepanjang Q2 2021, pulihnya permintaan, dan meningkatnya harga komoditas global telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus selama beberapa bulan berturut-turut.

Seperti halnya neraca dagang, cadangan devisa Indonesia juga tercatat meningkat dan menyentuh rekor tertinggi. Posisi terakhir pada Agustus 2021 mencapai US$144,8 miliar yang setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.*** (GALAMEDIA)

Share:

Sempat Viral Gegara Tak Terima Razia Ganjil Genap, Anggota DPRD Viani Limardi Kini Dipecat PSI karena Hal Ini

 
KABARMASA.COM, JAKARTA - Nama Viani Limardi sempat membuat geger warganet usai terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian.

Anggota DPRD fraksi PSI ini cekcok dengan anggota kepolisian karena kendaraannya tertahan razia ganjil genap.

Saat adu mulut, Viani menyebutkan dirinya akan bertugas mengawasi vaksin di salah satu daerah di Penjaringan.

"Biasanya pelat nomor saya kalau kita tugas boleh (lewat). Sekarang saya tugas jam 9 vaksin di Penjaringan terus kita nggak bisa lewat seperti ini kenapa?" kata Viani.

Viani juga menyebutkan bahwa dialah yang membuat aturan tersebut dan menyebutkan bahwa dia adalah anggota DPRD DKI Jakarta.

Baru-baru ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi memecat Viani karena rutin menggelembungkan dana kegiatan reses.

Hal tersebut membuat Viani dipecat dari keanggotaannya di DPRD DKI Jakarta dan partai.

Pemecetan Viani tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 531/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI.

Dalam surat itu, Viani disebut melanggar pasal 5 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI.

"Karena adanya penggelembungan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya yang telah dilakukan secara rutin, atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jl. Papanggo 1 RT01/RW02, Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok," demikian SK pemecatan yang diteken oleh Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie, 25 September 2021.

Sebelumnya, Viani juga mendapat surat peringatan karena tidak mematuhi intruksi DPP PSI usai melakukan pelanggaran sistem ganjil genap pada 12 Agustus 2021.

Selain itu, dia juga melakukan intruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan Covid-19 pada tanggal 3 April 2021 sesuai dengan pasal 11 angka 7 aturan perilaku anggota legislatif PSI 2020.*** (GALAMEDIA)

Share:

Jokowi Diminta Bersikap Soal Kontroversi Ijazah Jaksa Agung

 
KABARMASA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tidak menutup mata terhadap polemik soal ijazah Jaksa Agung ST Buhanuddin, yang telah meramaikan ruang publik, akhir-akhir ini.

Bahkan, kalau perlu Presiden Jokowi membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri keaslian ijazah Jaksa Agung. Bila ditemukan bermasalah, maka harus diambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan.

Demikian pendapat pengamat dari dari Lingkar Polhukam Nasional kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/9).”Keaslian ijazah wajib ditunjukkan oleh Jaksa Agung karena itu merupakan bentuk etika pejabat negara.

Harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat,” kata Anggoro.

Sebab faktanya, meski Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengklarifikasinya, jejak digital informasi pendidikan yang menuliskan ST Burhanuddin lulusan UI-Undip masih tersisa di website resmi kejaksaan.

“Jaksa Agung harus secara pribadi memberikan klarifikasi, bukan dilimpahkan kepada pihak lain (Kapuspenkum) untuk menjelaskan.

Harus dijelaskan dari mana sesungguhnya ijazah asli beliau dan kenapa ada perbedaan antara informasi di publik dan akademik di Unsoed?” tegas Anggoro.

Dia menambahkan, persoalan ini harus dipandang sebagai isu yang serius sebab sangat mempengaruhi kredibilitas kejaksaan.

“Karenanya, dalam waktu yang cepat harus ada konfirmasi secepatnya dari Jaksa Agung. Tidak usah berbelit-belit, to the point saja,” katanya.

Anggoro mengatakan, kalau memang ada perbedaan universitas yang mengeluarkan ijazah Jaksa Agung, harusnya diklarifikasi sejak lama.

“Nampaknya ada unsur kesengajaan dan pembiaran yang dilakukan selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Dari data Kapuspenkum Kejagung diketahui Jaksa Agung merupakan lulusan Universitas 17 Agustus di Semarang (Strata I), Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta (Strata II), dan Universitas Satyagama di DKI Jakarta (Strata III).

Sementara itu, versi Instagram Kejaksaan Agung dan Buku Laporan Tahunan Kejagung 2012, dikatakan, ST Burhanuddin adalah lulusan Sarjana Hukum Pidana UNDIP Semarang (tahun 1980), Magister Manajemen UI Jakarta (2001), dan Doktor UI Jakarta (2006)

Share:





Youtube Kabarmasa Media



Berita Terkini

Cari Berita

Label

Arsip Berita

Recent Posts