Miris! Video Siswa SMP di Jawa Barat Penuh Luka Viral, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Keamanan Anak di Sekolah?

KABARMASA.COM, JAWA BARAT - Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya video seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Jawa Barat yang diduga menjadi korban kekerasan fisik. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan masyarakat sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai keamanan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di wilayah Kabupaten Sukabumi. Korban berinisial AI (12) dilaporkan mengalami cedera serius setelah diduga mengalami kekerasan oleh sejumlah rekan sekolahnya.

Berdasarkan pemberitaan detikJabar pada 11 November 2026, korban mengalami cedera pada bagian tulang ekor dan pergeseran tulang lutut hingga kesulitan berjalan. Polisi menyatakan perkara tersebut sedang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi.

Selain kasus Sukabumi, perhatian publik juga tertuju pada video siswa SMP di Jawa Barat yang memperlihatkan wajah penuh luka lebam. Informasi yang beredar menyebutkan dugaan perselisihan antara siswa dan guru setelah siswa tersebut mengejek gurunya dengan sebutan tertentu. Namun, kronologi dan lokasi kejadian masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Kekerasan Bukan Metode Pendidikan

Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter.

Dalam dunia pendidikan, kedisiplinan memang penting. Siswa wajib menghormati guru, menaati tata tertib, serta menjaga perilaku terhadap sesama. Namun, pembinaan tidak boleh dilakukan melalui tindakan kekerasan fisik maupun psikis.

Hal yang sama juga berlaku bagi guru. Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik, tetapi pelaksanaan tugas tersebut harus tetap menghormati hak dan keselamatan anak.

Perlindungan Anak Memiliki Landasan Hukum

Secara hukum, perlindungan peserta didik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Sementara Pasal 76C melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, setiap dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan perlu ditangani secara serius melalui pemeriksaan objektif dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah dan Dinas Pendidikan Diminta Tidak Tinggal Diam

Munculnya berbagai kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi momentum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pengelola sekolah untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik.

Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur penanganan kekerasan, serta pendampingan psikologis bagi korban.

Aparat penegak hukum juga perlu memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap memperhatikan hak anak, termasuk apabila pihak yang diduga terlibat juga masih berusia anak.

Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter, bukan meninggalkan trauma. Guru harus dihormati, siswa harus dilindungi, dan setiap dugaan kekerasan harus diusut berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku.

 

Share:

Read More

DPR RI Soroti Aturan Vape dalam UU Kesehatan, Harmonisasi Regulasi Jadi Perhatian

KABARMASA.COM, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah ketentuannya diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengaturan rokok elektronik atau vape yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepastian hukum.

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa (10/11/2026), DPR RI melalui anggota Komisi III, I Wayan Sudirta, memberikan keterangan terkait pengujian materiil UU Kesehatan dalam perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026.

DPR menilai perubahan paradigma pengaturan rokok elektronik, dari pengendalian menjadi larangan sepenuhnya, memerlukan harmonisasi regulasi. Harmonisasi tersebut diperlukan agar ketentuan dalam UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Perlindungan Kesehatan Harus Berjalan Bersama Kepastian Hukum

Persoalan pengaturan rokok elektronik tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, kewenangan pemerintah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari risiko zat adiktif. Di sisi lain, setiap pembatasan maupun larangan harus memiliki landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pembahasan UU Kesehatan perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik, perlindungan hak masyarakat, dan kepastian hukum.

DPR dan Pemerintah Perlu Memastikan Regulasi Tidak Tumpang Tindih

Perkembangan perkara ini menjadi pengingat penting bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya berorientasi pada tujuan kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan konsistensi norma dan dampak penerapannya.

DPR RI bersama pemerintah diharapkan memastikan setiap ketentuan pelaksanaan UU Kesehatan memiliki kejelasan substansi, mekanisme pengawasan, serta batas kewenangan yang terukur.

Pada akhirnya, tujuan utama regulasi kesehatan adalah melindungi masyarakat. Namun, perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui aturan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak.

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemberitaan sidang pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 10 November 2026.

Share:

Read More

Urus Pemakzulan Gibran Ramai-Ramai Hadir, Bahas UU Kesehatan Sepi? Publik Pertanyakan Prioritas DPR!

KABARMASA.COM, JAKARTA – Perhatian publik terhadap aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan. Perbedaan karakter agenda politik dan pembahasan regulasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi perhatian wakil rakyat terhadap berbagai persoalan nasional.

Salah satu perbandingan yang menarik untuk dicermati adalah pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pembahasan UU Kesehatan, publik berkepentingan terhadap kehadiran dan keseriusan para wakil rakyat dalam mengawal regulasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, kesejahteraan tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Sementara itu, dinamika politik terkait Gibran mendapatkan perhatian luas setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat pada 11 November 2026.

Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada 12 November 2026 untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Publik Mempertanyakan Prioritas Wakil Rakyat

Perbedaan perhatian terhadap kedua agenda tersebut menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat. Persoalan kesehatan bukan sekadar agenda administratif atau pembahasan regulasi, melainkan menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Ketika pembahasan menyangkut pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, dan nasib tenaga medis, kehadiran serta kontribusi anggota DPR menjadi bagian penting dari tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, agenda politik dan penggunaan hak konstitusional DPR juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Karena itu, persoalannya bukan mempertentangkan kepentingan politik dengan kepentingan kesehatan, melainkan memastikan bahwa keduanya mendapatkan perhatian secara proporsional.

Jangan Sampai Kepentingan Rakyat Tersisih oleh Dinamika Politik

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana tingkat kehadiran anggota DPR dalam setiap rapat, bagaimana kontribusi mereka terhadap pembahasan regulasi, serta sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan.

Transparansi daftar hadir, risalah rapat, dan hasil pembahasan menjadi instrumen penting untuk mengukur akuntabilitas lembaga legislatif.

Pada akhirnya, anggota DPR dipilih untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara konsisten, baik ketika membahas agenda politik maupun ketika memperjuangkan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Rakyat membutuhkan wakil yang hadir bukan hanya ketika persoalan politik menjadi perhatian, tetapi juga ketika hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat diperjuangkan.

Sebab, ukuran tanggung jawab wakil rakyat tidak hanya terlihat dari keputusan politik yang dihasilkan, tetapi juga dari kesungguhan mereka mengawal kepentingan publik.

Catatan: Data kehadiran rapat khusus pembahasan UU Kesehatan perlu dikonfirmasi melalui daftar hadir resmi Sekretariat Jenderal DPR RI sebelum menyimpulkan bahwa banyak anggota tidak hadir.

Sumber: DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan pemberitaan ANTARA mengenai perkembangan agenda DPR RI November 2026.

 

Share:

Read More

‎Marv Rapper Jatiwaringin Asal Maluku Merilis Single Baru Berjudul "DOP3"

KABARMASA.COM, JAKARTA- ‎Di tengah bisingnya opini orang lain, MARV memilih untuk membuktikan diri lewat tindakan, bukan omongan. Kritik dan kebencian diabaikan begitu saja, sementara energi difokuskan penuh pada karya dan kerja keras. (11/11/2026).

‎

‎Lagu yang berjudul "DOP3" diambil dari frasa Inggris yang artinya "Keren". Untuk pertama kalinya direlease  pada tanggal 06 November. Kini para penikmat hip-hop bisa mendengarkan langsung di DSP (DI Semua Platform) seperti Spotify, YouTube, Tiktok dan Instagram.

Melalui lagunya Marv rapper Jatiwaringin kelahiran Maluku menceritakan tentang sosoknya yang dibesarkan dari kesederhanaan dan ketekunan bersama GB.DOX, ia percaya pada usaha dan doa, suatu saat akan berdiri kokoh di puncak dengan standar kualitas yang tak tertandingi.

Melalui "DOP3" Marv tegaskan " biarkan hasil yang berbicara, karena sang juara tidak pernah turun kasta", pungkasnya.

‎

Share:

Read More

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR RI, Ini Alasannya

KABARMASA.COM, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari parlemen. Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena Hidayat merupakan salah satu tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang di parlemen.

Pengunduran diri ini berkaitan dengan penugasan baru dari PKS, yakni sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Penugasan tersebut diharapkan dapat memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, termasuk memperjuangkan isu kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

Dengan pengalaman dan jaringan internasional yang dimilikinya, Hidayat dinilai memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas diplomasi tersebut.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Hidayat telah diterima oleh pimpinan MPR RI dan akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Pergantian posisi Wakil Ketua MPR RI dari unsur PKS juga menjadi perhatian. Nama Mohamad Sohibul Iman disebut sebagai sosok yang disiapkan untuk mengisi posisi tersebut.

Pengunduran diri Hidayat Nur Wahid menandai perubahan penugasan politik di lingkungan parlemen. Kini, publik menantikan kiprah barunya dalam memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional.

Share:

Read More

Bursa Pengganti Gibran Memanas, AHY hingga Puan Maharani Masuk Radar Calon Wakil Presiden Prabowo

KABARMASA.COM, JAKARTA – Dinamika politik nasional semakin menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Meski demikian, Gibran hingga Selasa malam masih berstatus sebagai Wakil Presiden. Belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran dirinya maupun penetapan calon pengganti.

Situasi tersebut mulai memunculkan spekulasi mengenai sejumlah tokoh nasional yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Enam Nama yang Masuk Bursa Pengganti Gibran

Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebut enam tokoh yang berpotensi masuk dalam kalkulasi politik apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.

Nama-nama tersebut meliputi:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

2. Puan Maharani – Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh penting PDI Perjuangan.

3. Sufmi Dasco Ahmad – Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra yang dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo.

4. Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Pangan.

5. Muhaimin Iskandar – Ketua Umum PKB yang memiliki basis politik dan jaringan organisasi cukup kuat.

6. Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM.

Efriza menilai proses pergantian Wakil Presiden dapat menjadi ruang negosiasi politik baru antara Presiden Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintahan.

Analisis Kekuatan Politik Para Kandidat

Jika melihat konfigurasi politik pemerintahan saat ini, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat memengaruhi pemilihan calon pengganti Gibran.

1. AHY: Representasi kekuatan Demokrat

AHY memiliki pengalaman sebagai pejabat pemerintahan dan pimpinan partai politik. Kehadirannya berpotensi memperkuat hubungan politik antara Partai Demokrat dan pemerintahan Prabowo.

2. Puan Maharani: Jembatan komunikasi dengan PDIP

Puan memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPR RI dan tokoh sentral PDIP. Apabila Prabowo membutuhkan penguatan komunikasi dengan kekuatan politik di luar koalisi inti, nama Puan dapat menjadi salah satu opsi yang diperhitungkan.

3. Sufmi Dasco Ahmad: Figur dari lingkaran Gerindra

Dasco memiliki pengalaman panjang di parlemen dan merupakan salah satu tokoh penting Partai Gerindra. Kedekatannya dengan Prabowo menjadi modal politik tersendiri apabila presiden menginginkan pendamping dari lingkungan partainya.

4. Zulkifli Hasan: Penguatan koalisi pemerintahan

Sebagai Ketua Umum PAN, Zulhas mempunyai posisi dalam konsolidasi partai pendukung pemerintah. Pengalamannya di pemerintahan juga menjadi salah satu pertimbangan potensial.

5. Muhaimin Iskandar: Kekuatan basis politik dan organisasi

Cak Imin memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kepemimpinan partai. Basis politik PKB dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas koalisi.

6. Bahlil Lahadalia: Representasi Golkar

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil mempunyai kekuatan organisasi politik dan pengalaman sebagai menteri. Namanya berpotensi diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai keseimbangan kekuatan koalisi.

Analisis: Siapa yang Paling Berpeluang?

Dari enam nama tersebut, AHY, Puan Maharani, dan Sufmi Dasco Ahmad menjadi tiga figur yang secara politik menarik untuk diperhatikan.

AHY merepresentasikan kekuatan Demokrat, Puan memiliki posisi strategis di parlemen dan PDIP, sedangkan Dasco mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan Gerindra.

Namun, peluang masing-masing tokoh sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo, kesepakatan politik antarkekuatan partai, serta kebutuhan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza juga mengingatkan bahwa faktor penentu bukan sekadar popularitas, melainkan loyalitas kepada presiden, kekuatan politik, serta kemampuan menjaga keseimbangan koalisi.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Secara konstitusional, penggantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui penunjukan langsung Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga telah menjelaskan mekanisme tersebut pada Selasa (10/11/2026).

Kesimpulan

Peta politik pengganti Gibran masih terbuka. AHY, Puan Maharani, Dasco, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia merupakan sejumlah nama yang telah disebut dalam analisis pengamat politik.

Namun, publik masih harus menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto dan proses konstitusional yang berlaku.

Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan siapa figur yang paling mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat konsolidasi politik, dan memastikan agenda pembangunan nasional berjalan hingga 2029.

Sumber: ANTARA News, detikNews, JPNN, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta keterangan pengamat politik.

Share:

Read More

Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres, Siapa Calon Penggantinya? Ini Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden

KABARMASA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Namun, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.

Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mekanisme Pengganti Gibran

Lantas, siapa yang berpeluang menggantikan posisi Gibran apabila pengunduran dirinya disetujui?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo nantinya memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Yusril menjelaskan, MPR akan menggelar pemilihan paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Nama Pengganti Belum Diumumkan

Hingga Selasa malam (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon pengganti Gibran yang akan diajukan Presiden Prabowo.

Sementara itu, isu yang menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan menggantikan Gibran sebelumnya telah diklarifikasi sebagai informasi tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Artinya, nama-nama yang beredar di masyarakat belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi pengganti Gibran.

Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden

Di tengah perkembangan tersebut, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden karena niat mengundurkan diri yang disampaikan Gibran belum berarti proses pemberhentian dan pengisian jabatan pengganti telah selesai.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto serta proses konstitusional yang berlaku.

Masyarakat kini menantikan perkembangan resmi terkait kelanjutan posisi Gibran dan siapa dua nama yang nantinya akan diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sumber pemberitaan dan referensi:

1. ANTARA News – Istana Konfirmasi Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wapres.

2. detikNews – Yusril: Jika Gibran Mundur, MPR Akan Minta 2 Calon Pengganti dari Prabowo.

3. detikNews – Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Berdasarkan UUD 1945.

4. Komdigi – Klarifikasi Hoaks Dasco Akan Gantikan Gibran.

5. CNBC Indonesia – Yusril Tegaskan Gibran Masih Menjalankan Tugas Wapres.

Catatan redaksi: Belum ada dua nama calon pengganti yang diumumkan secara resmi. Karena itu, berita ini tidak mencantumkan nama tokoh tertentu sebagai calon pengganti agar tidak menyesatkan pembaca.

Share:

Read More

Irjen Pol Andry Wibowo: Neoimperialisme Jadi Ancaman Baru, Kedaulatan Hukum Harus Diperkuat

KABARMASA.COM, JAKARTA – Ancaman terhadap kedaulatan bangsa di era globalisasi tidak lagi hanya berbentuk penjajahan fisik. Pengaruh asing melalui kebijakan, sistem hukum, konstitusi, hingga tata kelola pemerintahan juga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai oleh Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Dr. Andry Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, dalam refleksi pemikirannya menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.

Melalui gagasan bertajuk Kedaulatan dan Martabat Bangsa sebagai Jiwa Hukum Nasional (Spirit of National Law), Andry mengingatkan pentingnya menjaga kemerdekaan melalui penguatan konstitusi dan sistem hukum nasional.

Menurutnya, bentuk penjajahan modern atau neoimperialisme dapat berkembang melalui pendekatan lunak dan infiltrasi hukum (legal and soft infiltration), yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan serta kepentingan nasional.

Ia menilai hukum nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, hukum harus menjadi fondasi peradaban, instrumen perlindungan rakyat, sekaligus benteng utama kedaulatan negara.

Konstitusi Menjadi Fondasi Kedaulatan

Andry menegaskan bahwa konstitusi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada tujuan kemerdekaan, perlindungan kepentingan nasional, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kekuatan sebuah negara dapat dilihat dari kemampuannya menjaga konstitusi, menjalankan hukum secara berintegritas, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan bangsanya sendiri.

Dalam hubungan internasional, Indonesia tetap perlu membangun kerja sama dengan negara lain. Namun, kerja sama tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kedaulatan negara, prinsip kesetaraan, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Kualitas Penegakan Hukum Menentukan Martabat Bangsa

Lebih lanjut, Andry berpandangan bahwa kuat atau lemahnya sistem hukum nasional turut mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Banyaknya peraturan yang diterbitkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan hukum. Hal yang lebih penting adalah kualitas regulasi, integritas lembaga, konsistensi penegakan hukum, kepastian hukum, serta keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Konstitusi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan negara.

Ia juga menekankan bahwa bangsa yang berdaulat harus memiliki kemampuan menentukan masa depannya sendiri atau self-determination, tanpa kehilangan jati diri dan orientasi terhadap cita-cita kemerdekaan.

Spirit of National Law Harus Diimplementasikan

Menurut Andry, gagasan Spirit of National Law tidak boleh berhenti pada tataran pemikiran filosofis maupun diskusi akademis.

Nilai kedaulatan dan martabat bangsa harus diwujudkan dalam pembentukan peraturan, penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan hukum yang profesional dan berintegritas.

Setiap kebijakan pemerintah dan proses penegakan hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Karena itu, penguatan hukum membutuhkan institusi yang profesional, aparatur yang memiliki integritas, serta sistem penegakan hukum yang konsisten.

Pengalaman Panjang Andry Wibowo di Bidang Kepolisian

Sebagai perwira tinggi Polri, Andry Wibowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Sepanjang perjalanan kariernya, ia memiliki pengalaman di bidang reserse, intelijen, pendidikan kepolisian, hingga kebijakan strategis.

Ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya Kapolres Bengkalis, Dirreskrimsus Polda Sulawesi Barat, Kapolres Metro Jakarta Timur, Penyidik Utama Bareskrim Polri, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Maret 2023, ia juga dipercaya menjadi Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sejak 20 Mei 2025, Andry mengemban jabatan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Pengalaman internasionalnya juga tercatat melalui penugasan dalam misi kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia Herzegovina pada 1998–1999 serta keikutsertaannya dalam forum Pearls in Policing di Den Haag, Belanda, pada Juni 2026.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman tersebut, pemikiran mengenai kedaulatan hukum menjadi salah satu perhatian strategisnya dalam melihat tantangan bangsa di tengah perubahan geopolitik dan perkembangan global.

Hari Pahlawan Momentum Menjaga Kemerdekaan

Memasuki peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Andry mengajak seluruh elemen bangsa untuk memahami bahwa perjuangan menjaga kemerdekaan tidak pernah berhenti.

Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, generasi saat ini memiliki tanggung jawab mempertahankan kedaulatan melalui penguatan hukum, konstitusi, integritas kelembagaan, dan perlindungan kepentingan rakyat.

Kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga oleh kemampuan negara menegakkan hukum secara adil dan bermartabat.

Melalui pemikiran Spirit of National Law, Andry mengingatkan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, membatasi kekuasaan, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi arah pembangunan Indonesia.

Semangat perjuangan para pahlawan, menurut gagasan tersebut, harus terus hidup melalui komitmen menjaga konstitusi dan menegakkan hukum demi masa depan bangsa.

Share:

Read More

Dugaan Penyadapan Presiden: Ketika Alat Negara Berpotensi Mengancam Kekuasaan Konstitusional

Photo istimewa Dedy Wahyudi Hasibuan 

Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM

KABARMASA.COM, JAKARTA - Sabtu (7/11/26) Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira kepolisian membuka persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan negara. Jika terbukti, perkara ini bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengancam kedaulatan pemerintahan dan integritas demokrasi.

Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mungkin institusi yang berada di bawah Presiden justru diduga menggunakan instrumen negara untuk mengawasi Presiden tanpa kewenangan yang sah? Lebih jauh, siapa pemberi perintah, siapa penerima informasi, dan untuk kepentingan siapa hasil penyadapan tersebut digunakan?

Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan Polri dalam fungsi penegakan hukum di bawah Presiden. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 juga menegaskan arah reformasi TNI dan Polri. Kedudukan ini menuntut loyalitas terhadap konstitusi, bukan hubungan patronase maupun kepentingan politik personal.

Peter D. Feaver (2003), melalui teori principal-agent, menjelaskan bahwa penyimpangan kewenangan dapat terjadi ketika aparat memiliki kendali atas informasi dan sumber daya yang sulit diawasi oleh pemberi mandat. Dalam konteks penyadapan, penguasaan teknologi pengawasan tanpa kontrol efektif berpotensi melahirkan kekuasaan informal yang bekerja di luar mekanisme konstitusional.

Dari perspektif pidana, dugaan tersebut memiliki konsekuensi hukum berlapis. Pasal 258 KUHP dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penyadapan melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 332 KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, mengatur akses tanpa hak terhadap sistem elektronik dengan ancaman maksimum 6, 7, atau 8 tahun, bergantung pada unsur perbuatannya.

Apabila terbukti terdapat perubahan, pemindahan, atau penghapusan informasi elektronik secara melawan hukum, Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE juga perlu diuji berdasarkan bentuk perbuatan dan waktu kejadiannya. Sementara itu, Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP menjadi relevan untuk menilai keterlibatan pihak yang memerintahkan, turut melakukan, menggerakkan, atau membantu tindak pidana.

Dari aspek kelembagaan, Pasal 19 dan Pasal 28 ayat (1) UU Polri menuntut penghormatan terhadap hukum, HAM, dan netralitas politik kepolisian. Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mengatur prosedur penyadapan, termasuk persyaratan otorisasi, batas waktu, serta penggunaan hasilnya. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi dasar pemeriksaan etik terhadap anggota Polri.

Bahkan, apabila penyidikan menemukan bukti adanya tujuan melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan secara tidak sah, ketentuan makar dalam Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 193 KUHP dapat diuji sesuai unsur masing-masing. Namun, penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan makar. Kesimpulan tersebut mensyaratkan pembuktian tujuan khusus dan tindakan yang ditentukan undang-undang.

Dennis F. Thompson (1987), melalui teori etika jabatan publik, menegaskan bahwa pejabat harus mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya secara moral dan kelembagaan. Jika perangkat negara digunakan untuk mengumpulkan informasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, tindakan itu bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan pengingkaran terhadap mandat publik.

Persoalan menjadi semakin serius apabila dugaan penyadapan juga menyasar jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil lainnya. Praktik semacam itu dapat mengancam hak privasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin berjalan sehat ketika kritik masyarakat berhadapan dengan ancaman pengawasan negara yang melanggar hukum.

Karena itu, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada operator maupun pejabat pelaksana. Penyidik harus menelusuri rantai komando, legalitas otorisasi, aliran informasi, kemungkinan konflik kepentingan, dan pihak yang memperoleh manfaat. Dugaan keterlibatan patron politik atau jaringan kekuasaan tertentu harus dibuktikan secara objektif, bukan dibangun melalui asosiasi politik semata.

Presiden perlu memastikan penegakan hukum berlangsung independen. DPR harus memperkuat pengawasan, sementara pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu membenahi regulasi penyadapan, termasuk mekanisme izin, audit independen, dan perlindungan korban. Proses hukum juga wajib menjunjung praduga tak bersalah serta mencegah perkara ini menjadi instrumen persaingan kekuasaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan sekadar berapa jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah seluruh penyalahgunaan kewenangan dapat diungkap sampai kepada pihak yang bertanggung jawab.

Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh kekuasaan informasi yang bekerja di luar konstitusi. Polri harus menjadi alat negara yang melindungi rakyat dan pemerintahan yang sah, bukan instrumen kepentingan patron politik. Sebab, ketika aparat dapat mengawasi kekuasaan secara ilegal tanpa pertanggungjawaban, yang terancam bukan hanya Presiden, melainkan demokrasi itu sendiri.(Tim/Red)

Share:

Read More

DPD IYC Kepri Soroti Pembatasan Perekaman Video Saat Diskusi Karhutla Bersama Pemko dan Damkar Kota Batam

 

DPD IYC Kepri – Mengawal Lingkungan, Menjaga Kepentingan Masyarakat.

 

KABARMASA.COM, KEPULAUAN RIAU - Kota Batam - Dewan Pimpinan Daerah Indonesian Youht Congres Kepulauan Riau (DPD IYC Kepri) Bisa juga Menjadi Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa, Zuan Sebagai Sekretaris Jenderal DPD IYC Kepri Menduga tidak ada transparansi saat Berdialektika dalam kegiatan berlangsung, salah satu pihak Pemko Batam dan Damkar Batam tidak memperbolehkan merekam kegiatan berlangsung saat audisi dengar pendapat, Terkait Karhutla

Kami menyoroti adanya pembatasan terhadap aktivitas perekaman video saat berlangsungnya diskusi bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam terkait persoalan Karhutla, hutan-hutan lindung yang Berdampak Polusi Udara menyebar ke beberapa titik wilayah Provinsi, terkhusus di Provinsi serta Kota/Kabupatennya.Jumat (6/11/26)

"Dalam kegiatan tersebut, perwakilan DPD IYC Kepri bermaksud mendokumentasikan jalannya diskusi sebagai bagian dari bentuk transparansi, publikasi, serta pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat".

Namun, pihak DPD IYC Kepri menyampaikan bahwa mereka tidak dapat melakukan perekaman video selama diskusi berlangsung. Kondisi tersebut menjadi perhatian organisasi karena dokumentasi kegiatan merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

Masih lanjut Zuan Sekretaris Jenderal DPD IYC Kepri, menilai bahwa persoalan Karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman kebakaran, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, kualitas udara, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi wilayah Provinsi Kepri terkhusus di Kota Batam.

Sekretaris Jenderal DPD IYC Kepri menyampaikan bahwa ruang diskusi antara pemerintah dan elemen masyarakat seharusnya dibangun dengan semangat keterbukaan, komunikasi yang sehat, dan saling menghargai.

"Ketika masyarakat dan organisasi kepemudaan hadir untuk berdiskusi mengenai persoalan lingkungan, semangat keterbukaan harus menjadi bagian penting. Dokumentasi kegiatan juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana persoalan Karhutla dibahas dan ditindaklanjuti".Pungkas Zuan

DPD IYC Kepri berharap Pemko Batam dan Damkar Kota Batam dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan pembatasan perekaman tersebut, termasuk apakah terdapat alasan atau ketentuan khusus yang mendasarinya.

Organisasi ini juga mendorong agar pemerintah tidak hanya membuka ruang dialog, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata dalam penanganan hutan yang botak  di Kota Batam.

Kami menegaskan kembali bahwa pengawasan masyarakat bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik, diskusi, dan kontrol sosial merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Tutup Zuan Sekretaris Jenderal (Tim/Red)

 

Share:

Read More

PETA KEKUATAN POLITIK SENAYAN! Ini Komposisi 8 Partai di DPR RI

KABARMASA.COM, JAKARTA – Peta kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024–2029 terdiri dari delapan fraksi partai politik dengan total 580 anggota. Komposisi tersebut menjadi gambaran konfigurasi politik di parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Delapan partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, PDI Perjuangan memperoleh kursi terbanyak dengan 110 kursi, disusul Partai Golkar sebanyak 102 kursi dan Partai Gerindra sebanyak 86 kursi.

Komposisi Kursi Partai Politik di DPR RI

Berikut komposisi delapan partai politik berdasarkan perolehan kursi Pemilu 2024:

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDI Perjuangan	110
2	Partai Golkar	102
3	Partai Gerindra	86
4	Partai NasDem	69
5	PKB	68
6	PKS	53
7	PAN	48
8	Partai Demokrat	44
	Total	580

Komposisi tersebut memperlihatkan distribusi keterwakilan delapan partai politik di parlemen. Data perolehan kursi mengacu pada hasil penetapan Pemilu 2024.

Daftar Ketua dan Pengurus Fraksi DPR RI

Berikut susunan pengurus inti fraksi DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan informasi kelembagaan dan pembaruan yang dipublikasikan masing-masing fraksi.

1. Fraksi PDI Perjuangan – 110 Kursi

• Ketua Fraksi: Utut Adianto

• Sekretaris: Dolfie Othniel Frederic Palit

• Bendahara: Mochamad Herviano

Utut Adianto kembali dipercaya memimpin Fraksi PDI Perjuangan. Sementara itu, Dolfie Othniel Frederic Palit mengisi posisi sekretaris dan Mochamad Herviano menjabat bendahara.

2. Fraksi Partai Golkar – 102 Kursi

• Ketua Fraksi: Muhammad Sarmuji

• Sekretaris: Sari Yuliati

• Bendahara: Puteri Anetta Komarudin

Terdapat perubahan dalam kepengurusan Fraksi Golkar pada November 2025. Sari Yuliati ditetapkan sebagai sekretaris menggantikan Mukhtarudin, sedangkan Puteri Komarudin ditunjuk sebagai bendahara.

3. Fraksi Partai Gerindra – 86 Kursi

• Ketua Fraksi: Budisatrio Djiwandono

• Sekretaris: Bambang Haryadi

• Bendahara: Novita Wijayanti

Dalam struktur kepengurusan, sejumlah anggota juga mendapatkan tugas sebagai wakil ketua fraksi, di antaranya Mohamad Hekal, Andi Iwan Darmawan Aras, Wihadi Wiyanto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan Andre Rosiade.

4. Fraksi Partai NasDem – 69 Kursi

• Ketua Fraksi: Viktor Bungtilu Laiskodat

• Sekretaris: Ahmad Sahroni

• Bendahara: Nafa Urbach

Fraksi NasDem dipimpin Viktor Bungtilu Laiskodat. Susunan kepengurusan tersebut juga tercantum dalam laman resmi Fraksi NasDem DPR RI.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – 68 Kursi

• Ketua Fraksi: Jazilul Fawaid

• Sekretaris: Anggia Erma Rini

• Bendahara: Muhamad Rano Al Fath

Fraksi PKB dipimpin Jazilul Fawaid dengan Anggia Erma Rini sebagai sekretaris dan Muhamad Rano Al Fath sebagai bendahara.

6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera – 53 Kursi

Berdasarkan pembaruan komposisi Fraksi PKS yang dipublikasikan pada Juni 2026:

• Ketua Fraksi: Abdul Kharis Almasyhari

• Sekretaris: Ledia Hanifa

• Wakil Sekretaris: Izzuddin Alqassam Kasuba

• Bendahara: Kurniasih Mufidayati

• Wakil Bendahara: Ismail Bachtiar

Dalam struktur bidang, terdapat pula nama Sukamta, Netty Prasetiyani, Abdul Hadi, Amin, dan Adang Daradjatun.

7. Fraksi Partai Amanat Nasional – 48 Kursi

• Ketua Fraksi: Putri Zulkifli Hasan

• Sekretaris: Ahmad Najib Qodratullah

• Bendahara: Widya Pratiwi

Putri Zulkifli Hasan memimpin Fraksi PAN DPR RI periode 2024–2029 dengan dukungan jajaran pengurus fraksi.

8. Fraksi Partai Demokrat – 44 Kursi

• Ketua Fraksi: Edhie Baskoro Yudhoyono

• Wakil Ketua: Hinca Panjaitan

• Wakil Ketua: Sartono

• Wakil Ketua: Mulyadi

• Wakil Ketua: Rinto Subekti

• Sekretaris: Marwan Cik Asan

• Bendahara: Dina Lorenza Audria

Fraksi Partai Demokrat dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan sapaan Ibas. Struktur fraksi juga mencakup jajaran wakil sekretaris dan wakil bendahara.

Delapan Fraksi Menjadi Penentu Dinamika Parlemen

Keberadaan delapan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengambilan keputusan di DPR RI. Setiap fraksi memiliki peran mengoordinasikan anggota partai dalam pembahasan rancangan undang-undang, rapat komisi, pembahasan anggaran negara, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Selain jumlah kursi, posisi pimpinan fraksi juga memiliki peran strategis dalam menentukan koordinasi internal dan penyampaian sikap politik fraksi dalam berbagai agenda parlemen.

Dengan komposisi 580 anggota dan delapan fraksi, dinamika politik Senayan pada periode 2024–2029 akan terus menjadi perhatian publik, terutama dalam pembahasan kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Catatan: Susunan pengurus di atas merupakan pengurus inti dan sejumlah posisi struktural yang dapat diverifikasi melalui publikasi kelembagaan. Susunan lengkap seluruh anggota, pimpinan bidang, serta perubahan akibat rotasi atau pergantian antarwaktu (PAW) dapat berubah selama masa jabatan.

Share:

Read More

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, Calon Pelamar Diminta Waspadai Informasi Palsu

KABARMASA.COM, JAKARTA – Informasi mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 terus menjadi perhatian masyarakat, khususnya lulusan perguruan tinggi dan pencari kerja.

Memasuki November 2026, jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS jalur umum belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah berdasarkan informasi yang tersedia.

Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi yang menjanjikan kelulusan, pembukaan pendaftaran instan, maupun permintaan sejumlah uang dengan mengatasnamakan proses rekrutmen ASN.

Calon pelamar sebaiknya memantau informasi melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB, serta portal resmi SSCASN.

Selain mempersiapkan dokumen administrasi, calon peserta juga dapat mulai mempelajari materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), termasuk Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

Persiapan sejak dini menjadi langkah penting agar masyarakat tidak tertinggal ketika pemerintah mengumumkan jadwal seleksi secara resmi.

Share:

Read More

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, Pemerintah Hadapi Tantangan Daya Beli dan Harga Pangan

KABARMASA.COM, JAKARTA – Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan kuartal II 2026 yang mencapai 5,29 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pertumbuhan tersebut didukung konsumsi domestik, investasi, serta kinerja sejumlah sektor industri.

Sektor industri pengolahan tumbuh 5,87 persen, sementara sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan 11,22 persen.

Dari sisi investasi, realisasi pada kuartal III mencapai Rp528,7 triliun dengan pertumbuhan 7,6 persen secara tahunan. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 745.634 tenaga kerja.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga pangan, energi, dan dinamika nilai tukar rupiah.

Kondisi ini menjadi pekerjaan penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 5 November 2026.

Share:

Read More

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Empat Perwira Polisi Terseret Penyidikan

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepolisian Indonesia telah menetapkan empat perwira polisi sebagai tersangka dalam perkara yang kini menjadi sorotan nasional.

Salah satu nama yang disebut dalam perkembangan penyidikan adalah Irjen Slamet Uliandi. Sebelumnya, tiga perwira lainnya juga telah ditangkap dalam rangkaian pengusutan perkara tersebut.

Reuters melaporkan bahwa penyidik masih mendalami dugaan persetujuan penyadapan, penghapusan catatan, serta kemungkinan motif di balik tindakan tersebut.

Polri juga telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Sejumlah personel kepolisian dan ahli kriminal serta teknologi informasi telah dimintai keterangan.

Perkembangan kasus tersebut memunculkan perhatian terhadap pentingnya pengawasan internal, profesionalitas aparat, serta perlindungan keamanan komunikasi kepala negara.

Publik kini menantikan hasil penyidikan secara transparan dan akuntabel agar seluruh fakta hukum dapat terungkap.

Share:

Read More

PERMAHI Jakarta Timur Bersama Tim Hukum Penyelamat KonstitusI Dan Demokrasi Sampaikan Aspirasi Ke DPD RI Desak Usulan Sidang Istimewa MPR

KABARMASA.COM, JAKARTA- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jakarta Timur bersama Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menyampaikan aspirasi serta permohonan resmi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terkait usulan penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Permohonan tersebut berkaitan dengan perkembangan persoalan ketatanegaraan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Melalui surat tersebut, DPD RI diminta untuk menindaklanjuti aspirasi secara kelembagaan serta memprakarsai usulan kepada MPR RI guna membahas implikasi ketatanegaraan dari kedua putusan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa hukum dalam mengawal konstitusi dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara.

“Kami hadir bukan untuk membawa kepentingan politik praktis, melainkan untuk menyampaikan aspirasi konstitusional. Kami memandang bahwa setiap putusan lembaga peradilan yang memiliki implikasi terhadap kehidupan ketatanegaraan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan hukum justru dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan tindak lanjut dari lembaga negara yang memiliki kewenangan,” tegas Reinnel, (06/11/2026).

Ia juga menegaskan bahwa DPD RI sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI memiliki ruang dan tanggung jawab kelembagaan untuk menerima, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PERMAHI Jakarta Timur, Sahlan Alkatiri, menegaskan bahwa PERMAHI Jakarta Timur mengharapkan agar aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan dan diusulkan kepada MPR RI.

“Kami berharap DPD RI tidak berhenti hanya pada penerimaan surat dan aspirasi. Harus ada tindak lanjut yang jelas, termasuk mendorong agar usulan penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR RI dapat segera diproses sesuai mekanisme konstitusional. PERMAHI Jakarta Timur siap mengawal proses ini sampai terdapat kejelasan dari lembaga negara terkait,” ujar Sahlan.

Lebih lanjut, Sahlan menyampaikan bahwa apabila tidak terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut permohonan tersebut, PERMAHI Jakarta Timur siap kembali mendatangi Gedung DPD RI untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi secara damai dan konstitusional.

“Jika tidak ada kejelasan dan tindak lanjut yang konkret, kami tidak akan berhenti. Kami siap kembali mendatangi Gedung DPD RI untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi sebagai bentuk kontrol publik. Ini merupakan tanggung jawab moral mahasiswa hukum dalam mengawal jalannya konstitusi dan memastikan aspirasi masyarakat tidak diabaikan,” tambahnya.

PERMAHI Jakarta Timur menegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

"Konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik. Hukum harus menjadi panglima, dan setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan konstitusional", pungkas Rein Ketua Umum DPC PERMAHI JAKARTA TIMUR.

Share:

Read More

Afad Usasra Ketum DPP Laskar Muda NKRI Minta Kapolres Metro Bekasi Kota Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual di Kafe Bekasi Timur

KABARMASA COM, KOTA BEKASI – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Muda NKRI, Afad Usasra, meminta Kapolres Metro Bekasi Kota agar mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang karyawati yang diduga terjadi di sebuah coffee shop (Gerobak Kopi Bang Raden) atau (PT. Surya Duta Internasional) bergerak di bidang perlengkapan akuarium di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi mengenai kedatangan sejumlah warga ke lokasi usaha kopi tersebut hingga pihak kepolisian menjemput seorang pria bernama Riady (ACL) yang disebut-sebut sebagai pemilik atau pengelola usaha pada Rabu (4/10/2026).

Afad Usasra menilai, dugaan tindak pelecehan seksual di lingkungan kerja merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan hukum secara profesional. Ia meminta kepolisian segera mendalami laporan, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memastikan fakta sebenarnya.

Menurutnya, setiap laporan dugaan pelecehan seksual harus ditangani secara serius, transparan, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penegakan hukum juga harus mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga identitas dan kondisi psikologis korban.

"Kami meminta Kapolres Metro Bekasi Kota untuk mengusut tuntas dugaan kasus ini. Apabila memang terdapat unsur tindak pidana, kami berharap proses hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Afad Usasra.

Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum, termasuk pemilik maupun pengelola tempat usaha. Namun demikian, seluruh pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Afad berharap kepolisian dapat memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.

DPP Laskar Muda NKRI menyatakan akan terus mencermati perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan perempuan, keselamatan pekerja, serta penegakan hukum di wilayah Kota Bekasi.

Hingga berita ini diterbitkan, kronologi lengkap dugaan peristiwa tersebut, keterangan resmi kepolisian, serta status hukum pria yang bersangkutan masih menunggu konfirmasi dari pihak berwenang.

Share:

Read More

Darah Muda Visi Mendunia: Menggagas Gerakan Sosial Yang Berkelanjutan

KABARMASA.COM, TUAL- Generasi muda hari ini tidak lagi sekadar menjadi penonton perubahan, melainkan motor penggerak utamanya. Dengan idealisme yang menyala di dada dan cara pandang yang melintasi batas-batas geografis (visi mendunia), pemuda memiliki potensi besar untuk merancang gerakan sosial yang tidak hanya viral sesaat, tetapi juga berdampak jangka panjang dan berkelanjutan (sustainable). Namun, bagaimana mengubah semangat yang meledak-ledak menjadi sebuah aksi nyata yang konsisten, Ujar Muhamad Usman Rada, S. H Kabid Humas KKT, (04/11/2026).

1. Paradigma "Visi Mendunia, Aksi Lokal" (Think Globally, Act Locally)

Selanjutnya Usman menambahkan, Mempunyai visi mendunia berarti memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, ketahanan pangan, dan hak atas pendidikan (sebagaimana dirangkum dalam Sustainable Development Goals atau SDGs).

Namun, darah muda yang cerdas tahu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil di lingkungan sekitar.

• Kepekaan Sosial: Mengidentifikasi masalah nyata di komunitas terdekat (misal: penumpukan sampah di pasar lokal atau anak-anak putus sekolah di desa digital).

• Kontekstualisasi: Mengadopsi solusi atau standar global, kemudian menyesuaikannya dengan budaya dan kearifan lokal agar dapat diterima oleh masyarakat.

2. Pilar Keberlanjutan dalam Gerakan Sosial

Banyak gerakan sosial yang layu sebelum berkembang karena hanya mengandalkan momentum emosional temporer. Agar gerakan sosial dapat bertahan dan mandiri, anak muda harus mengintegrasikan tiga pilar keberlanjutan:

• Keberlanjutan Finansial (Mandiri secara Ekonomi): Gerakan sosial tidak bisa selamanya bergantung pada donasi. Mengadopsi model social enterprise (wirausaha sosial) di mana keuntungan bisnis digunakan untuk mendanai aksi sosial adalah kunci agar gerakan tidak kehabisan napas.

• Keberlanjutan Organisasi (Regenerasi Pemimpin): Mengikis ego kepemimpinan tunggal. Gerakan yang berkelanjutan adalah gerakan yang membangun sistem, melatih kader-kader baru, dan memberikan ruang bagi anggota lain untuk bertumbuh.

• Keberlanjutan Dampak (Bukan Pemberian, tapi Pemberdayaan): Mengubah pola pikir dari charity (sekadar memberi bantuan yang habis seketika) menjadi empowerment (pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara jangka panjang),

3. Senjata Digital: Katalisator Gerakan Modern

Ciri utama "darah muda" zaman sekarang adalah kefasihan mereka dalam mengadopsi teknologi. Teknologi dan media sosial harus digunakan sebagai alat strategis, bukan sekadar ruang pameran.

• Amplifikasi Suara: Menggunakan narasi yang kuat (storytelling) lewat video pendek, infografis, dan podcast untuk menggugah empati publik global.

• Kolaborasi Tanpa Batas: Memanfaatkan platform digital untuk membangun jejaring dengan mentor, investor sosial, dan sesama penggerak di seluruh belahan dunia.

4. Tantangan dan Seni Menjaga Konsistensi

Tantangan terbesar anak muda adalah sindrom burnout (kelelahan mental) dan keinginan untuk melihat hasil secara instan. Gerakan sosial yang berkelanjutan membutuhkan ketahanan mental.

• Merayakan Kemenangan Kecil: Perubahan sistemik butuh waktu bertahun-tahun. Menghargai setiap progres kecil akan menjaga api semangat tetap menyala.

• Kolaborasi Lintas Generasi: Darah muda membawa inovasi dan energi, namun mereka membutuhkan kebijaksanaan, pengalaman, dan jaringan dari generasi senior. Kolaborasi ini menciptakan fondasi gerakan yang kokoh, imbuhnya.

"Darah muda dengan visi mendunia adalah kombinasi yang tidak terhentikan. Ketika idealisme pemuda berpadu dengan strategi pengelolaan gerakan yang matang, terukur, dan berkelanjutan, mereka tidak hanya sedang membuat sebuah gerakan—mereka sedang menulis sejarah baru. Masa depan bumi dan kemanusiaan tidak lagi ditunggu, melainkan sedang digagas dan dijemput oleh tangan-tangan muda hari ini", pungkasnya.

Share:

Read More

Kuasa Hukum Korban Kecewa Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Pencurian Dengan Kekerasan RUSMAN S.H. Siap Tempuh Jalur PAMINAL

KABARMASA.COM, BEKASI – Rusman, S.H., selaku kuasa hukum dari klien berinisial W, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang hingga saat ini dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Polda Metro Jaya tertanggal 5 Oktober 2026, klien kami telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam uraian laporan tersebut, klien kami menerangkan adanya dugaan tindakan kekerasan, ancaman menggunakan senjata api, serta dugaan pengambilan uang sebesar Rp3.000.000 dan dua unit telepon genggam.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian serius karena terlapor berinisial R, berdasarkan informasi yang kami peroleh, diduga merupakan salah satu oknum anggota kepolisian.

"Jika dugaan tersebut benar, maka perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana terhadap korban, tetapi juga menyangkut integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab institusi kepolisian dalam menjaga kepercayaan masyarakat" ujar Rusman, (01/11/2026).

Ironisnya, hingga pernyataan ini disampaikan, kami menilai belum terdapat kepastian dan perkembangan penanganan perkara yang memberikan rasa keadilan kepada korban.

Kami juga memperoleh keterangan dari klien kami mengenai adanya dugaan tekanan atau paksaan agar perkara ini diselesaikan secara damai. Jika benar terdapat upaya intimidasi maupun tekanan terhadap korban untuk menghentikan proses hukum, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.

Kami tegaskan, perdamaian tidak boleh lahir dari tekanan, intimidasi, ataupun penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai kuasa hukum, kami tidak akan tinggal diam melihat klien kami kehilangan haknya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti persoalan ini melalui jalur pengawasan internal Kepolisian, khususnya dengan menyampaikan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melalui fungsi Paminal, guna meminta pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan keterlibatan maupun pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

Kami juga meminta Kapolres Metro Bekasi dan Kapolda Metro Jaya memberikan perhatian serius terhadap perkara ini. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa seorang anggota kepolisian dapat berlindung di balik institusinya ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Seragam kepolisian bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Kami percaya bahwa institusi Polri masih memiliki komitmen untuk menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, kami mendesak agar perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Kami akan terus mengawal perkara ini, termasuk menempuh langkah pengaduan kepada Paminal dan Propam Polri, sampai terdapat kejelasan serta kepastian hukum bagi klien kami.

“FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM”

Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh, pungkas RUSMAN, S.H.

Kuasa Hukum Korban (W)

Share:

Read More

JAGAKARTA Gelar “JAGA WACANA” Dukung Program Pemerintah Melalui Catatan Kritis Rakyat

KABARMASA.COM, JAKARTA- Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA) 

menyelenggarakan JAGA WACANA, sebuah forum diskusi publik yang mengangkat tema “Mengawal Efektivitas Program Pemerintah: Perspektif Kritis Rakyat untuk Kebijakan yang 

Tepat Sasaran.” Kegiatan tersebut berlangsung di Kedai Tempo. (31/10/2026).

Forum ini menjadi ruang dialog mahasiswa, pemuda dan masyarakat sipil untuk melihat berbagai program pemerintah secara objektif. Mendukung setiap kebijakan yang berorientasi 

pada kepentingan rakyat, sekaligus memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaannya.

JAGAKARTA memandang bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan program maupun pelaksanaannya secara administratif. Setiap kebijakan harus dapat 

dipastikan efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pertama, dalam forum JAGA WACANA, JAGAKARTA mengangkat lima isu strategis yang dinilai 

memiliki kepentingan langsung terhadap kehidupan publik, yaitu keadilan ekologis, tata kelola Makan Bergizi Gratis, demokrasi pendidikan, kedaulatan ekonomi desa, serta reformasi 

pemberantasan korupsi melalui percepatan RUU Perampasan Aset.

Atas lima isu tersebut, JAGAKARTA menyampaikan sejumlah catatan kritis.

Pertama, dalam isu keadilan ekologis, JAGAKARTA mendorong penguatan pendekatan preventif, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Kedua, terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), JAGAKARTA mendorong agar program dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, berkualitas, bebas dari penyimpangan, memberdayakan masyarakat sipil.

Ketiga, dalam bidang demokrasi pendidikan, JAGAKARTA mendorong terwujudnya pendidikan yang adil, terjangkau, berkualitas, dan partisipatif. Pendidikan harus tetap 

ditempatkan sebagai hak rakyat dan tidak terjebak dalam praktik komersialisasi yang dapat memperlebar ketimpangan.

Keempat, dalam isu kedaulatan ekonomi desa, JAGAKARTA menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sipil sebagai subjek utama pembangunan ekonomi desa. Penguatan Koperasi Desa Merah Putih harus dijalankan dengan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan.

Kelima, terkait reformasi pemberantasan korupsi, JAGAKARTA mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan 

kejahatan ekonomi, dengan tetap memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukannya.

Melalui koordinator isu dan masa aksi JAGAKARTA, Zidan Haris menyampaikan “Kami menyatakan sikap mendukung program pemerintah dengan sejumlah catatan kritis. Setiap kebijakan dan program pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta 

dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran, dengan menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek demokrasi yang berhak mengetahui, mengawasi, mengkritisi, memberikan masukan, 

serta terlibat dalam evaluasi kebijakan publik.” pungkasnya.

Menjaga Wacana. Merawat Nalar Kritis. Menggerakkan Gagasan. Menjadi tagline Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA).

Share:

Read More

Wakil Ketua Umum HIMA PERSIS Apresiasi Langkah Tegas BARESKRIM Dalam Penegakan Hukum Karhutla

KABARMASA.COM, Jakarta - 29 Oktober 2026 - Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Tommy Yandra, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah tegas Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla, termasuk empat korporasi bermodal asing. Berdasarkan keterangan Bareskrim, penanganan perkara tersebut berasal dari 104 laporan dengan luas lahan terbakar sekitar 29.168,78 hektare.

Tommy Yandra menilai penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum lingkungan tidak berhenti pada masyarakat kecil, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan kawasan konsesi.

“Kami mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berani dan tegas dalam menindak dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara adil, transparan, berbasis bukti, dan tidak boleh membedakan antara pelaku usaha dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing,” ujar Tommy Yandra.

Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Karhutla memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, kehidupan sosial, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan generasi mendatang.

Karena itu, HIMA PERSIS memandang bahwa negara harus hadir secara kuat untuk memastikan kegiatan investasi dan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai dengan hukum serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tommy menegaskan bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun investasi tidak boleh ditempatkan berhadap-hadapan dengan kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Kami mendukung investasi yang bertanggung jawab. Tetapi investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum lingkungan. Tidak boleh ada impunitas bagi korporasi hanya karena memiliki modal besar, jaringan luas, atau investasi dari luar negeri,” tegasnya.

HIMA PERSIS juga mengapresiasi penggunaan pendekatan scientific crime investigation dalam penanganan perkara karhutla. Pendekatan berbasis bukti ilmiah penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan profesional serta mampu mengungkap hubungan antara titik awal kebakaran, wilayah konsesi, kelalaian pencegahan, dan pihak yang harus bertanggung jawab.

Tommy Yandra mendorong Bareskrim dan seluruh jajaran penegak hukum untuk terus mengembangkan penyidikan secara menyeluruh dan transparan.

Menurutnya, proses hukum harus diarahkan bukan hanya untuk menetapkan tersangka, tetapi juga mengungkap aktor intelektual, pola pembiaran, kemungkinan kelalaian korporasi, serta seluruh pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, apabila memang ditemukan bukti yang cukup.

“Kami berharap proses penyidikan dapat dilakukan secara tuntas dan profesional. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, kata Tommy.

Sebagai organisasi mahasiswa Islam, HIMA PERSIS memandang bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Oleh karena itu, Tommy Yandra mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam mencegah karhutla.

“Hutan dan lahan Indonesia bukan hanya aset ekonomi. Di dalamnya terdapat kehidupan masyarakat, keanekaragaman hayati, sumber air, dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

HIMA PERSIS juga mendorong agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi diperkuat dengan sistem pencegahan, pengawasan konsesi, keterbukaan informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Di akhir pernyataannya, Tommy Yandra menegaskan bahwa HIMA PERSIS mendukung penuh upaya negara dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

HIMA PERSIS berharap penanganan perkara karhutla menjadi momentum memperkuat tata kelola sumber daya alam Indonesia sehingga kegiatan investasi dapat berjalan berdampingan dengan perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan nasional.(TIM/RED)

Share:

Read More

KOMDIGI Bekerja Sama Dengan DPR RI ,”Kunci Anak Berpikir Kritis dan Berprestasi”.

KABARMASA.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI) bekerja sama dengan DPR RI menggelar Webinar bertema “Kunci Anak Berpikir Kritis dan Berprestasi ”, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan dibuka dengan penampilan Tarian Sancang Gugat dari Jawa Barat,  dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan keynote speech oleh Dr. H. Sukamta, Anggota DPR RI, yang sekaligus meresmikan dimulainya webinar. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Zoom Meeting dan diikuti sekitar 204 peserta.

Dalam sesi pertama, Dr. H. Sukamta menjelaskan

Kita sekarang ini sudah memasuki atau sudah berada dalam era digital di masa disrupsi digital sudah menjadi kehidupan kita bersama, secara hybrid mungkin dunia digital ini lebih banyak dibanding dunia kehidupan nyata.

Dunia digital ini merupakan dunia yang penuh potensi serta penuh manfaat. 

“Teknologi yang dihadirkan untuk membantu kehidupan kita, dan cara kita hidup didunia digital itu betul-betul mendapatkan manfaat dengan berlipat-lipat baik secara ekonomis,  sosial,  ilmu pengetahuan,  manajemen pemerintaan dll," ujarnya 

Revolusi industri keempat sudah berubah naik menjadi revolusi industri ke lima yaitu munculnya AI atau kecerdasan peradaban. 

Yang harus kita semua ketahui yaitu munculnya inovasi-inovasi baru ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh manusia. 

Karena ternyata pada dasarnya setiap muncul revolusi industri selalu menghasilkan sampah peradaban." Ucapnya 

“Yang dikatakan sampah peradaban digital yaitu orang yang menghabiskan waktu untuk hiburan hanya dengan scrolling di medsos. Hal ini dapat berefek menurunnya produktifitas seseorang, selain itu menurunnya kecerdasan, Mudah lupa dll”.

Dr. H. Sukamta juga menjelaskan bahwa anak-anak yang cenderung lebih banyak hidup didunia digital dari pada dunia nyata itu membuat hiraki sosialnya hilang.

Anak yang hidup didunia digital kebanyakan memiliki norma sosial yang kurang, kenapa ? Karena dalam dunia digital tidak ada guru, tidak ada orang tua, hal itu membuat anak tidak bisa membedakan bagaimana bersikap kepada yang lebih tua, dan sebayanya. Selain itu semakin banyak menghabiskan waktu didunia digital semakin mudah juga beresiko terkena cyberbulliying,  Isolasi soasial,  dan kecanduan digital.

Pada sesi diskusi kedua Dr. Diyah Puspitarini selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan

“Bahwa terdapat 80,66% penetrasi internet di Indonesia tahun 2025 sebanyak 229,4 juta jiwa, yang mana 79,73% itu dihuni oleh generasi Alpha (Usia< 12 tahun) sedangkan 74,34% anak 7-17 tahun pengunaan internet (2022) naik dari 40,25 % di 2018”.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali pengguna internet yang isinya anak dibawah umur.

Beberapa resiko yang mungkin bisa dialami anak dalam ancaman ranah digital :

1. Kekerasan berbasis online yang 

2. pornografi seperti paparan dan eksploitasi

3. child grooming seperti bujuk rayu predator

4. judi online

5. radikalisme online

6. hoax dan provokasi 

7. eksploitasi dan tppo serta

8. cyber bullying

Dilanjutkan sesi ketiga Tri Haryanto menjelaskan 

Selain terdapat resiko yang mungkin bisa dialami setiap pengguna teknologi digital, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa memang terdapat manfaat yang luar bisa dalam dunia digital ini.

Literasi digital membuka peluang belajar,  berkarya,  dan berkolaborasi tanpa batas untuk meraih prestasi di masa depan. 

Contohnya yaitu : 

1. Riset untuk mencari sumber terpercaya, perpustakaan digital, jurnal serta data resmi 

2. Bahasa dengan canggihnya dunia digital kita dapat mudah belajar bahasa asing melalui video, kamus digital dll.

3. Kreativitas banyak generasi muda yang memanfaatkan dunia digital untuk Kreativitas dan berkarya

4. Kolaborasi Dunia digital ini bisa kita gunakan untuk proyek kelompok dan dokumen bersama secara daring(Tim/Red)

Share:

Read More