Pasca Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402, Gerakan Muda Visioner Usulkan Penambahan Anggaran Alutsista dan Panglima TNI dari Angkatan Laut

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kapal selam KRI Nanggala 402 masih dalam pencarian setelah hilang kontak sejak Rabu (21/4/2021). 

Bereaksi terhadap kejadian yang menimpa prajurit dan armada pertahanan negara, berbagai tokoh memberikan tanggapan. 

Salah satunya Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner (GEMUVI) Teofilus Mian Parluhutan menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah KRI kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak saat latihan di Perairan Bali.

"Saya mengucapkan rasa prihatin yang mendalam dan memanjatkan doa kepada para prajurit TNI yang bertugas di dalam kapal dan keluarga para prajurit yang sedang menanti dan berduka," kata Teofilus kepada wartawan pada Senin (26/4).

Agar insiden serupa tak terulang, Teofilus meminta pemerintah melalui Komisi I DPR-RI untuk melakukan penambahan anggaran  modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna membangun pertahanan maritim.

Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Pertahanan, kapal selam ini dibangun di Jerman pada tahun 1977 dan bergabung dengan armada Indonesia pada tahun 1981.

Selain itu, pemerintah harus mengevaluasi seluruh kegiatan dan penganggaran yang tidak berkaitan dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan. 

"Terpenting yang harus digaris bawahi dan kita semua harus ingat, alutsista berusia tua harus diperbaharui. Alutsista bisa kapan saja diganti, tapi nyawa prajurit tidak bisa digantikan," ujarnya. 

Menurutnya, sebaik apapun perawatan terhadap alutsista yang sudah berumur, tetap berisiko tinggi saat digunakan. 

"Kami mendukung modernisasi armada pertahanan maritim terbaru, agar mencapai kesiapan yang tinggi, TNI AL harus senantiasa melakukan modernisasi alutsista seiring dengan tuntutan tugas dan perkembangan lingkungan strategi," papar Teofilus.

Teofilus juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan siapa yang tepat menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke depannya.

Menurut Teofilus peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata mengapa calon panglima kedepan harus dari matra TNI AL, walaupun memang sudah sesuai urutan rotasi adalah giliran Angkatan Laut.

Teofilus mengatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI mengamanatkan jabatan panglima dijabat secara bergantian antarmatra. Jika saat ini Hadi berasal dari Angkatan Udara dan pendahulunya, Gatot, dari Angkatan Darat maka panglima berikutnya seharusnya dari Angkatan Laut. 

"Prinsip rotasi ini penting dilakukan untuk memperkuat soliditas antarmatra TNI dan agar tidak ada di antara matra TNI tersebut yang merasa di-anak tiri-kan," katanya 

Prinsip rotasi, kata dia, diperlukan untuk memperkuat profesionalisme TNI di masa yang akan datang. 

"Pilihan matra Angkatan Laut juga sejalan dengan rencana Presiden untuk penguatan ketahanan maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," pungkas Teofilus.

Share: