KABARMASA.COM, JAKARTA – Ketua umum Komando barisan Rakyat (KOBAR) Rijal menilai pernyataan pemerintah Indonesia yang mendesak militer Myanmar untuk membebaskan seluruh tahanan politik (Tapol) sebagai langkah mempermalukan Indonesia di mata dunia. Sebab, di Indonesia sendiri banyak ulama dan aktivis politik berbeda sikap dengan pemerintah yang masih mendekam dibalik jeruji.
“Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mendesak militer Myanmar bebaskan tapol di Myanmar. Tapi, di dalam negeri Indonesia sendiri faktanya masih banyak tahanan aktivis dan ulama yang selama ini mengkritik pemerintah justru masih ditahan. Inikan sama saja mempermalukan Indonesia di pentas dunia, memangnya dunia internasional tidak tahu situasi demokrasi di Indonesia?. Menlu kita ini lucu,” cetus Rijal di Jakarta, Minggu (7/3/2021).
Karena itu, Rijal pun menyarankan Menlu untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan apalagi di forum-forum baik berskala regional maupun internasional.
“Bu Menlu buat pernyataan setelah pertemuan khusus para Menlu Asean, artinya itu masih di arena pertemuan yang diliput media asing. Inikan konyol, ibarat pepatah menepuk air didulang terpercik wajah sendiri. Masalah yang didesak kepada Myanmar untuk diselesaikan itu adalah masalah yang sama dan belum diselesaikan di Indonesia,” tandas Rijal.
Rijal menambahkan, jika memang pemerintah mau mendesak Myanmar untuk bebaskan seluruh tahanan politik, maka pemerintah Indonesia harus lebih dahulu bebaskan semua tahanan politik di Indonesia. Apalagi, Menlu Retno meminta agar Myanmar menghormati rakyatnya dan tidak menggunakan kekerasan.
“Bebaskan Habib Rizieq, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lainnya, baru desak negara lain untuk bebaskan tahanan politiknya. Coba bayangkan kalau militer Myanmar balik desak Indonesia untuk bebaskan tahanan politiknya. Bu Menlu Retnu paham dong kalau menahan orang hanya karena beda pandangan politik itu juga bentuk kekerasan,” tandas Rijal.
Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi mendesak militer Myanmar untuk membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Tujuannya agar bisa terjalin komunikasi di antara pihak terkait di Myanmar.
“Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan tahanan politik,” ujar Menlu Retno setelah pertemuan khusus para Menlu ASEAN, Selasa (2/3/2021).
Dalam pertemuan dengan para Menlu negara anggota ASEAN dan perwakilan Myanmar, Menlu Retno mengatakan, Indonesia yakin bahwa ASEAN siap untuk memfasilitasi dialog tersebut jika diminta. Retno juga kembali menekankan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan yang seharunya terus dijaga.
Menlu Retno terus mengulang dalam mendesak militer Myanmar untuk menghormati rakyat dan agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan. Akses kemanusiaan juga diminta dikedepankan di Myanmar dalam pembebasan tahanan politik.
No comments:
Post a Comment