DPN LKPH Indonesia Desak KPK mengusut tuntas skandal penyuapan penyidik KPK

KABARMASA.COM, Jakarta - DPN LKPH Indonesia Desak KPK mengusut tuntas skandal penyuapan penyidik KPK atas Kasus Korupsi Walikota Tanjung Balai

Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia  meminta KPK mengusut tuntas skandal penyuapan penyidik KPK yang melibatkan Wakil ketua DPR RI Azis Syamsudin dalam skandal Korupsi  dan kasus suap Wali Kota Tanjung balai M Syahrial dan penyidik KPK AKP Robin Stepanus Pattuju.

Direktur Eksekutif LKPH Indonesia Ismail Marasabesay, S.H. meminta KPK untuk tidak takut dan khawatir memeriksa dan menangkap Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, dalam skandal kasus penyuapan penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjung Balai. 

"Kami selaku mahasiswa senantiasa bersama KPK mendukung pemberantasan dan pencegahan Tindak pidana Korupsi. Kami berharap KPK tidak perlu takut dan khawatir menghadapi oligarki yang kerap memanipulasi hukum dan memperlemah pemberantasan TP korupsi", tegas, Ismail Marasabessy (IM)

Kejadian Penyuapan ini kembali mencoreng wajah parlemen Indonesia, bagaimana seorang pimpinan DPR dengan sengaja melakukan praktik-praktik memanipulasi hukum. "Azis Syamsudin tidak lebih dari pengkhianat rakyat. DPR harus segera mencopot dia dari kursi pimpinan", tambahnya.

Marasabessy yang juga Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya ini turut meminta Partai Golkar untuk menonaktifkan ASAM (Aziz Syamsudin) dari  partai dan parlemen untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. "Internal partai golkar juga harus solid mencopot ASAM. Jangan memberikan pelajaran politik yang buruk kepada publik, terutama generasi muda. Kita tidak ingin golkar seakan-akan selalu membekingi atau melindungi para koruptor", tutup. Ismail Marasabessy.(IM)

Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia   mengajak seluruh masyarakat untuk tetap dan selalu memberikan dukungan kepada KPK agar dapat membasmi praktik korupsi demi terciptanya Negara yang adil dan makmur.

"Kita mengetahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen besar untuk memberantas korupsi, maka dari itu masyarakat luas juga harus mendukung upaya tersebut", pungkasnya.

Share: