KABARMASA.COM, MALANG - Di tengah gejolak politik nasional hari ini yang kian memburuk, Kota Malang yang dikenal sebagai basis penggerak aktivis mahasiswa justru dihadapkan pada persoalan fundamental lahirnya pemimpin aktivis yang minim identitas, integritas, dan kapasitas intelektual membuat roda pergerakan aktivis mahasiswa ikut mangkrak.
Kota Malang dikenal sebagai salah satu lumbung aktivisme mahasiswa di Indonesia. Dengan ratusan ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi PTN dan PTS, kota ini semestinya menjadi episentrum gerakan kritis yang mampu merespons kondisi bangsa secara cerdas dan bermartabat. Namun di balik reputasi itu, sebuah pertanyaan mendasar mulai mengemuka di hadapan publik akademik yakni: sudahkah pemimpin gerakan mahasiswa di kota Malang hari ini layak menyandang predikat itu?
"Aktivis yang hendak mengkritik pemerintah harusnya terlebih dahulu jujur sejak dalam pikiran sebelum bertindak. Tanpa kejujuran itu, marwah seorang aktivis hanya akan menjadi omong kosong di atas jalanan."
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Di masa-masa genting seperti sekarang, ketika negara membutuhkan penyeimbang kekuasaan yang kritis dan bermoral, banyak pemimpin aksi mahasiswa yang tampil justru tanpa identitas kemahasiswaan yang jelas. Mereka bersuara keras, namun tidak dibekali kapasitas intelektual yang cukup untuk menopang argumentasi gerakan.
Identitas kemahasiswaan bukan sekadar kartu tanda mahasiswa. Ia adalah simbol dari sikap akademik, komitmen moral, dan rekam jejak yang mencerminkan bahwa seorang pemimpin gerakan memang lahir dari rahim intelektualisme kampus bukan sekedar massa yang mudah dipanaskan oleh isu sesaat.
Menjadi pertanyaan serius bagi kita semua: apakah organ-organ mahasiswa di Kota Malang hari ini mulai dari BEM, Senat Mahasiswa, hingga organisasi ekstra seperti PMII, HMI, IMM, dan lainnya telah memenuhi standar mutu seorang aktivis yang akademik? Apakah pemimpin yang mereka usung benar-benar hadir sebagai produk kaderisasi yang matang, ataukah hanya sebagai figur yang mengedepankan popularitas sesaat?
"Kota Malang adalah lumbung aktivis mahasiswa. Namun sayang, banyak pemimpin aktivis mahasiswa yang tampil di panggung gerakan tidak memiliki identitas dan bobot yang cukup untuk memimpin di masa genting negara seperti hari ini."
Kritik terhadap pemerintah adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Namun kritik yang bermartabat hanya bisa lahir dari jiwa yang bersih dan pikiran yang jernih. Seorang aktivis yang berbicara atas nama rakyat, sementara dirinya sendiri belum berdamai dengan kejujuran, hanya akan menciderai gerakan yang di pimpin.
Ini bukan seruan untuk diam. Ini adalah seruan untuk lebih serius dalam mempersiapkan diri. Kota Malang layak mendapatkan pemimpin-pemimpin muda yang tidak hanya lantang di jalanan, tetapi juga tajam di ruang diskusi, teguh dalam etika, dan dipercaya oleh publik sebagai seorang figur yang patut menjadi tauladan.
Di tengah situasi negara yang kian genting, muncul sebuah autokritik tajam mengenai arah dan kualitas kepemimpinan gerakan mahasiswa di "Kota Pendidikan" ini. Pertanyaan mendasar mencuat: masihkah para pemimpin aktivis mahasiswa hari ini memiliki bobot, identitas, dan integritas yang layak untuk memimpin barisan perlawanan?
Dalam sebuah iklim demokrasi, peran aktivis mahasiswa sebagai kelompok penekan (pressure group) untuk mengkritik kebijakan pemerintah adalah sebuah kewajiban. Kendati demikian, kritik tersebut menuntut satu prasyarat mutlak: kejujuran sejak dalam pikiran sebelum diwujudkan dalam tindakan. Tanpa kejujuran dan kemurnian niat, marwah aktivis akan dengan mudah terciderai oleh kepentingan pragmatis dan sifat yang serba reaksioner.
Tiga Pilar Pemimpin Ideal yang Kian Pudar
Untuk memimpin sebuah gerakan yang bermarwah, seorang pemimpin aktivis mahasiswa di tuntut untuk memenuhi tiga syarat ideal:
Intelektualitas: Kemampuan berpikir kritis, analitis, dan berbasis data, bukan sekadar agitasi kosong.
Moralitas: Etika, integritas, dan kejujuran dalam bersikap.
Elektabilitas: Penerimaan dan legitimasi dari akar rumput mahasiswa yang dipimpinnya.
Faktanya, publik dan civitas academika kini mulai mempertanyakan: Sudahkah organisasi mahasiswa khususnya di kota Malang hari ini, baik di level ekstra-kampus (PMII, HMI, GMNI, IMM, dll) maupun intra-kampus (BEM/DEMA), memenuhi ketiga syarat ini dalam memilih pucuk pimpinan mereka?
Krisis Identitas: Lupa Kuliah demi Popularitas dalam organisasi mahasiswa.
Sorotan paling tajam mengarah pada kompetensi dan identitas kemahasiswaan para pemimpin aktivis itu sendiri. Secara harfiah, seorang "aktivis mahasiswa" haruslah memiliki pijakan identitas yang jelas sebagai seorang akademisi yang aktif.
Ironisnya, realita di lapangan menunjukkan anomali yang memprihatinkan. Banyak pemimpin aktivis yang justru lupa pada tugas utamanya: menuntut ilmu. Banyak dari mereka yang kerap abai pada kewajiban akademis, jarang masuk kelas, dan menelantarkan kuliah.
Bahkan tak jarang, beredar preseden buruk di mana terdapat oknum yang secara de facto sudah tidak aktif kuliah atau status akademisnya patut dipertanyakan namun masih secara de jure memegang tongkat komando dalam pucuk pimpinan organisasi aktivis mahasiswa. Fenomena ini bahkan santer terdengar menimpa posisi-posisi strategis di beberapa kampus di kota malang, bahkan Koordinator BEM Malang Raya juga tidak luput dari perhatian publik akan identitas kemahasiswaan nya yang sempat menuai sorotan karena ketidak jelasan identitas sebagai seorang pemimpin organisasi aktivis mahasiswa di lingkup kota malang. Hal tersebut dapat di buktikan dalam laman resmi PDDIKTI yang berstatus mahasiswa Non-aktif 2025/2026- Ganjil
Mempertaruhkan Gerakan di Masa Genting
Kondisi ini jelas menjadi sebuah ironi. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, jika ia sendiri tidak mampu mempertanggungjawabkan status dan kewajiban akademisnya kepada kampus dan orang tuanya? Kegagalan dalam memanajemen diri sendiri adalah indikator awal rendahnya kompetensi dalam bersikap,hal yang terkadang secara tidak langsung dapat menciderai marwah aktivis mahasiswa.
Malang adalah lumbung aktivis, tetapi sungguh disayangkan jika hari ini masih banyak pemimpin gerakan yang kehilangan identitas kemahasiswaannya dan minim bobot intelektual. Di masa di mana negara sedang membutuhkan kontrol sosial yang kuat dan narasi perlawanan yang cerdas berbasis fakta sosial dan intelektualitas, gerakan mahasiswa harusnya tidak boleh dipimpin oleh sosok figur yang krisis identitas dan moralitas.
Kini, sudah saatnya organisasi intra maupun ekstra di kota malang melakukan reformasi total. Gerakan mahasiswa harus kembali ke khittah-nya: dipimpin oleh mereka yang tajam pikiran, luhur moralnya, dan jelas status akademisnya. Sebab, gerakan tanpa integritas hanyalah kerumunan tanpa arah.
Dari banyaknya tuntutan dalam isu nasional hari ini salah satu diantaranya adalah “Menuntut presiden mengakui kesalahan”. Namun hal tersebut terasa hambar ketika aktivis mahasiswa itu sendiri masih cendrung melakukan praktek yang salah dalam dunia aktivis.
Artikel: Krisis Kepemimpinan Aktivis Mahasiswa di Kota Malang
Opini Gerakan Mahasiswa
Penulis; aktivis garis lurus
.jpeg)
