KABARMASA.COM, JAKARTA - Kondisi keamanan di tanah Papua beberapa pekan terakhir ini kembali memanas, hal ini dipicuh dengan adanya gerakan kekerasan dengan mengatasnamakan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM).
Kelompok TPNBP-OPM ini di Cap oleh aparat penegak hukum sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Sampai saat ini korban yang di akibatkan aksi ini terus berjatuhan, bukan hanya aparat kepolisian dan TNI yang menjadi korban, tetapi lebih dari ini masyarakat sipil pun di Hantam.
Spirit pemberontak KKB sesungguhnya masih senada dengan amanat perjuangan OPM yang tentu berkeinginan besar agar bagaimana Papua bisa merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
OPM merupakan organisasi yang di dirikan pada tahun 1965 Ini memiliki spirit perjuangan yang tentu bertujuan membangkitkan harkat dan martabat orang Papua, selain itu ingin melepaskan diri dari NKRI.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia PERMAHI Fahmi Namakule menilai gerakan Kelompok separatis ini sangat tidak sejalan dengan citi-cita besar bangsa Indonesia yang di sepakati bersama yakni mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah barang tentu masyarakat Papua merupakan subjek cita-cita bersama yang tercantum dalam Preambule Konstitusi ini.
Penempatan status oleh pemerintah atas Gerakan Separatis OPM menjadi Gerakan KKB perlu diperhatikan secara baik dan hati-hati. Kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka. Ditambah lagi mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru.
Sebanyak 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua. Trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM.
"Resolusi Konflik serta upaya-upaya perundingan menempuh jalan damai merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah. " Ujar Fahmi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), harus berperan penting dalam upaya pemenuhan hak-hak masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban gerakan separatis OPM di tanah Papua, jangan sampai Komnas terkesan timbul tenggelam dalam upaya penegakan HAM.
Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dirangkul, jangan lagi ada upaya penegakan HAM terkesan mencederai nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Selain itu kami mendorong alat kelengkapan negara atau institusi-institusi yang mempunyai tugas serta peran strategis seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelejen Negara (BIN). Harus lebih maksimal dan diplomatis dalam upaya mencari jalan keluar atas permasalahan Papua.
No comments:
Post a Comment